Kasus Bantar Gebang, Yusril Ogah Berantem Sama Ahok

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 03 November 2015
Kasus Bantar Gebang, Yusril Ogah Berantem Sama Ahok

Yusril Ihza Mahendra saat memberikan keterangan pers terkait konflik antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perusahaan Pengelola sampah Bantar Gebang, Selasa (3/11). (MerahPutih Foto/Bahaudin Marcopolo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Polemik persoalan pengelolaan sampah di Bantar Gebang hingga kini terus berlanjut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok bahkan mengancam akan memutus kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pengelola tempat pembuangan sampah terakhir (TPSP) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

Pakar hukum tata negara yang juga kuasa hukum PT Godang Jaya Tua j.o PT Navigat Organic Energy Indonesia (pihak pengelola TPSP Bantar Gebang) Yusril Ihza Mahendra mengaku enggan berkelahi dengan Ahok dalam menuntaskan problematika sampah.

"Saya tidak ajak Pak Ahok berkelahi di pengadilan," katanya saat memberikan tanggapan di kantornya, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/11).

Pemeran Laksamana Cheng Ho itu menambahkan terkait persoalan sampah yang tengah menjadi perseteruan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak swasta sebaiknya diselesaikan dengan jalan baik-baik dan tidak perlu masuk ke dalam ranah hukum.

"Maka baiknya persoalan ini diatasi dengan solusi terbaik. Saya sarankan kedua belah pihak berunding. Mungkin juga bisa adendum, yang jelas kedua belah pihak harus duduk bersama," sambung Yusril.

Masih kata Yusril, solusi damai dalam persoalan tersebut pantas dilakukan sebab hingga kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki tempat sendiri dalam mengelola sampah.

Bukan hanya itu Yusril juga menilai baik Pemprov DKI Jakarta dan perusahaan pengelola sampah sama-sama wanprestasi (ingkar janji). Karena keduanya sama-sama ingkar janji, maka sebaiknya persoalan tersebut diselesaikan dengan jalan perundingan.

"Saya bayangkan jika dua perusahaan ini mogok dan tidak kelola sampah apa yang terjadi dengan Jakarta. Karenanya persoalan ini baiknya dituntaskan lewat jalur perundingan," demikian Yusril.

Menurutnya, terkait kasus ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah turut membantu memeriksa. Dia menjelaskan, kedua belah pihak dalam hal ini, melakukan wanprestasi.
"BPK, dalam hal ini tidak menyalahkan siapa-siapa, karena tahu masalah ini di luar kendali dua belah pihak dan dilakukan adendum terhadap perjanjian ini," katanya. (one)

Diberitakan Merahputih.com sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok menuding perusahaan pengelola TPSP di Bantar Gebang wanprestasi (ingkar janji). Bukan hanya itu Ahok juga mengancam akan memutus kontrak kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan perusahaan pengelola sampah.

BACA JUGA:  

Ratusan Truk Tua Pengangkut Sampah Pemprov DKI Akan Diremajakan 

Ratusan Truk Sampah Jakarta Belum Lolos Uji KIR 

Truk Sampah DKI Dihadang, Supir Sudah 3 Hari Menganggur 

3 Hari Nganggur, Pekerja Kebersihan Stres 

Yusril Tuding Ahok Gagal Kelola Sampah 

 

#Liputan Khusus #Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar G #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Bagikan