Yusril: Keputusan MA Batalkan Munas Golkar Kubu Agung Laksono

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Rabu, 21 Oktober 2015
Yusril: Keputusan MA Batalkan Munas Golkar Kubu Agung Laksono

Kicauan Yusril Ihza Mahendra terkait putusan kasasi MA dalam kasus sengketa Partai Golkar (Foto/Twitter)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Hukum- Kuasa hukum Partai Golongan Karya (Golkar) kubu Aburizal Bakrie (ARB), Yusril Ihza Mahendra menegaskan berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasasi yang diajukan Golkar kubu ARB, maka secara hukum membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Bedasarkan keterangan yang diperoleh merahputih.com, dari akun twitternya Yusril Ihza Mahendra, secara terang dikatakan putusan kasasi menyatakan SK Menkumham batal dan tidak sah.

"Putusan kasasi hanya menyatakan bahwa SK Menkumham yang mensahkan DPP Golkar hasil munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono batal dan tidak sah. MA juga memerintahkan Menkumham untuk mencabut SK itu. itu saja keputusan kasasinya," tulis akun @yusrilihzamahendra, Rabu (21/10).

Yusril juga mencoba menegaskan pernyataan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang menilai keputusan MA sebagai keputusan untuk mendamaikan kedua kubu yang bertikai.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui kepengurusan Golkar versi Agung Laksono pada 23 Maret. Yasonna mengambil keputusan itu berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar bahwa dua hakim mengakui kepengurusan Agung, sedangkan dua hakim tidak memihak.

Golkar kubu ARB lantas menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan PTUN pada 18 Mei adalah menganulir keputusan Yasonna. Salah satu poin putusan PTUN adalah kepengurusan Golkar kembali ke hasil Munas di Riau,

Yasonna banding putusan PTUN ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Putusan PT TUN mengabulkan banding Yasonna sekaligus menguatkan Golkar Agung sebagai pengurus yang sah. ARB tak berdiam diri dia melawan putusan itu dengan mengajukan kasasi.

Akhirnya, Selasa (20/10), MA mengabulkan kasasi tersebut dan menyatakan Kepengurusan Golkar yang sah dikembalikan ke Munas Riau, dengan ARB sebagai ketum. (Fdi)

 

Baca Juga:

  1. Sengketa Golkar, MA Menangkan Kubu Aburizal Bakrie
  2. Satu Tahun Jokowi-JK, Fahri Hamzah: Jokowi Tidak Konsisten 
  3. Ical Tuding Oknum Pemerintah Biang Kerok Konflik Golkar 
  4. Kader 'Pembangkang' Pendukung Musda Agung Laksono Bakal Dipecat Ical 
  5. Ical Ngamuk Tuding Musda Kubu Agung Laksono Ilegal

 

#Yusril Ihza Mahendra # Mahkamah Agung #Kejaksaan Agung #Aburizal Bakrie
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Komentari Penegakan Hukum yang Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah: itu Zalim dan Jahat
Presiden Prabowo juga mengingatkan para pengusaha untuk tidak berusaha menipu negara.
Dwi Astarini - 2 jam, 11 menit lalu
Prabowo Komentari Penegakan Hukum yang Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah: itu Zalim dan Jahat
Indonesia
Kejagung Serahkan ‘Gunungan’ Uang Triliunan Rupiah Sitaan Korupsi CPO ke Negara, untuk Kemakmuran Rakyat
Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan ekonomi nasional melalui pengembalian kerugian negara.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Kejagung Serahkan ‘Gunungan’ Uang Triliunan Rupiah Sitaan Korupsi CPO ke Negara, untuk Kemakmuran Rakyat
Indonesia
Di Hadapan Kejagung, Prabowo Tegaskan: Rakyat Kecil Jangan Jadi Korban Kriminalisasi
Prabowo mengingatkan Kejaksaan dan Kepolisian untuk tidak melakukan kriminalisasi terhadap kasus-kasus yang seharusnya tidak ditindak.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Di Hadapan Kejagung, Prabowo Tegaskan: Rakyat Kecil Jangan Jadi Korban Kriminalisasi
Indonesia
Nyaris Telat Hadir di Kejagung, Menkeu Purbaya Akui Hampir Disuruh Push Up oleh Prabowo
Sebelum sampai Kejagung, Menkeu Purbaya menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kemendagri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Nyaris Telat Hadir di Kejagung, Menkeu Purbaya Akui Hampir Disuruh Push Up oleh Prabowo
Indonesia
Uang Korupsi CPO Rp 13 Triliun Dikembalikan ke Negara, Prabowo: Ini Pertanda Baik di 1 Tahun Pemerintahan
Prabowo sebut langkah Kejagung menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga aset negara.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Uang Korupsi CPO Rp 13 Triliun Dikembalikan ke Negara, Prabowo: Ini Pertanda Baik di 1 Tahun Pemerintahan
Indonesia
Uang Triliunan dari Kasus Korupsi CPO ‘Penuhi’ Ruangan Kejagung, Presiden Prabowo: Ini untuk Renovasi 8.000 Sekolah
Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejagung atas kerja keras mereka dalam mengusut kasus besar ini.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Uang Triliunan dari Kasus Korupsi CPO ‘Penuhi’ Ruangan Kejagung, Presiden Prabowo: Ini untuk Renovasi 8.000 Sekolah
Indonesia
Kejagung Sita Rumah Mewah Riza Chalid di Hang Lekir Jaksel, SHM Atas Nama Anaknya
Fakta menarik rumah mewah itu dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tercatat atas nama Kanesa Ilona Riza, anak dari Riza Chalid.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Kejagung Sita Rumah Mewah Riza Chalid di Hang Lekir Jaksel, SHM Atas Nama Anaknya
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Terima Pengembalian Hampir Rp 10 Miliar dari Kasus Chromebook, Bukan dari Nadiem Makarim
Kejagung menerima pengembalian hampir Rp 10 miliar dari kasus korupsi Chromebook. Namun, dana tersebut bukan dari Nadiem Makarim.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Terima Pengembalian Hampir Rp 10 Miliar dari Kasus Chromebook, Bukan dari Nadiem Makarim
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Bagikan