Tunjangan DPR Naik, Desmon: Ini Akal-akalan
Muchammad Yani - Selasa, 15 September 2015
Sidang Paripurna DPR. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
MerahPutih Peristiwa - Tunjangan DPR naik hingga lebih dari Rp20 juta per anggota. Hal ini dibenarkan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Irma Suryani.
Menurut Irma, permintaan kenaikan tunjangan dikarenakan ada kenaikan inflasi. Disamping itu, menurut anggota DPR petahana belum ada kenaikan selama dua periode.
"Memang ada permintaan dari BURT ke pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggota. Kenapa naik? Kawan-kawan berpikiran inflasi juga berjalan. Informasi dari kawan yang incumbent, Sudah hampir 2 periode, tunjangan tidak naik," kata Irma.
Sementara itu, politikus Gerindra Desmon Junaidi Mahesa mengatakan usulan tersebut hanya akal-akalan belaka. Anggota Komisi III DPR ini ragu, DPR akan menurunkan tunjangannya setelah laju inflasi bisa diturunkan.
"Kalau inflasinya baik, mau turun nggak. Kalau nggak mau turun namanya ini akal-akalan," katanya. (Mad)
Baca Juga:
Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pimpinan DPR Mulai Diselidiki
Fadli Zon Benarkan Ada Peran Harry Tanoe di Balik Pertemuan dengan Donald Trump
Fadli Zon Bantah Pertemuan dengan Donald Trump Langgar Konstitusi
Fadli Zon Belum Terima Surat Panggilan dari MKD
Bagikan
Berita Terkait
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
DPR Dukung Pembentukan Pokja Buat Percepat Pemulihan Warga Terdampak Banjir Sumatera
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Kemenag Samakan Antrean Haji Nasional, DPR Pastikan Daerah yang Kuotanya Turun Akan Kembali Normal
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
