Yusril Ihza Mahendra: SE Kapolri itu Tindakan Preventif

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Rabu, 04 November 2015
Yusril Ihza Mahendra: SE Kapolri itu Tindakan Preventif

Yusril Ihza Mahendra kuasa hukum partai Golkar kubu Aburizal Bakrie saat menghadiri keputusan PTUN di Jakarta, Senin (18/5). (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Di tengah banyaknya kecaman masyarakat terhadap surat edaran Kapolri terkait hate speech, pakar hukum tata Negara Yusril Ihza Mahendra justru berpandangan berbeda. Menurut Yusril, hal tersebut dilakukan sebagai tindakan preventif, bukan dalam rangka mengebiri demokrasi.

"Demokrasi yang tumbuh dan berjalan di Indonesia memiliki dinamika dan karakternya sendiri, tentunya dengan kemajemukan yang kita miliki, negara harus memiliki payung hukum berupa perundang-undangan. Dan, surat edaran itu bukan perundang-undangan, melainkan pengejawantahan dari perundang-undangan tersebut, yang sifatnya penegasan, agar undang-undang yang ada dapat dijalankan oleh institusi penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Jadi salah besar jika surat edaran ini dianggap mengebiri hak demokrasi, karena surat ini bersifat preventif," papar Yusril saat dikonfirmasi merahputih.com pada Selasa (3/11) di Jakarta.

Yusril menambahkan aturan hukum terkait hate speech sendiri sebenarnya secara tegas sudah ada dalam kitab undang-undang acara pidana KUHAP atau kitab undang-undang pidana KUHP yang ada dianut dan dimiliki oleh Indonesia. Penegasan dalam bentuk surat edaran perlu dikeluarkan, karena negara menilai ada potensi-potensi konflik yang jika tidak dipertegas dapat menjadi kekacuan nasional.

"Kenapa sifatnya preventif, karena dari kondisi pluralisme yang ada di Indonesia, muncul letupan-letupan konflik SARA yang berpotensi memecah-belah persatuan dan kesatuan, tentu kita tidak ingin kejadian seperti di Tolikara Papua atau Singkil di Aceh menjadi besar dan memecah-belah kita, menurut saya pemerintah belajar dari kasus pembersihan etnis di Rwanda, atau persoalan rasisme di Afrika selatan," ujarnya. (aka)

 

BACA JUGA:

  1. PKS: Rezim Jokowi-JK Tidak Sabar Proses Demokrasi
  2. Kapolri Janji Tidak Asal Tangkap Pelaku 'Hate Speech'
  3. Uchok Sky Khadafi: Hate Speech Otoriter
  4. Uchok Sky Khadafi: Presiden Harus Copot Kapolri
  5. Polisi Usut Foto Rekayasa Jokowi dengan Suku Anak Dalam
#Yusril Ihza Mahendra #Hate Speech
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Direksi ASDP, Menko Yusril: Sah Secara Konstitusional
Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan rehabilitasi tiga mantan Direksi PT ASDP oleh Presiden Prabowo sudah sesuai Pasal 14 UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 November 2025
Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Direksi ASDP, Menko Yusril: Sah Secara Konstitusional
Indonesia
Apa Itu Rehabilitasi, Dasar Hukum dan Dampaknya Pada Terpidana, Begini Penjelasan Yusril
Pemberian rehabilitasi pernah diberikan oleh Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie kepada Heru Rekso Dharsono pada tahun 1998.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Apa Itu Rehabilitasi, Dasar Hukum dan Dampaknya Pada Terpidana, Begini Penjelasan Yusril
Indonesia
Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi
Menurut Menko, terjadi suatu pergeseran di masyarakat. Mungkin alasannya memilih memanggil damkar karena merasa lebih aman atau tidak ada rasa takut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi
Indonesia
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bantuan hukum pro bono dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diperluas, agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Indonesia
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan pembatasan status tersangka minimal satu tahun dalam revisi KUHAP.
Soffi Amira - Minggu, 26 Oktober 2025
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang dapat membenarkan klaim yang beredar tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Indonesia
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Menurut Yusril, kedua narapidana itu telah berusia lanjut. Namun, dia masih enggan membuka identitas kedua narapidana asal belanda itu.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Indonesia
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Yusril menyebut pemerintah tidak menetapkan target waktu penyelesaian, karena hal ini tidak termasuk prioritas yang harus segera dirampungkan.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Indonesia
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Pemerintah tidak akan mengintervensi, bahkan ia berharap kedua pihak tidak meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Indonesia
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Yusril menyambut baik wacana reformasi kepolisian. Dalam hal ini, ia menyoroti Undang-Undang Polri yang sudah lama tidak direvisi dan kinerja aparat kepolisian yang mendapat kritikan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Bagikan