Kasus Edhy Prabowo, KPK Jadwalkan Periksa Gubernur Bengkulu Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/aww

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur Gusril Pausi. Senin (18/1).

Kedua kepala daerah itu akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Baca Juga

KPK Beberkan Alasan Lepas Istri Edhy Prabowo yang Terjaring OTT

"Benar, sesuai informasi yang kami terima, Senin (18/1), Gusril Pausi, Bupati Kaur dan Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi oleh tim penyidik KPK," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (18/1).

Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: KKP)
Mantan Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: KKP)

Tim penyidik sedianya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gusril pada Senin (11/1) dan Rohidin pasa Selasa (12/1). Namun, Gusril tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa konfirmasi kepada penyidik. Sementara surat panggilan terhadap Rohidin ketika itu belum diterima yang bersangkutan.

Untuk pemeriksaan hari ini, Ali memastikan surat panggilan pemeriksaan telah disampaikan kepada keduanya. Dikatakan, Rohidin dan Gusril akan diperiksa di Gedung KPK, Jakarta. Ali mengingatkan keduanya untuk hadir dan memenuhi panggilan pemeriksan penyidik.

Baca Juga:

Indonesia Bakal Rugi Besar Jika Hentikan Ekspor Benih Lobster

"Kami memanggil seseorang sebagai saksi tentu karena kebutuhan penyidikan dengan tujuan untuk membuat terang rangkaian perbuatan para tersangka dalam perkara ini," kata Ali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setelah Diancam Bakal Ditangkap, Ketua Umum FPI dan Panglima Laskar Serahkan Diri
Indonesia
Setelah Diancam Bakal Ditangkap, Ketua Umum FPI dan Panglima Laskar Serahkan Diri

Sobri Lubis dan Panglima Laskar FPI Maman Suryadi menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, Senin (14/12).

Alasan Warga yang Pernah Positif COVID-19 Tak Divaksin
Indonesia
Alasan Warga yang Pernah Positif COVID-19 Tak Divaksin

Walaupun antibodi tersebut bisa turun, tetapi pemberian vaksin diprioritaskan yang belum terkena

PDIP Solo Minta Kader Solid Menangkan Gibran-Teguh
Indonesia
PDIP Solo Minta Kader Solid Menangkan Gibran-Teguh

"Semua keputusan sudah menjadi hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Apapun keputusannya, kader partai wajib melaksanakan dan memenangkan," katanya.

42 Persen Tenaga Kesehatan DKI Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
42 Persen Tenaga Kesehatan DKI Sudah Divaksin COVID-19

Pemprov DKI telah memulai vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan pada Kamis (14/1).

 Kemenkes Permudah Penerbitan Izin Edar Bagi Industri yang Produksi APD
Indonesia
Kemenkes Permudah Penerbitan Izin Edar Bagi Industri yang Produksi APD

Saat ini kementerian yang dipimpin Terawan Agus Putranto ini telah menerbitkan izin edar kepada beberapa industri yang dinilai telah memenuhi persyaratan dan standar dalam memproduksi APD.

Brigjen NW Masih Diperiksa Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Brigjen NW Masih Diperiksa Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Petinggi NCB Interpol itu diduga mengetahui penghapusan red notice Djoko.

10 Ribu Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Solo, 10 Orang Disuntik Pertama Kali
Indonesia
10 Ribu Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Solo, 10 Orang Disuntik Pertama Kali

Solo masuk daftar tiga daerah di Jawa Tengah yang tenaga kesehatan (nakes) mendapatkan giliran vaksin pertama. Ketiga daerah tersebut adalah Kota Semarang, Kota Solo, dan Kabupaten Semarang.

40 Ribu APD untuk Tenaga Medis Hadapi COVID-19 Tiba di Balai Kota DKI
Indonesia
40 Ribu APD untuk Tenaga Medis Hadapi COVID-19 Tiba di Balai Kota DKI

Mantan Menteri Pendidikan itu berharap tambahan APD bisa meminimalisir risiko tenaga medis agar tidak tepapar virus corona.

Kemenkes Kirim 1,7 Juta Alat Tes COVID-19 ke 98 Kabupaten/Kota
Indonesia
Kemenkes Kirim 1,7 Juta Alat Tes COVID-19 ke 98 Kabupaten/Kota

Sebanyak 1,7 juta alat rapid test antigen akan diberikan untuk fokus pelaksanaan pelacakan (tracing) kasus COVID-19 di 98 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM mikro.

 Eks Anak Buah Hasto Sebut Uang dari Harun Masiku untuk Lobi Semua Komisioner KPU
Indonesia
Eks Anak Buah Hasto Sebut Uang dari Harun Masiku untuk Lobi Semua Komisioner KPU

"Sejauh sepengetahuan saya, dana-dana lobi Pak Wahyu untuk semua komisioner," kata Saeful melalui video conference.