IPW Desak Kapolda Metro Harus Batalkan Pemilihan Wagub DKI Ketua Presidium IPW Neta S Pane desak Kapolda Metro batalkan pemilihan Wagub DKI (Foto: MP/Fadhli)

MerahPutih.Com - Indonesia Police Watch (IPW ) meminta Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana mematuhi maklumat Presiden Jokowi dan Kapolri, Idham Azis agar masyarakat menjauhkan aktifitas kumpul-kumpul selama status tanggap darurat virus corona.

Untuk itu, Ketua Presidium IPW Neta S. Pane mendesak Kapolda bersikap tegas kepada Ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi dan Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI yang bakal digelar Senin (6/4) besok.

Baca Juga:

Pemilihan Wagub DKI Tertutup Bagi Warga dan Wartawan, Ada Apa?

Neta menilai, penetapan pendamping Anies bukan lah yang penting dan urgen bagi warga DKI saat ini. Terlebih, selama tidak ada wagub juga tak masalah bagi masyarakat maupun gubernur Anies, semua bisa berjalan normal.

IPW desak Polda Metro Jaya bubarkan pemilihan Wagub DKI
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane (MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah kesehatan warga ibu kota dan seharusnya kegiatan yang sifatnya berkumpul ditunda dahulu.

"Pelarangan terhadap pemilihan wagub ini perlu dilakukan secara tegas, mengingat gubernur Anies berkali kali menegaskan bahwa pandemi corona di Jakarta sudah sangat parah dan terbesar di Indonesia," tegas dia.

Selain itu, kata dia, maklumat Kapolri dan imbauan Jokowi harus dipatuhi seluruh Kapolda di negeri ini. Tanpa terkecuali Jika memang ada kerumunan, maka harus dibubarkan, termasuk jika DPRD tetap nekat melakukan pemiihan wagub.

"Jika Kapolda memberikan ijin pelaksanaan pilwagub, berarti kapolda menganggap maklumat Kapolri tentang larangan berkumpul pada masyarakat, tidak memiliki pengaruh dan tidak dihargai sama sekali," ucap dia.

Baca Juga:

Nurmansjah Lubis: Harusnya Pilwagub Digelar Saat Jakarta Aman dari Corona

Karena tidak dihargai lagi Kapolda, lanjut dia, sebaiknya Kapolri Idham Aziz harus segera mencabut maklumat tersebut.

"Buat apa ada maklumat kalau tidak digunakan, sama halnya itu tidak ada maklumat dan makluat itu tidak ada wibawanya. Sebaiknya dicabut maklumat itu, untuk menjaga kewibawaan Polri dan Kapolri," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Pilkada Ditunda, Komnas HAM Ingatkan Jaminan Kesehatan Pemilih dan Penyelenggara Pemilu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksin Khusus Lansia Masuk Surabaya, 98 Kiai Jadi Prioritas
Indonesia
Vaksin Khusus Lansia Masuk Surabaya, 98 Kiai Jadi Prioritas

Sejauh ini proses vaksinasi di Jatim tidak ada kejadian fatal

Jokowi Punya Pesan Khusus ke KSAU Baru, Apa Ya?
Indonesia
Jokowi Punya Pesan Khusus ke KSAU Baru, Apa Ya?

Program alutsista sudah diprogramkan Kementerian Pertahanan

21 OTT Sepanjang 2019, KPK Tetapkan 67 Tersangka
Indonesia
21 OTT Sepanjang 2019, KPK Tetapkan 67 Tersangka

Selain melakukan OTT, dalam laptah tersebut juga diterangkan KPK berhasil menetapkan 70 tersangka yang berasal dari pengembangan perkara kasus-kasus sebelumnya.

Pandemi, Bank Mandiri Optimis Kredit Sindikasi Meningkat
Indonesia
Pandemi, Bank Mandiri Optimis Kredit Sindikasi Meningkat

Bank Mandiri tercatat sebagai Mandated Lead Arranger terbaik karena berhasil mengelola kredit sindikasi dengan nilai total terbesar, yakni 879,09 juta dolar AS dari sembilan transaksi.

400 Desa di Daerah 3T Bakal Terhubung Internet
Indonesia
400 Desa di Daerah 3T Bakal Terhubung Internet

Mendukung transformasi digital dengan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), pemerintah alokasikan anggaran mencapai Rp29,6 triliun.

Inggris Gunakan Vaksin Flu di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Inggris Gunakan Vaksin Flu di Tengah Pandemi COVID-19

Inggris mengizinkan penggunaan sementara vaksin flu Flublok dan sudah memesan jutaan dosis.

 Kisah Sopir Bus Kena PHK, Mudik Jalan Kaki Ratusan Kilometer Jakarta-Solo
Indonesia
Kisah Sopir Bus Kena PHK, Mudik Jalan Kaki Ratusan Kilometer Jakarta-Solo

"Saya kena PHK tanggal 8 Mei sebagai sopir bus pariwisata. Awalnya saya gunakan uang Rp500.000 untuk membeli tiket bus AKAP jurusan Jakarta-Solo, tetapi yang datang justru mobil Elf," kata Budi

Pengemudi Ojol Khawatir Pembatasan Kegiatan Kerja dan Pendidikan Kurangi Pemasukan
Indonesia
Pengemudi Ojol Khawatir Pembatasan Kegiatan Kerja dan Pendidikan Kurangi Pemasukan

Ginanjar, pengemudi ojek online yang biasa mengais rezeki di jalanan Jakarta mengaku penghasilannya menurun belakangan ini.

Pulihkan Sektor Wisata, Pemerintah Bakal Gelontorkan Dana Rp3,3 Triliun
Indonesia
Pulihkan Sektor Wisata, Pemerintah Bakal Gelontorkan Dana Rp3,3 Triliun

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menaikkan anggaran penanganan dampak COVID-19 dari Rp677,2 triliun menjadi Rp695,2 triliun yang akan dialokasikan pada pos pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Waspadai Potensi Lonjakan Arus Balik ke Jakarta Sampai 1 Juni 2020
Indonesia
Waspadai Potensi Lonjakan Arus Balik ke Jakarta Sampai 1 Juni 2020

Dikatakan puncak karena merupakan hari libur yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan arus balik dari kampung halaman ke kota.