Ditolak PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna Ilustrasi - DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

MerahPutih.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membawa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ke sidang paripurna pada pembicaraan tingkat dua untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Dari sembilan fraksi yang menyetujui, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU TPKS dilanjutkan ke Paripurna.

Baca Juga

Baleg DPR Gelar Rapat Pleno RUU TPKS Siang Ini

"Apakah rancangan RUU TPKS ini bisa kita setujui untuk diteruskan dalam sidang Paripurna untuk pembicaraan tingkat dua?" kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.

"Setuju," jawab mayoritas anggota Baleg DPR.

Fraksi PKS dengan tegas menolak hasil Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU TPKS oleh Panja Badan Legislasi bersama dengan pemerintah. Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menyampaikan sejumlah catatan.

“Pertama, Fraksi PKS mengutuk keras dan menolak segala bentuk kejahatan seksual, mendukung terhadap upaya-upaya pemberatan pidana termasuk pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual, serta mendukung terhadap upaya-upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kejahatan seksual,” ujarnya.

Baca Juga

Panja Surati Pimpinan DPR Minta RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna

Dikatakan Muzzammil, Fraksi PKS sangat menaruh perhatian terhadap upaya-upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kejahatan seksual yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, bantuan hukum, pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi korban, serta pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.

“Hal ini dibuktikan dengan PKS memiliki lembaga khusus yaitu Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dengan 1000 Konsultan, yang fokus memberikan advokasi, pendampingan, dan konsultasi yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan jauh sebelum RUU TPKS ini dibahas," kata dia.

Di sisi lain, lanjut Muzammil, Fraksi PKS juga sangat prihatin dengan semakin maraknya tindakan perzinaan, gaya hidup seks bebas, serta perilaku penyimpangan seksual.

“Sejak awal penyusunan RUU TPKS di Badan Legislasi DPR, Fraksi PKS mendorong agar Rumusan Tindak Pidana dalam RUU TPKS ini memasukkan secara lengkap jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan yaitu segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perzinaan, dan Penyimpangan Seksual, sehingga pembahasan RUU TPKS ini tidak menggunakan satu paradigma yaitu Kekerasan Seksual saja,” tegas dia. (Pon)

Baca Juga

Panja Targetkan Sinkronisasi RUU TPKS Rampung Hari Ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Kemenkes Angkat Tenaga Honorer Jadi PNS Tanpa Tes
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemenkes Angkat Tenaga Honorer Jadi PNS Tanpa Tes

Beredar informasi di media sosial mengenai surat pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS untuk mengisi kuota tahun 2022 di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Gibran Izinkan Mal Adakan Event Pameran UMKM Saat Nataru
Indonesia
Gibran Izinkan Mal Adakan Event Pameran UMKM Saat Nataru

Pemkot hanya memperbolehkan event UMKM saat Nataru di mal.

Demi Pastikan Tak Ada Pelanggaran Prokes, Kapolri Datangi Sejumlah Venue di PON XX Papua
Indonesia
Demi Pastikan Tak Ada Pelanggaran Prokes, Kapolri Datangi Sejumlah Venue di PON XX Papua

Untuk warga yang menonton pertandingan secara langsung, setelah mengakses aplikasi PeduliLindungi, mereka diberikan gelang yang memiliki Barcode

Ketua DPRD DKI: Wali Kota Jangan Sampai Jadi Kacung Pengembang
Indonesia
Ketua DPRD DKI: Wali Kota Jangan Sampai Jadi Kacung Pengembang

DPRD DKI Jakarta meminta wali kota tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.

Ditemukan Klaster Sekolah di Jateng, Gibran Tetap Lanjutkan PTM
Indonesia
Ditemukan Klaster Sekolah di Jateng, Gibran Tetap Lanjutkan PTM

Di tengah menurunnya kasus COVID-19 nasional, di Jawa Tengah justru muncul klaster sekolah.

BEM SI Siap Geruduk Gedung KPK, Pengalihan Arus Lalin Situasional
Indonesia
Urai Kemacetan Arus Balik, Menaker Sarankan Lakukan Sistem WFH
Indonesia
Urai Kemacetan Arus Balik, Menaker Sarankan Lakukan Sistem WFH

Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan relaksasi yang diberikan oleh sejumlah instansi agar melaksanakan kerja dari rumah atau WFH supaya terhindar dari kepadatan puncak arus balik Lebaran 2022.

Jokowi Jadikan Pandemi COVID-19 yang Melanda Indonesia Sebagai Inspirasi
Indonesia
Jokowi Jadikan Pandemi COVID-19 yang Melanda Indonesia Sebagai Inspirasi

"Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga bisa menguatkan."

Korupsi Proyek IPDN, Eks Pejabat Didakwa Perkaya PT Waskita Karya Rp 26,6 Miliar
Indonesia
Korupsi Proyek IPDN, Eks Pejabat Didakwa Perkaya PT Waskita Karya Rp 26,6 Miliar

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada KPK, PT Waskita Karya turut diperkaya Rp 26.667.071.208,84 atau Rp 26,6 miliar.

Bos Pinjol Ilegal yang Ditangkap Bareskrim Edit Surat Izin Usaha dari Pemerintah
Indonesia
Bos Pinjol Ilegal yang Ditangkap Bareskrim Edit Surat Izin Usaha dari Pemerintah

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri membekuk warga negara asing asal Tiongkok berinisial WJS.