Fadli Zon Belum Terima Surat Panggilan dari MKD
Foto selfie Fadli Zon bersama kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Twitter @fadlizon)
MerahPutih, Politik-Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku belum menerima surat panggilan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Politisi Partai Gerindra itu menyatakan siap memberikan klarifikasi terkait kehadirannya di acara konferensi pers bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu.
"Saya belum menerima surat panggilan dari MKD. Kita akan memberikan klarifikasi. Kita lihat prosedurnya," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9).
Dalam konferensi pers di kompleks parlemen hari ini Fadli membeberkan agenda pimpinan dan rombongan DPR selama di AS.
Fadli mengatakan pimpinan dan anggota DPR bertemu senat dan DPR di AS. Di samping itu, pimpinan DPR dan rombongan mengadakan diskusi dengan United States-Indonesia Society (USINDO) selama di AS. Ketua DPR Setya Novanto menjadi pembicara inti dalam diskusi tersebut.
Seperti diketahui, rombongan pimpinan DPR RI melakukan lawatan ke Amerika Serikat (AS). Kunjungan tersebut menuai kontroversi karena menghadiri agenda yang tidak terjadwal, yaitu kampanye calon presiden AS Donald Trump yang diusung Partai Republik. Lantaran hal ini MKD DPR akan memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR untuk mengklarifikasi kunjungan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke AS.
"MKD akan siap mengkonfirmasi semua pihak-pihak selain dari para anggota DPR dan termasuk juga Setjen DPR yang pastinya mengetahui agenda mereka tersebut," kata anggota MKD Sarifuddin Suding, di gedung DPR pekan lalu.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding plesiran pimpinan dan anggota DPR ke AS yang menghabiskan anggaran sebesar Rp4,6 miliar hanya menghambur-hamburkan APBN. (mad)
Baca Juga:
Minus PAN, KIH Laporkan Setya Novanto ke MKD
Bagikan
Berita Terkait
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Cagar Budaya Nasional Kini Jadi 313, Fadli Zon: Kita Punya Potensi Puluhan Ribu Artefak Keren
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pemerintahan Donald Trump akan Bubarkan NCAR, Sebut Pebuhan Iklim hanya Tipuan
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Trump Labeli Venezuela di Bawah Maduro Teroris, Kirim Armada Blokade Terbesar AS