Fadli Zon Belum Terima Surat Panggilan dari MKD

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 14 September 2015
Fadli Zon Belum Terima Surat Panggilan dari MKD

Foto selfie Fadli Zon bersama kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Twitter @fadlizon)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Politik-Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku belum menerima surat  panggilan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Politisi Partai Gerindra itu menyatakan siap memberikan klarifikasi terkait kehadirannya di acara konferensi pers bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu.

"Saya belum menerima surat panggilan dari MKD. Kita akan memberikan klarifikasi. Kita lihat prosedurnya," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9).

Dalam konferensi pers di kompleks parlemen hari ini Fadli membeberkan agenda pimpinan dan rombongan DPR selama di AS.

Fadli mengatakan pimpinan dan anggota DPR bertemu senat dan DPR di AS. Di samping itu, pimpinan DPR dan rombongan mengadakan diskusi dengan United States-Indonesia Society (USINDO) selama di AS. Ketua DPR Setya Novanto menjadi pembicara inti dalam diskusi tersebut.      

Seperti diketahui, rombongan pimpinan DPR RI melakukan lawatan ke Amerika Serikat (AS). Kunjungan tersebut menuai kontroversi karena menghadiri agenda yang tidak terjadwal, yaitu kampanye calon presiden AS Donald Trump yang diusung Partai Republik. Lantaran hal ini MKD DPR akan memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR untuk mengklarifikasi kunjungan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke AS. 

"MKD akan siap mengkonfirmasi semua pihak-pihak selain dari para anggota DPR dan termasuk juga Setjen DPR yang pastinya mengetahui agenda mereka tersebut," kata anggota MKD Sarifuddin Suding, di gedung DPR pekan lalu.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding plesiran pimpinan dan anggota DPR ke AS yang menghabiskan anggaran sebesar Rp4,6 miliar hanya menghambur-hamburkan APBN. (mad)  

Baca Juga:

Minus PAN, KIH Laporkan Setya Novanto ke MKD

MKD Siap Jatuhkan Sanksi Kepada Setya Novanto-Fadli Zon

Ruhut Benarkan Rencana Penggulingan Setya Novanto

#Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #DPR #Plesir #Fitra #Setya Novanto #Donald Trump #Fadli Zon
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Undang-Undang Hak Cipta adalah ranah keperdataan antar pihak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Indonesia
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Dari total jiwa terdampak, sebanyak 1.497 jiwa (455 KK) terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Lifestyle
Rush Hour 4 Resmi Digarap: Jackie Chan dan Chris Tucker Comeback
Rush Hour 4 akhirnya maju dengan Paramount sebagai distributor. Jackie Chan dan Chris Tucker kembali, sementara Brett Ratner memimpin penyutradaraan setelah intervensi Presiden Donald Trump.
ImanK - Kamis, 27 November 2025
Rush Hour 4 Resmi Digarap: Jackie Chan dan Chris Tucker Comeback
Indonesia
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memerlukan izin dari pengadilan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Sepanjang tahun 2025, sebanyak 21 RUU telah berhasil disahkan menjadi undang-undang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Indonesia
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Secara teknis, memberikan hak PAW kepada konstituen sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Indonesia
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Komisi I berencana melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah tugas prioritas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Indonesia
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Khozin menyatakan bahwa ia sepakat dengan spirit yang terkandung dalam fatwa MUI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Indonesia
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
DPR juga dapat terhindar dari citra buruk
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
Bagikan