Legislator NasDem Sebut Kenaikan UMP 2023 Tak Mencerminkan Rasa Keadilan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani. (Foto: DPR RI)

MerahPutih.com - Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 di sejumlah provinsi yang telah diputuskan pada Senin, (29/11) kemarin, mendapat sorotan dari wakil rakyat di Senayan.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai, kenaikan UMP yang bervariasi di seluruh Indonesia dengan patokan maksimal 10 persen belum mencerminkan rasa keadilan

Baca Juga:

UMP Jawa Barat Cuma Naik Rp 145.183

“Kenaikan UMP yang bervariasi di seluruh Indonesia yang dipatok maksimal 10 persen belum menunjukkan rasa keadilan diseluruh provinsi,” kata Irma kepada wartawan, Selasa (29/11).

Irma memberikan pandanganya soal UMP tahun 2023 secara gamblang. Menurut Irma, UMP rata-rata pabrikan yang bukan UMKM saat ini masih berada di bawah Rp 2.000.000.

“Sebaiknya dipatok menjadi rata-rata Rp 2.500.000,” ujarnya.

Sementara itu, kata Irma, bagi para buruh yang sudah memiliki gaji di atas UMP tak perlu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pasalnya, kenaikan UMP setiap tahun akan memberatkan perusahaan.

"Apalagi dunia masih dalam pemulihan dari side effect pendemi. Tetapi kenaikanya bisa berupa tunjangan atas kenaikan inflasi,” kata Irma menambahkan.

Lebih lanjut Irma menjelaskan, kenaikan gaji bagi para buruh bisa dilakukan 3 tahun sekali. Menurut Irma, dengan cara demikian para pengusaha juga bisa bernafas.

“Investor kembali masuk dan lapangan kerja tercipta,” ujarnya.

Baca Juga:

Partai Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Tahun 2023 Jadi Rp 4,9 Juta

Irma mengakui, kenaikan gaji setiap setahun sekali berdampak pada ketidaknyamanan berinvestasi. Pasalnya, pabrik- pabrik akan hengkang dan yang dirugikan bukan hanya yang sudah bekerja.

“Karena pabriknya pindah negara, tetapi angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan juga terkena imbasnya,” bebernya.

Oleh karena itu, Irma meminta para buruh menimalisir demo setiap setahun sekali. Namun, Irma mengingatkan, diperlukan regulasi yang win-win solution yang dikawal oleh Kementerian Ketenagakerjaan secara berkeadilan.

Selain itu, Irma berharap para buruh dapat bersabar lantaran efek dari pandemi COVID-19 belum benar-benar pulih. Ia pun memahami alasan para buruh yang menolak kenaikan UMP di sejumlah daerah lantaran tak sesuai inflasi.

Terlebih, lanjut Irma, saat ini krisis global di depan mata. Atas dasar itu, anak buah Ketum Partai NasDem Surya Paloh ini meminta, para buruh untuk menunggu recofery ekonomi terlebih dahulu dan membiarkan semua pihak bernafas.

“Kenapa iklim investasi harus dijaga ? Karena hanya dengan itu kita dapat menyediakan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum tertampung. Sementara untuk yang sudah bekerja perlu dilindungi dengan regulasi keamanan pekerjaan agar mereka merasa aman dalam bekerja tanpa takut dengan adanya PHK,” tutup Irma. (Pon)

Baca Juga:

DKI Pastikan UMP 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi I DPR Setujui RUU Perlindungan Data Pribadi Dibawa ke Paripurna
Indonesia
Komisi I DPR Setujui RUU Perlindungan Data Pribadi Dibawa ke Paripurna

Komisi I DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk dibawa ke rapat paripurna.

Ganjil-Genap Jalur Puncak Diterapkan Mulai Besok
Indonesia
Ganjil-Genap Jalur Puncak Diterapkan Mulai Besok

Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Dicky Anggi Pranata, mengatakan kebijakan ganjil genap di jalur Puncak akan dilakukan mulai Jumat (23/12)

Komnas HAM Papua Minta Kasus Pembunuhan 4 Warga Libatkan TNI Diusut Tuntas
Indonesia
Komnas HAM Papua Minta Kasus Pembunuhan 4 Warga Libatkan TNI Diusut Tuntas

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua meminta agar kasus pembunuhan yang dibarengi mutilasi itu diusut hingga tuntas.

Puncak Cuaca Ekstrem di Bogor Diprediksi Terjadi pada Februari
Indonesia
Puncak Cuaca Ekstrem di Bogor Diprediksi Terjadi pada Februari

Cuaca ekstrem di wilayah Bogor masih akan terjadi hingga Maret 2023

3.908 Kasus Belum Terungkap selama 2022, Kapolda Metro Jaya Ungkap Kendalanya
Indonesia
3.908 Kasus Belum Terungkap selama 2022, Kapolda Metro Jaya Ungkap Kendalanya

Fadil menjelaskan alasannya mengapa sejumlah kasus tersebut sulit untuk diungkap.

Laksamana Yudo Jamin Netralitas TNI di Pemilu 2024
Indonesia
Laksamana Yudo Jamin Netralitas TNI di Pemilu 2024

“TNI sejak dulu tugasnya berperang. Saya akan jamin netralitas TNI dalam Pemilu 2024,” kata Yudo dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/12).

Purna Paskibraka dan Kirab Budaya Hantarkan Bendera dan Teks Proklamasi ke Istana
Indonesia
Purna Paskibraka dan Kirab Budaya Hantarkan Bendera dan Teks Proklamasi ke Istana

Purna Paskiraka Dua Pancasila mengantarkan dua benda bersejarah Indonesia tersebut dengan naik Kereta Kencana Ki Jaga Raksa dengan ditarik 14 ekor kuda.

Pelaku Pembunuhan Wartawan di Jakarta Timur Ditangkap
Indonesia
Pelaku Pembunuhan Wartawan di Jakarta Timur Ditangkap

"Sekitar pukul 23.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Selasa (26/7).

Selepas dari Tiongkok, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Bertolak ke Jepang
Indonesia
Selepas dari Tiongkok, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Bertolak ke Jepang

Pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang membawa Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandar Udara Beijing Capital International Airport sekitar pukul 20.00 waktu setempat.

4 Rekomendasi Rakernas II PDIP untuk Pemenangan Pemilu 2024
Indonesia
4 Rekomendasi Rakernas II PDIP untuk Pemenangan Pemilu 2024

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mendapat giliran membacakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II 2021, Kamis (23/6).