Fadli Zon Benarkan Ada Peran Harry Tanoe di Balik Pertemuan dengan Donald Trump


Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri konferensi pers Donald Trump, kandidat presiden Amerika Serikat. (Screenshot CNN)
MerahPutih, Politik-Pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan rombongan anggota DPR dengan bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump menuai kritik karena dinilai melanggar etika. Fadli tak membantah pertemuan pimpinan DPR dengan raja properti AS tersebut difasilitasi pengusaha dan Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo (HT).
"Kalau fasilitator ikut mengontak itu memang benar," ujar politisi Gerindra itu di gedung parlemen, Senin (14/9).
Namun, Fadli membantah pertemuan pimpinan DPR dengan Trump berkat usaha HT seorang. Menurut Fadli, Setya juga menghubungi orang-orang kepercayaan Trump.
"Ketua DPR juga ada komunikasi dengan orang-orangnya Donald. Jadi sama Pak HT itu betul, tapi bukan fasilitator. Tapi nggak ada surat nggak ada apa-apa. Kebetulan jadwalnya cocok ya udah," ujar Fadli.
Ditambahkan, tidak ada larangan bagi anggota Dewan untuk bertemu dengan siapa pun. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk menjalankan fungsi DPR melakukan diplomasi. "Tidak ada larangan pimpinan DPR untuk ketemu siapapun," tandasnya.
Fadli pun membantah pertemuannya dengan Trump melanggar konstitusi. "Kalau ada yang bilang langgar konstitusi perlu belajar lagi Undang-Undang MD3," katanya.
Menurutya, di dalam UU MD3 terdapat salah satu fungsi anggota DPR, yaitu menjalankan perannya untuk berdiplomasi. Apalagi, diplomasi tersebut semata-mata untuk kepentingan nasional.
Seperti diketahui, pimpinan DPR dan rombongan menghadiri konferensi pers bakal calon presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu. Kehadiran pimpinan dan anggota Dewan dinilai tidak etis dan melanggar peraturan. (mad)
Baca Juga:
Fadli Zon Bantah Pertemuan dengan Donald Trump Langgar Konstitusi
Bagikan
Berita Terkait
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Hakim Batalkan Kebijkan Pemotongan Dana untuk Harvard oleh Donald Trump, Pemerintah akan Ajukan Banding

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR

DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih

DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
