Jika Dibiarkan, Ketua MPR Prediksi Rupiah Bakal Anjlok Hingga Rp20 Ribu Ketua MPR Bambang Soesatyo. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

MerahPutih.Com - Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menilai, perlunya antisipasi dari potensi anjloknya nilai tukar rupiah yang dapat menembus Rp20 ribu per dolar Amerika Serikat (AS).

Hal ini adalah dampak dari penyebaran wabah virus corona yang saat ini mengancam dunia usaha.

Baca Juga:

Jokowi Tidak Keluarkan Larangan Mudik, Wali Kota Solo: Saya Mumet

Bamsoet meminta pemerintah tetap melakukan proyeksi kurs rupiah sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak terburuk dari tekanan kurs dolar AS terhadap rupiah dan juga adanya pandemi virus corona.

"Mendorong Bank Indonesia (BI) untuk melaksanakan strategi yang telah ditentukan dari hasil proyeksi tersebut, sehingga dapat menjaga kestabilan moneter dan mencegah nilai rupiah semakin anjlok,"kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (6/4).

Bamsoet minta Bank Indonesia persiapkan dampak terburuk kurs rupiah terhadap dolar AS akibat corona
Ketua MPR Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan LKBN ANTARA. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A0

Bamsoet mengimbau masyarakat agar tidak menjual dolar yang dapat berakibat semakin melemahkan nilai tukar rupiah.

"Masyarakat untuk bersikap tidak panik dalam situasi saat ini," jelas Bamsoet.

Politikus Golkar ini meminta masyarakat tidak menarik uangnya yang berada di bank secara besar-besaran (rush money).

"Ini berpotensi menyebabkan bank kolaps," terang Bamsoet.

Bamsoet meminta Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona dan kecepatan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 dapat dilakukan secara maksimal.

Hal ini mengingat alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 405,1 triliun yaitu untuk menangani wabah virus corona (covid-19).

"Sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu kunci agar nilai tukar rupiah kembali menguat," jelas Bamsoet.

Sementara, Bamsoet juga mendesak pemerintah bekerja sama dengan serikat buruh atau serikat pekerja dalam memverifikasi data yang ada dengan data riil dilapangan.

Hal ini mengingat banyaknya pekerja yang di PHK disamping adanya pekerja informal lainnya yang layak mendapat bantuan program kartu prakerja.

"Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan agar menyosialisasikan tata cara dan persyaratan mendaftar untuk mendapatkan kartu prakerja tersebut;" terang Bamsoet.

Baca Juga:

Kisah Kajari Bantul Berjuang Sembuh Dari Corona, Kuncinya Mental dan Pikiran Positif

Pemerintah juga diminta segera merampungkan pendataan tersebut, mengingat saat ini kondisi masyarakat semakin minus penghasilan disamping masyarakat melaksanakan kewajiban berdiam dirumah sebagai antisipasi penyebaran virus Covid-19.

"Masyarakat yang ingin mendaftar agar memperhatikan tata cara dan persyaratan yang disampaikan pemerintah, hal ini agar dapat membantu pemerintah dalam melakukan verifikasi data dengan cepat," tutup Bamsoet.(Knu)

Baca Juga:

IPW Desak Kapolda Metro Harus Batalkan Pemilihan Wagub DKI



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH