Pimpinan DPD Minta DPR Tambah Definisi Penyimpangan Seksual di RUU TPKS Demo dukung RUU PKS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pimpinan DPD mendorong DPR segera membahas RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam rapat Paripurna DPR. Namun, DPD meminta RUU mengakomodasi tambahan definisi terkait perzinaan dan penyimpangan seksual.

Wakil Ketua DPD Sultan B Najamuddin menegaskan, aturan ini diperlukan menyusul maraknya kasus prostitusi online di tengah kehidupan sosial masyarakat, terutama yang melibatkan anak di bawah umur.

Baca Juga:

RUU TPKS Disetujui DPR, Puan: Hadiah Kaum Perempuan di Hari Kartini

"Saya selalu mengatakan bahwa kejahatan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Dan saat ini Indonesia sedang berada dalam zona merah atau titik kritis fenomena kekerasan, kebebasan, dan penyimpangan seksual," kata Sultan dalam keterangannya, Jumat (8/4).

Menurutnya, meningkatnya kasus atau fenomena kebebasan seksual secara vulgar dan seringkali melibatkan anak-anak di bawah umur tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital. Hal itu diperparah dengan kesulitan ekonomi dan hasrat seksual generasi muda bangsa yang cenderung menyimpang.

"Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang luhur, kita patut mawas diri dan melihat kebebasan dan penyimpangan seksual sebagai bagian dari definisi kekerasan seksual," katanya.

Gedung DPR.  (Foto: MP/Dicke)
Gedung DPR. (Foto: MP/Dicke)

Sebab, lanjut ia, setiap tindakan kekerasan seksual tentu memiliki motif dan penyebabnya, maka kebebasan dan penyimpangan seksual juga patut dikontrol oleh hukum.

Sultan menerangkan, ketahanan nasional kita sedikit banyak ditentukan oleh cara bangsa ini memperlakukan dan menjaga perempuan. Jika kita sepakat bahwa perzinaan merupakan penyakit sosial, maka dibutuhkan komitmen bersama untuk membersihkan ruang sosial bangsa ini dari tindakan yang mengarah pada kebebasan dan penyimpangan seksual.

"Kolega kami di DPR tak perlu ragu untuk memperkuat RUU TPKS ini dengan paradigma dan definisi yang lebih spesifik. Sehingga diharapkan, RUU yang dibahas sejak 2016 ini segera disahkan dan kemudian diterapkan," ungkapnya.

Sultan mendorong agar tim cyber Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas media sosial masyarakat di berbagai platform digital yang menampilkan konten-konten pornografi dan pornoaksi. (Pon)

Baca Juga:

Ditolak PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Viral Daging Anjing Diperjualbelikan, Pasar Jaya Klaim Pedagang Sudah Diberi Pengetahuan
Indonesia
Pasokan Sampai 400 Megawatt, PLN Siap Layani Investor di Papua
Indonesia
Pasokan Sampai 400 Megawatt, PLN Siap Layani Investor di Papua

Penambahan infrastruktur jaringan listrik untuk PON Papua membuka peluang bagi kegiatan ekonomi lain, seperti sektor pertanian, perikanan, pertambangan, ataupun kegiatan olahraga berikutnya.

Baliho Puan Kepak Sayap Kebhinekaan, Gibran: Ada Instruksi Partai
Indonesia
Baliho Puan Kepak Sayap Kebhinekaan, Gibran: Ada Instruksi Partai

Baliho Ketua DPR Puan Maharani bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan dan tentang PPKM bermunculan di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah.

Pemerintah Rencanakan Vaksinasi Booster, DPR Beri Saran
Indonesia
Pemerintah Rencanakan Vaksinasi Booster, DPR Beri Saran

Meli menilai perlu manajemen vaksinasi yang baik dan sehat yang diterapkan dalam pelaksanaan vaksinasi baik vaksinasi dosis pertama, kedua maupun vaksinasi booster

48 Terduga Teroris Ditangkap, Densus 88 Temukan Kotak Amal Diduga Danai Terorisme
Indonesia
48 Terduga Teroris Ditangkap, Densus 88 Temukan Kotak Amal Diduga Danai Terorisme

Dalam penggeledahan tersebut, ribuan kotak amal dengan bentuk celengan yang diduga digunakan sebagai pendanaan terorisme disita.

Gibran Larang Lomba dan Tirakatan Peringatan HUT RI
Indonesia
Gibran Larang Lomba dan Tirakatan Peringatan HUT RI

Grafik kasus COVID-19 Solo mulai menurun, tapi belum bisa dikatakan baik.

Dukung Ciptakan Lapangan Kerja, Rutan Solo Bangun Pabrik Garmen Pertama di Jateng
Indonesia
Dukung Ciptakan Lapangan Kerja, Rutan Solo Bangun Pabrik Garmen Pertama di Jateng

Rutan Kelas I Surakarta yang menggandeng pihak ketiga yakni PT Amura Pratama bisa membangun pabrik garmen pertama di Jawa Tengah.

Polisi Sita Handphone Dinar Candy yang Digunakan Rekam Aksi Berbikini Menolak PPKM
Indonesia
Polisi Sita Handphone Dinar Candy yang Digunakan Rekam Aksi Berbikini Menolak PPKM

Disc jockey (DJ) Dinar Candy sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Harta Kekayaan Naik Rp 4,1 Miliar, Gibran Akui Baru Beli Dua Bidang Tanah
Indonesia
Harta Kekayaan Naik Rp 4,1 Miliar, Gibran Akui Baru Beli Dua Bidang Tanah

"Dua bidang tanah saya beli di samping dan belakang rumah. Ada tanah kosong dijual saya beli," kata dia.

Polisi Duga Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawai KPI Pusat Terjadi Oktober 2015
Indonesia
Polisi Duga Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawai KPI Pusat Terjadi Oktober 2015

Keterangan awal pertama saudara MSA ini tidak pernah membuat rilis tersebut