Fadli Zon Belum Terima Surat Panggilan dari MKD
Foto selfie Fadli Zon bersama kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Twitter @fadlizon)
MerahPutih, Politik-Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku belum menerima surat panggilan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Politisi Partai Gerindra itu menyatakan siap memberikan klarifikasi terkait kehadirannya di acara konferensi pers bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu.
"Saya belum menerima surat panggilan dari MKD. Kita akan memberikan klarifikasi. Kita lihat prosedurnya," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9).
Dalam konferensi pers di kompleks parlemen hari ini Fadli membeberkan agenda pimpinan dan rombongan DPR selama di AS.
Fadli mengatakan pimpinan dan anggota DPR bertemu senat dan DPR di AS. Di samping itu, pimpinan DPR dan rombongan mengadakan diskusi dengan United States-Indonesia Society (USINDO) selama di AS. Ketua DPR Setya Novanto menjadi pembicara inti dalam diskusi tersebut.
Seperti diketahui, rombongan pimpinan DPR RI melakukan lawatan ke Amerika Serikat (AS). Kunjungan tersebut menuai kontroversi karena menghadiri agenda yang tidak terjadwal, yaitu kampanye calon presiden AS Donald Trump yang diusung Partai Republik. Lantaran hal ini MKD DPR akan memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR untuk mengklarifikasi kunjungan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke AS.
"MKD akan siap mengkonfirmasi semua pihak-pihak selain dari para anggota DPR dan termasuk juga Setjen DPR yang pastinya mengetahui agenda mereka tersebut," kata anggota MKD Sarifuddin Suding, di gedung DPR pekan lalu.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding plesiran pimpinan dan anggota DPR ke AS yang menghabiskan anggaran sebesar Rp4,6 miliar hanya menghambur-hamburkan APBN. (mad)
Baca Juga:
Minus PAN, KIH Laporkan Setya Novanto ke MKD
Bagikan
Berita Terkait
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Peringatan Hari Wayang, Fadli Zon: Ekosistem Kebudayaan Harus Jalan
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Shut Down Pemerintahan masih Lanjut, Ribuan Penerbangan di AS Dibatalkan
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah