Buruh Tuntut Pj DKI 1 Naikkan UMP 2023 Sebesar 10,55 Persen Demonstrasi buruh di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Jumat (2/12). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Sejumlah elemen buruh Jakarta mendatangi Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Jumat (2/12). Kedatangan mereka menolak keputusan Pemprov DKI yang menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2023 hanya 5,6 persen menjadi Rp 4.901.798.

Mereka menuntut dan lantang berorasi di halaman Balai Kota agar Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menaikan UMP sebesar 10,55 persen.

"Pj Gubernur (Heru Budi) gak memahami bagaimana susahnya buruh. Kami di sini meminta kepada Pj Gubernur supaya merivisi kenaikan UMP," tegas salah satu orator di atas mobil komando, Jumat (2/12).

Baca Juga:

Protes Kenaikan UMP DKI, Buruh akan Demo Besar-besaran Awal Desember

Menurut dia, kenaikan UMP sebesar 5,6 akan memberatkan kaum buruh. Di mana harga bahan pokok dan BBM sudah melonjak naik.

Ia juga menuturkan bahwa tuntutan kenaikan UMP 10,55 persen ini demi generasi ke depan agar tidak merasakan susah dan sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini.

"Kami meminta kenaikan UMP supaya anak-anak generasi kami tidak susah," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, elemen buruh bakal menggelar aksi besar-besaran di Jakarta imbas kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2023 yang hanya 5,6 persen.

"Partai Buruh bersama dengan organisasi serikat buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai daerah terhitung mulai tanggal 1 hingga 7 Desember 2022," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Rabu (30/11).

Baca Juga:

Buruh Ingin Kenaikan UMP Berdasarkan Inflasi Tahun Berjalan

Said Iqbal menegaskan, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak keputusan Pj DKI 1 yang menaikkan UMP DKI hanya 5,6 persen.

Menurutnya, kenaikan 5,6 persen atau sebesar Rp 259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Apalagi di masa pandemi tidak ada kenaikan upah dan kenaikan harga-harga barang akibat kenaikan BBM, menyebabkan daya beli buruh turun 30 persen. Kenaikan 5,6 persen membuat daya beli buruh dan masyarakat kecil semakin terpuruk.

"Kenaikan 5,6 persen di bawah nilai inflasi tahun 2022. Karena kenaikan UMP tersebut menggunakan inflasi year to year, bulan September 2021 – September 2022. Sehingga hal itu tidak bisa mendeteksi kenaikan harga BBM yang yang diputuskan bulan Oktober," ujar Said Iqbal.

Buruh sudah menanggung beban kenaikan harga BBM. Sudahlah terpuruk karena daya beli turun 30 persen, ditambah dengan kenaikan UMP 2023 tidak bisa sekadar untuk menyesuaikan kenaikan harga barang.

"Tidak punya hati pada buruh. Tidak punya rasa empati pada buruh. Kami mengecam keras kebijakan Pj Gubernur DKI," tegas Said Iqbal.

Alasan lain adalah, kenaikan UMP DKI lebih kecil dibandingkan dengan daerah sekitar. Bogor, misalnya, bupatinya sudah merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10 persen. Termasuk Subang, Majalengka, dan Cirebon. (Asp)

Baca Juga:

Legislator NasDem Sebut Kenaikan UMP 2023 Tak Mencerminkan Rasa Keadilan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemendagri Harus Coret Usulan Pj Kepala Daerah Yang Dinilai Tidak Layak
Indonesia
Kemendagri Harus Coret Usulan Pj Kepala Daerah Yang Dinilai Tidak Layak

Jika ada calon Pj bupati atau calon Pj walikota dinilai tidak layak, maka Kemendagri mengembalikan calon tersebut kepada gubernur untuk mengajukan calon lainnya.

Kemenhub Siapkan Skema Penerapan Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan
Indonesia
Kemenhub Siapkan Skema Penerapan Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan sedang menyiapkan aturan dan mekanisme penerapan vaksin ketiga (booster) sebagai syarat perjalanan transportasi.

Gibran Ajukan BTT ke DPRD Solo untuk Bantu Korban Banjir
Indonesia
Gibran Ajukan BTT ke DPRD Solo untuk Bantu Korban Banjir

"Sudah koordinasi dengan DPRD terkait pencairan BTT akan kita maksimalkan di sana (bantu korban)," kata Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka

Dispora DKI Angkat Bicara soal Dua Pekerja GOR Mampang Meninggal Dunia
Indonesia
Dispora DKI Angkat Bicara soal Dua Pekerja GOR Mampang Meninggal Dunia

Dua pekerja proyek dikabarkan meninggal dunia ketika tengah mengerjakan revitalisasi gelanggang olahraga (GOR) di Mampang, Jakarta Selatan.

Ahli Hukum Pidana Elwi Danil jadi Saksi Meringankan untuk Sambo dan Putri
Indonesia
Ahli Hukum Pidana Elwi Danil jadi Saksi Meringankan untuk Sambo dan Putri

Tim Penasihat hukum kedua terdakwa mengonfirmasi akan menghadirkan Ahli Hukum Pidana yakni Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Andalas, Prof. Dr. Elwi Danil.

26,58 Persen Anak Perempuan Alami Kekerasan Setahun Terakhir
Indonesia
26,58 Persen Anak Perempuan Alami Kekerasan Setahun Terakhir

"Sebesar 26,58 persen untuk anak perempuan dan 20,51 persen untuk anak laki-laki," ujar Ketua SNPHAR 2021 Ignatius Prapto Raharjo di Jakarta, Rabu (30/11).

2 Juta Kendaraan Bakal Masuk Jakarta Sampai Akhir Pekan Ini Lewat Tol
Indonesia
2 Juta Kendaraan Bakal Masuk Jakarta Sampai Akhir Pekan Ini Lewat Tol

Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 8 Mei 2022 atau H+5 Lebaran

KPU Solo Temukan 19 Nama Diduga Dicatut sebagai Anggota Parpol
Indonesia
KPU Solo Temukan 19 Nama Diduga Dicatut sebagai Anggota Parpol

"Ada 19 nama diduga dicatut oleh parpol sebagai anggota hingga nama ganda eksternal atau ditemukan terdaftar di lebih dari satu parpol," papar dia.

Pemerintah Siapkan Rp 8,8 Triliun untuk BLT Pekerja Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta
Indonesia
Pemerintah Siapkan Rp 8,8 Triliun untuk BLT Pekerja Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta

Ada program baru yang diarahkan bapak Presiden yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp 3,5 juta, besarnya Rp 1 juta per penerima, dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun

Anies Ubah Nama 22 Jalan, Kemendagri Wajibkan Warga Perbarui Data Kependudukan
Indonesia
Anies Ubah Nama 22 Jalan, Kemendagri Wajibkan Warga Perbarui Data Kependudukan

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh meminta warga yang tinggal di alamat yang diganti memperbarui data kependudukan.