DPR Sahkan RUU TPKS Jadi Undang-Undang Ilustrasi - DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

MerahPutih.com - DPR RI mengesahhkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).

Mulanya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Willy menyebut RUU TPKS terdiri dari 93 pasal. Regulasi ini, kata Willy, merupakan sebuah aturan yang berpihak kepada korban kekerasan seksual.

Baca Juga

Pimpinan DPD Minta DPR Tambah Definisi Penyimpangan Seksual di RUU TPKS

"Ini komitmen politik DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan RUU TPKS. Partisipasi publik yang luas, bahkan detik-detik akhir kami masih menerima audiensi. Ini adalah rancangan yang berpihak kepada korban," kata Willy.

Politikus Partai Nasdem ini mengatakan lahirnya RUU TPKS adalah sebuah langkah maju. Sebab, RUU ini menjadi payung hukum dalam menindak pelaku kekerasan seksual.

"Kedua, aparat penegak hukum memilik payung hukum terhadap kekerasan seksual. Ini kehadiran negara terhadap korban kekerasan seksual," ujar Willy.

Baca Juga

Ditolak PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna

Setelah Willy menyampaikan laporan tersebut, Ketua DPR Puan Maharani selaku pemimpin rapat, meminta persetujuan pengesahan RUU TPKS menjadi UU.

“Apakah RUU TPKS dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” tanya Puan.

“Setuju,” jawab peserta yang hadir, lalu dilanjutkan ketuk palu oleh Puan sebanyak satu kali.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh 51 orang anggota DPR secara luring, 225 anggota hadir secara virtual dan 35 anggota izin. Dengan demikian, jumlah anggota yang hadir sebanyak 311 orang anggota dari seluruh fraksi yang berada di DPR dan dinyatakan kuorum. (Pon)

Baca Juga

RUU TPKS Disetujui DPR, Puan: Hadiah Kaum Perempuan di Hari Kartini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mulai Hari Ini, Ekspor Batu Bara Kembali Dibuka
Indonesia
Mulai Hari Ini, Ekspor Batu Bara Kembali Dibuka

Setelah menerbitkan kebijakan pelarangan ekspor selama sebulan penuh pada 1-31 Januari 2022, pemerintah kembali membuka keran ekspor batu bara mulai Selasa (1/2).

Menyebar di Sejumlah Negara, Virus Cacar Monyet Belum Ditemukan di Indonesia
Indonesia
Menyebar di Sejumlah Negara, Virus Cacar Monyet Belum Ditemukan di Indonesia

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan, belum ada temuan kasus ini di Indonesia.

Jokowi akan Blusukan ke 2 Pasar Tradisional Sebelum Nikahkan Adiknya
Indonesia
Jokowi akan Blusukan ke 2 Pasar Tradisional Sebelum Nikahkan Adiknya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan pulang kampung di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/5) sekitar pukul 17.00 WIB. Jokowi mudik ke Solo untuk menjadi wali adiknya, Idayati, yang menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Acara akad nikah dan resepsi akan dilangsungkan di Gedung Graha Saba Buana, Kamis (26/5).

Top Mobile Application Terbaik Sepanjang Tahun 2021
Indonesia
Top Mobile Application Terbaik Sepanjang Tahun 2021

Lalu, siapa saja perusahaan dengan Mobile Apps terbaik di tahun 2021?

Alasan KPK Enggan Tunggu Batas Akhir untuk Pecat Novel Baswedan Cs
Indonesia
Alasan KPK Enggan Tunggu Batas Akhir untuk Pecat Novel Baswedan Cs

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memecat 57 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021.

Bencana Hidrometeorologi Dominasi Kejadian di Jawa Barat
Indonesia
Bencana Hidrometeorologi Dominasi Kejadian di Jawa Barat

Sebagai provinsi yang paling banyak sungainya dan berada di iklim tropis, kata Ridwan Kamil, maka mayoritas kebencanaan di Jabar berhubungan dengan air.

Polda Metro Jaya Ungkap 58 Aplikasi Pinjaman Online Ilegal, 11 Orang Jadi Tersangka
Indonesia
Polda Metro Jaya Ungkap 58 Aplikasi Pinjaman Online Ilegal, 11 Orang Jadi Tersangka

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menangkap 11 orang karyawan dan manajer perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal karena diduga terkait perkara pengancaman dan penyalahgunaan data pribadi para debiturnya.

PPKM Level 3 Saat Nataru, Wagub: Kami Bersyukur
Indonesia
PPKM Level 3 Saat Nataru, Wagub: Kami Bersyukur

"Tentu apa yang menjadi ketentuan Pempus agar PPKM menjadi level 3 itu harus kami hormati dengan baik," ucap Ahmad Riza.

PDIP Diprediksi Kalah Pilpres jika Paksakan Duet Ganjar-Puan
Indonesia
PDIP Diprediksi Kalah Pilpres jika Paksakan Duet Ganjar-Puan

Wacana menduetkan Gubernur Jawa Tangah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani dalam Pilpres 2024 diyakini bakal berdampak buruk bagi PDI Perjuangan (PDIP).

HUT Ke-76 Bhayangkara, Kapolri Berkomitmen Berikan Pengabdian Terbaik kepada Masyarakat
Indonesia
HUT Ke-76 Bhayangkara, Kapolri Berkomitmen Berikan Pengabdian Terbaik kepada Masyarakat

Polri berkomitmen untuk terus memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.