Yusril: Keputusan MA Batalkan Munas Golkar Kubu Agung Laksono

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Rabu, 21 Oktober 2015
Yusril: Keputusan MA Batalkan Munas Golkar Kubu Agung Laksono

Kicauan Yusril Ihza Mahendra terkait putusan kasasi MA dalam kasus sengketa Partai Golkar (Foto/Twitter)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Hukum- Kuasa hukum Partai Golongan Karya (Golkar) kubu Aburizal Bakrie (ARB), Yusril Ihza Mahendra menegaskan berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasasi yang diajukan Golkar kubu ARB, maka secara hukum membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Bedasarkan keterangan yang diperoleh merahputih.com, dari akun twitternya Yusril Ihza Mahendra, secara terang dikatakan putusan kasasi menyatakan SK Menkumham batal dan tidak sah.

"Putusan kasasi hanya menyatakan bahwa SK Menkumham yang mensahkan DPP Golkar hasil munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono batal dan tidak sah. MA juga memerintahkan Menkumham untuk mencabut SK itu. itu saja keputusan kasasinya," tulis akun @yusrilihzamahendra, Rabu (21/10).

Yusril juga mencoba menegaskan pernyataan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang menilai keputusan MA sebagai keputusan untuk mendamaikan kedua kubu yang bertikai.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui kepengurusan Golkar versi Agung Laksono pada 23 Maret. Yasonna mengambil keputusan itu berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar bahwa dua hakim mengakui kepengurusan Agung, sedangkan dua hakim tidak memihak.

Golkar kubu ARB lantas menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan PTUN pada 18 Mei adalah menganulir keputusan Yasonna. Salah satu poin putusan PTUN adalah kepengurusan Golkar kembali ke hasil Munas di Riau,

Yasonna banding putusan PTUN ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Putusan PT TUN mengabulkan banding Yasonna sekaligus menguatkan Golkar Agung sebagai pengurus yang sah. ARB tak berdiam diri dia melawan putusan itu dengan mengajukan kasasi.

Akhirnya, Selasa (20/10), MA mengabulkan kasasi tersebut dan menyatakan Kepengurusan Golkar yang sah dikembalikan ke Munas Riau, dengan ARB sebagai ketum. (Fdi)

 

Baca Juga:

  1. Sengketa Golkar, MA Menangkan Kubu Aburizal Bakrie
  2. Satu Tahun Jokowi-JK, Fahri Hamzah: Jokowi Tidak Konsisten 
  3. Ical Tuding Oknum Pemerintah Biang Kerok Konflik Golkar 
  4. Kader 'Pembangkang' Pendukung Musda Agung Laksono Bakal Dipecat Ical 
  5. Ical Ngamuk Tuding Musda Kubu Agung Laksono Ilegal

 

#Yusril Ihza Mahendra # Mahkamah Agung #Kejaksaan Agung #Aburizal Bakrie
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Yusril menyambut baik wacana reformasi kepolisian. Dalam hal ini, ia menyoroti Undang-Undang Polri yang sudah lama tidak direvisi dan kinerja aparat kepolisian yang mendapat kritikan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Indonesia
Buka Penyidikan Baru, Kejagung Geledah Kantor Perusahaan Tambang PT SEI di Manhattan Square
Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi PT SEI dalam proses akuisisi saham Blok Ketapang, Muriah, Pangkah, dan Fasken.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Buka Penyidikan Baru, Kejagung Geledah Kantor Perusahaan Tambang PT SEI di Manhattan Square
Indonesia
KPK Tahan Pemberi Suap dan Fasilitas Hotel ke Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan
Hasbi Hasan telah divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah terbukti menerima suap pengurusan gugatan perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
KPK Tahan Pemberi Suap dan Fasilitas Hotel ke Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan
Indonesia
KPK Tangkap Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan di BSD
KPK menangkap Direktur PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah. Ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap di Mahkamah Agung.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
KPK Tangkap Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan di BSD
Indonesia
KPK Tangkap Dirut PT Wahana Adyawarna Menas Erwin di BSD Gara-Gara Berkali-kali Mangkir
Menas merupakan tersangka dugaan pemberi suap kepada eks Sekretaris Mahkamah Agung (Sekma) Hasbi Hasan
Wisnu Cipto - Kamis, 25 September 2025
KPK Tangkap Dirut PT Wahana Adyawarna Menas Erwin di BSD Gara-Gara Berkali-kali Mangkir
Indonesia
Tanggapi Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim, Kejagung: Itu Hak Tersangka
Punya bukti kuat, Kejaksaan Agung cuek digugat Nadiem Makarim.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Tanggapi Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim, Kejagung: Itu Hak Tersangka
Indonesia
Kejari Solo Titipkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Kredit Sritex ke Rutan Semarang
Ketiga tersangka itu Mantan Dirut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto; Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB tahun 2020, Dicky Syahbandinata; dan Direktur Utama Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mappa.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Kejari Solo Titipkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Kredit Sritex ke Rutan Semarang
Indonesia
Kejagung Bantah Silfester Matutina Relawan Jokowi Kabur ke Luar Negeri, Belum Ditahan karena Sakit
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina saat ini masih berstatus aktif sebagai Komisaris ID FOOD.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Kejagung Bantah Silfester Matutina Relawan Jokowi Kabur ke Luar Negeri, Belum Ditahan karena Sakit
Indonesia
Kasus Sritex Masuki Babak Baru! Kejagung Limpahkan Para Tersangka ke Kejari Surakarta
Penyidik Kejagung melimpahkan tiga tersangka kasus korupsi Sritex, termasuk mantan Direktur Utama dan pejabat Bank BJB serta Bank DKI
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
Kasus Sritex Masuki Babak Baru! Kejagung Limpahkan Para Tersangka ke Kejari Surakarta
Indonesia
Tim Reformasi Polri Dibentuk Lewat Keppres, Tugasnya Rumuskan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan
Apabila rumusan telah rampung, Yusril menuturkan berbagai gagasan terkait reformasi Polri tersebut akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Tim Reformasi Polri Dibentuk Lewat Keppres, Tugasnya Rumuskan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan
Bagikan