RUU TPKS Disetujui DPR, Puan: Hadiah Kaum Perempuan di Hari Kartini Ketua DPR Puan Maharani (tengah). (Foto: MP/Dicki Prasetia)

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan setelah rapat pleno hasil pengambilan keputusan Badan Legislasi DPR menyetujui RUU tersebut menjadi UU.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, RUU TPKS merupakan hasil kerja semua pihak dan akan menjadi bukti nyata negara hadir melindungi seluruh rakyat dari kejahatan seksual.

“RUU TPKS akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR terdekat. Selangkah lagi, buah dari perjuangan panjang ini akan terealisasi,” kata Puan, Kamis (7/4).

Baca Juga:

Ditolak PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna

RUU TPKS akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR usai Baleg DPR dan Pemerintah menyepakatinya pada pembahasan tingkat I, Rabu (6/4) kemarin.

Puan menyatakan, hal tersebut sebagai bentuk komitmen bersama DPR dan Pemerintah untuk memperjuangkan korban-korban kekerasan seksual yang selama ini hak-haknya terabaikan.

“Dan tentu juga ini hasil kerja keras semua elemen bangsa yang pantang menyerah memperjuangkan RUU TPKS. Teman-teman aktivis dari berbagai kalangan, LSM, akademisi, dan pastinya seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” ucapnya.

“Secara khusus pengesahan RUU TPKS akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini, mengingat banyak korban kekerasan seksual berasal dari kalangan perempuan,” lanjut Puan.

Baca Juga:

Baleg DPR Gelar Rapat Pleno RUU TPKS Siang Ini

Puan sendiri sudah ikut mengawal RUU TPKS ini sejak dirinya masih menjabat sebagai Menko PMK.

Ia pun berterima kasih kepada seluruh pihak yang terus berpartisipasi memperjuangkan RUU TPKS hingga titik akhir.

“Saya sadari pembahasan RUU TPKS diwarnai banyak dinamika sejak awal diusulkan tahun 2016. Pencapaian ini adalah keberhasilan kita seluruh bangsa Indonesia,” ujarnya.

Puan menyebut, kehadiran UU TPKS nantinya menjadi wujud keberpihakan negara dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Selain itu juga sebagai instrumen negara dalam menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual serta melaksanakan penegakan hukum.

Ditambahkannya, UU TPKS pun akan menjadi payung hukum untuk merehabilitasi pelaku serta sebagai jaminan agar kekerasan seksual tidak kembali berulang.

“Dan yang pasti sebagai pegangan untuk kita dalam mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu. (Pon)

Baca Juga:

Panja Targetkan Sinkronisasi RUU TPKS Rampung Hari Ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditemukan Klaster SD Swasta di Solo, 28 Siswa Positif
Indonesia
Ditemukan Klaster SD Swasta di Solo, 28 Siswa Positif

Ada empat sekolah yang kedapatan ditemukan kasus COVID-19 saat berlangsung pembelajaran tatap muka (PTM).

Bupati Banjarnegara Bantah Terima Rp 2,1 M, KPK: Kami Punya Bukti Kuat
Indonesia
Bupati Banjarnegara Bantah Terima Rp 2,1 M, KPK: Kami Punya Bukti Kuat

KPK menegaskan memiliki bukti kuat terkait korupsi yang dilakukan Budhi.

41 Napi Tewas Dalam Kebakaran, Jokowi Harus Evaluasi Yasonna
Indonesia
41 Napi Tewas Dalam Kebakaran, Jokowi Harus Evaluasi Yasonna

Banyak masalah kompleks terkait kondisi lapas di Indonesia saat ini. Mulai dari isu kelebihan kapasitas, peredaran narkoba hingga tak manusiawinya perlakuan terhadap warga binaan.

LIPI Apresiasi Gerak Cepat Airlangga Cari Pengganti Azis Syamsuddin
Indonesia
LIPI Apresiasi Gerak Cepat Airlangga Cari Pengganti Azis Syamsuddin

Airlangga juga menunjuk Adies Kadir sebagai Waketum Bidang Polhukam

Calon Anggota KPU-Bawaslu Wajib Tes PCR 2 Kali Sebelum Jalani Fit and Proper Test
Indonesia
Calon Anggota KPU-Bawaslu Wajib Tes PCR 2 Kali Sebelum Jalani Fit and Proper Test

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, para calon tersebut diwajibkan untuk melakukan swab tss PCR sebanyak dua kali. Adapun aturan ini bentuk antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan DPR.

Perhelatan Skala Besar Dibolehkan, DPR Ingatkan Waspadai Gelombang Ketiga
Indonesia
Perhelatan Skala Besar Dibolehkan, DPR Ingatkan Waspadai Gelombang Ketiga

Pemerintah sudah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan besar seperti konser musik hingga acara pernikahan besar dengan pedoman yang ditetapkan.

Puan Pimpin Paripurna Pengesahan Anggota BPK dan Penjualan Kapal Perang
Indonesia
Puan Pimpin Paripurna Pengesahan Anggota BPK dan Penjualan Kapal Perang

Pemerintah mengajukan penghapusan Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515.

Polda Metro Jaya Sebut Penahanan Roy Suryo Tunggu Hasil Pemeriksaan Besok
Indonesia
Polda Metro Jaya Sebut Penahanan Roy Suryo Tunggu Hasil Pemeriksaan Besok

"Nanti kita lihat hari Jumat setelah penyidik melakukan pemeriksaan. Tentunya diatur dalam ketentuan KUHAP, penahanan itu diatur," ujar Kombes Endra Zulpan saat dihubungi wartawan, Kamis (4/8).

Pengamat Sebut Sosok yang Diinginkan Jokowi Adalah Ganjar Pranowo
Indonesia
Pengamat Sebut Sosok yang Diinginkan Jokowi Adalah Ganjar Pranowo

Sinyal dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 menguat.

Airlangga Bersyukur Tidak Ada Lonjakan Kasus COVID-19 Seusai Lebaran
Indonesia
Airlangga Bersyukur Tidak Ada Lonjakan Kasus COVID-19 Seusai Lebaran

”Alhamdulillah penanganan COVID-19 sudah landai. Walaupun yang mudik lebih dari 80 juta orang, namun dari indikasi yang dimonitor sampai hari ini tidak ada lonjakan kasus,” kata Menko Airlangga