Buruh Ingin Kenaikan UMP Berdasarkan Inflasi Tahun Berjalan Ilustrasi pekerja. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023, naik 5,6 persen menjadi Rp 4.901.798.

Sejumlah serikat buruh di Jakarta akan menempuh jalur hukum, tidak terima dengan keputusan itu. Jalur hukum yang diambil dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga:

Legislator NasDem Sebut Kenaikan UMP 2023 Tak Mencerminkan Rasa Keadilan

Selain itu, serikat buruh tersebut juga bakal melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI, Jakarta pada pekan depan.

"Partai buruh dan organisasi serikat buruh DKI akan gugat ke PTUN DKI dan aksi ke balai kota DKI minggu depan," kata Said kepada wartawan, Rabu (30/11)

Said menilai, angka yang ditetapkan Pemerintah DKI ini masih berada di bawah nilai inflasi Januari-Desember 2022 yaitu sebesar 6,5 persen. Lalu juga tak mengacu pada pertumbuhan ekonomi Januari -Desember yang diperkirakan sebesar 5 persen.

"Kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya adalah sebesar inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi atau kab/kota di tahun berjalan, bukan menggunakan inflansi dan pertumbuhan ekonomi tahunan atau year on year," ujarnya.

Seharusnya, kata Said, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono juga memperhatikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas pada melambungnya biaya hidup. Heru dianggapnya tidak sensitif terhadap kehidupan buruh.

"Kenaikan 5,6 persen masih di bawah nilai inflansi. Dengan demikian Gubernur DKI tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh," jelas Said.

Ia menilai, kenaikan UMP DKI 5,6 persen tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di Jakarta. Sebab biaya sewa rumah sudah 900 ribu, transportasi dari rumah ke pabrik (PP), bersosialisasi dibutuhkan anggaran 900.000

Kemudian makan di Warteg 3 kali sehari dengan anggaran sehari Rp 40.000 menghabiskan 1,2 juta sebulan. Kemudian biaya listrik 400 ribu, biaya komunikasi 300 ribu, sehingga totalnya Rp 3,7 juta.

"Jika upah buruh DKI Rp 4,9 juta dikurangi 3,7 juta hanya sisanya 1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain?Jadi dengan kenaikan 5,6 persen buruh DKI tetap miskin," katanya. (Asp)

Baca Juga:

UMP Jawa Barat Cuma Naik Rp 145.183

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Syarat Bagi Warga Yang Ingin Mengonversi Sepeda Motor Konvensional ke Listrik
Indonesia
Syarat Bagi Warga Yang Ingin Mengonversi Sepeda Motor Konvensional ke Listrik

Sebanyak 250.000 unit motor tersebut terdiri dari 200.000 unit untuk pembelian sepeda motor baru dan 50.000 unit.

Ferdy Sambo Diperiksa Pakai Pendeteksi Kebohongan di Puslabfor Sentul
Indonesia
Ferdy Sambo Diperiksa Pakai Pendeteksi Kebohongan di Puslabfor Sentul

"Ya betul (hari ini) tes lie detector FS di Labfor Sentul," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (8/9).

Usai Dilantik Jadi Pj Gubernur, PDIP DKI Minta Heru Langsung Turun ke Lapangan
Indonesia
Usai Dilantik Jadi Pj Gubernur, PDIP DKI Minta Heru Langsung Turun ke Lapangan

Ketua Fraksi DPIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta, Heru langsung turun ke lapangan bekerja membenahi Kota Jakarta setelah resmi menjadi Pj Gubernur DKI.

Pemerintah Diminta tak Kaku soal Aturan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi
Indonesia
Pemerintah Diminta tak Kaku soal Aturan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

"Pemerintah harus buat alternatif, jangan kaku, pemerintah harus punya solusi lain," ujar Rudi dalam keterangan pers kepada wartawan, Rabu (29/6).

Gibran Tanggapi Ada SDN Hanya Miliki 1 Siswa Baru
Indonesia
Gibran Tanggapi Ada SDN Hanya Miliki 1 Siswa Baru

Pembelajaran sekolah tahun ajaran 2022/2023 telah dimulai sejak Senin (11/7).

5 Strategi Pemerintah Jaga Inflasi Pangan Jelang Puasa dan Lebaran
Indonesia
5 Strategi Pemerintah Jaga Inflasi Pangan Jelang Puasa dan Lebaran

Pemerintah menyiapkan lima langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 3,0 persen pada tahun 2023.

RUU PPP Yang Bakal Jadi Acuan Revisi UU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna DPR
Indonesia
RUU PPP Yang Bakal Jadi Acuan Revisi UU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna DPR

Tercatat delapan fraksi menyetujui dengan beberapa catatan dan Fraksi PKS menyatakan belum bisa menerima.

Menko Polhukam Ingatkan Independensi Polri Jangan Terganggu Kepentingan Politik
Indonesia
Menko Polhukam Ingatkan Independensi Polri Jangan Terganggu Kepentingan Politik

Mahfud MD meminta independensi Polri tidak diganggu oleh kepentingan politik.

[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Jadi Ketua KPK, Geser Posisi Firli
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Jadi Ketua KPK, Geser Posisi Firli

Akun Facebook Abu Garda pada 3 Maret 2023 pukul 15.21 memposting sebuah gambar tangkapan layar artikel dengan judul “AHOK resmi jadi ketua KPK menggantikan Firly”. Pada pojok bawah foto pada artikel terdapat logo Antaranews.com.

Young Lawyers Committee Hadir untuk Kembangkan Kualitas
Indonesia
Young Lawyers Committee Hadir untuk Kembangkan Kualitas

Syarat keanggotan advokat muda itu seperti usia masih di bawah 40 tahun. Kemudian keanggotaannya di Peradi dari pimpinan Ketua Umum Otto Hasibuan.