Walhi Minta Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan Permanen


Aksi warga Tolak Reklamasi di Jakarta (Instagram @thisisindonesian/infojkt)
MerahPutih Megapolitan - Keputusan pemerintah melakukan moratorium reklamasi Teluk Jakarta merupakan langkah politik saja untuk membuat para nelayan Pantai Utara Jakarta tenang. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta mendesak reklamasi Teluk Jakarta dihentikan selamanya.
Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Moestaqiem Dahlan mengatakan keputusan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya merupakan langkah politik saja. Hal ini untuk meredam amarah masyarakat yang terus mendesak agar reklamasi dihentikan.
"Kalau saya melihat tujuannya pemerintah adalah untuk menenangkan nelayan yang terus mendesak pemerintah agar reklamasi tidak dilakukan dan upaya untuk melawan kebijakan Pemprop DKI," ujar Moestaqiem di Gedung PWNU, Jakarta Timur, Kamis (21/4).
Alan, panggilan akrab Moestaqiem Dahlan, menjelaskan penghentian sementara reklamasi bukan jalan satu-satunya dalam menyelesaikan masalah ini. Selain itu, bila ditelusuri melalui perizinan Ahok diduga menyalahi peraturan.
"Kami meminta agar reklamasi ini haru dihentikan secara permanen. Kalau hanya moratorium kan cuma setahun dua tahun saja dan terkesan moratorium ini bancakan saja," terangnya.
Menurutnya, keputusan penghentian reklamasi secara permanen jauh lebuh bagus. Tidak hanya itu, desakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga setuju agar reklmasi dihentikan permanen.
"Dari penghentian pembahasan Raperda di DPRD DKI Jakarta, kesepakatan DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar reklamasi dihentikan, hingga keputusan pemerintah pusat melalui Kemenko Maritim," tandasnya. (Abi)
BACA JUGA:
- PT MWS Hentikan Reklamasi Pulau G
- Rizal Ramli: Regulasi Soal Reklamasi Masih Tumpang Tindih
- Tolak Reklamasi Jakarta, Nelayan Segel Pulau G
- Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan Sementara
- Reklamasi Teluk Jakarta Dituding Jadi Penyebab Jutaan Ikan Mati
Bagikan
Berita Terkait
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran

Pembangunan Pulau Sampah Jakarta Masih Butuh Kroscek Regulasi Reklamasi

Walhi Desak Tindakan Tegas ke Pelaku Pemagaran Laut di Tangerang, Jakarta dan Bekasi

Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan di Tangerang akan Dibongkar

Ridwan Kamil Bakal Audit Aturan Reklamasi Utara Jakarta Jika Jadi Gubernur

Walhi Kritisi Kebijakan Lingkungan Program Hilirisasi Gibran Cuma Tempelan

Wagub DKI Pastikan Permukiman Pulau G Tak Dibuat Eksklusif
