Dasco Jelaskan Alasan Penundaan Raker Komisi III dengan Mahfud MD dan Sri Mulyani Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) di Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (14/2). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI menunda rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hari ini.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan penundaan dilakukan karena parlemen tak ingin rapat dengan kedua pimpinan lembaga itu tidak maksimal.

Baca Juga

Komisi III DPR Panggil Mahfud MD dan Sri Mulyani Pekan Depan

Sesuai mekanisme di DPR, kata Dasco, hari Kamis merupakan waktu legislator dengan fraksinya masing-masing. Sedangkan, pada Jumat anggota dewan harus bekerja di dapilnya masing-masing.

"Sehingga nanti kalau kemudian dipaksakan hasilnya tidak maksimal," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4).

Baca Juga

Komisi III DPR Setujui Naturalisasi Ivar Jenner, Rafael Struick, dan Justin Hubner

Atas hal tersebut, lanjut Dasco, komisi yang membidangi hukum itu memutuskan menggelar rapat dengan Mahfud dan Sri Mulyani pada Rabu, 29 Maret 2023.

"Kemudian dicari oleh komisi teknis mendapatkan tanggal 29," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Dasco pun berharap rapat nantinya berjalan maksimal dan Komisi III bisa mendapatkan penjelasan detail dari Mahfud dan Sri Mulyani terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut.

"Itu kita harapkan berjalan seperti yang direncanakan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Komisi III Usul Pembentukan Pansus Dugaan Pencucian Uang Rp 300 T

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Buru Penghina Iriana Jokowi
Indonesia
Bareskrim Buru Penghina Iriana Jokowi

"Betul, kami sedang lidik identitas pelaku," ujar Vivid di Jakarta, Sabtu (19/11).

Putri Candrawathi Tahu Rencana Pembunuhan Brigadir J tapi tak Mencegahnya
Indonesia
Putri Candrawathi Tahu Rencana Pembunuhan Brigadir J tapi tak Mencegahnya

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut Putri mengetahui rencana pembunuhan berencana itu tetapi tidak mencegah terjadinya perbuatan itu.

Wapres Ma'ruf Amin Serukan Sikap Toleransi pada Pemilu 2024
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Serukan Sikap Toleransi pada Pemilu 2024

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meyakini politik identitas dapat dihindari pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Respons Anies Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia
Indonesia
Respons Anies Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia

Situs IQ Air Index merilis kualitas udara DKI Jakarta tercatat sebagai urutan pertama terburuk di dunia, Senin (20/6).

Jokowi dan Iriana Resmi Terdaftar sebagai Pemilih Pemilu 2024
Indonesia
Jokowi dan Iriana Resmi Terdaftar sebagai Pemilih Pemilu 2024

“Ini adalah bukti saya dan Ibu Iriana sudah terdaftar sebagai pemilih di Pemilu 2024,” jelas Jokowi.

Penerima Bantuan Pangan di Jabar Capai 4,4 Juta KPM
Indonesia
Penerima Bantuan Pangan di Jabar Capai 4,4 Juta KPM

Bantuan pangan yang disalurkan pemerintah saat ini terdiri atas dua jenis, yaitu bantuan pangan beras dan bantuan pangan daging dan telur.

76,8 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi, Tertinggi dalam 8 Tahun
Indonesia
76,8 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi, Tertinggi dalam 8 Tahun

Tingkat kepuasan publik tersebut tersebut merupakan yang tertinggi selama masa kepemimpinan Jokowi sebagai presiden dalam kurun waktu delapan tahun.

Pesan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Bisa 90 Hari Sebelum Keberangkatan
Indonesia
Pesan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Bisa 90 Hari Sebelum Keberangkatan

Lalu per tanggal 1 Juli 2023, tiket KA Jarak Jauh dapat dipesan mulai H-90 sebelum hari keberangkatan.

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi BTS Kominfo
Indonesia
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi BTS Kominfo

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ri kembali menetapkan satu tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022.

Alasan PPP Belum Tentukan Capres-Cawapres
Indonesia
Alasan PPP Belum Tentukan Capres-Cawapres

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menjelaskan, proses pemilihan capres-cawapres di partainya memiliki mekanisme, yakni melalui forum khusus.