Fadli Zon Benarkan Ada Peran Harry Tanoe di Balik Pertemuan dengan Donald Trump

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 14 September 2015
Fadli Zon Benarkan Ada Peran Harry Tanoe di Balik Pertemuan dengan Donald Trump

Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri konferensi pers Donald Trump, kandidat presiden Amerika Serikat. (Screenshot CNN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Politik-Pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan rombongan anggota DPR dengan bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump menuai kritik karena dinilai melanggar etika. Fadli tak membantah pertemuan pimpinan DPR dengan raja properti AS tersebut difasilitasi pengusaha dan Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo (HT). 

"Kalau fasilitator ikut mengontak itu memang benar," ujar politisi Gerindra itu di gedung parlemen, Senin (14/9).

Namun, Fadli membantah pertemuan pimpinan DPR dengan Trump berkat usaha HT seorang. Menurut Fadli, Setya juga menghubungi orang-orang kepercayaan Trump.      

"Ketua DPR juga ada komunikasi dengan orang-orangnya Donald. Jadi sama Pak HT itu betul, tapi bukan fasilitator. Tapi nggak ada surat nggak ada apa-apa. Kebetulan jadwalnya cocok ya udah," ujar Fadli.

Ditambahkan, tidak ada larangan bagi anggota Dewan untuk bertemu dengan siapa pun. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk menjalankan fungsi DPR melakukan diplomasi. "Tidak ada larangan pimpinan DPR untuk ketemu siapapun," tandasnya.

Fadli pun membantah pertemuannya dengan Trump melanggar konstitusi. "Kalau ada yang bilang langgar konstitusi perlu belajar lagi Undang-Undang MD3," katanya. 

Menurutya, di dalam UU MD3 terdapat salah satu fungsi anggota DPR, yaitu menjalankan perannya untuk berdiplomasi. Apalagi, diplomasi tersebut semata-mata untuk kepentingan nasional.

 

Seperti diketahui, pimpinan DPR dan rombongan menghadiri konferensi pers bakal calon presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu. Kehadiran pimpinan dan anggota Dewan dinilai tidak etis dan melanggar peraturan. (mad)  

Baca Juga: 

Fadli Zon Bantah Pertemuan dengan Donald Trump Langgar Konstitusi

Fadli Zon Belum Terima Surat Panggilan dari MKD

MKD Siap Jatuhkan Sanksi Kepada Setya Novanto-Fadli Zon

#DPR RI #Donald Trump #Fadli Zon
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Undang-Undang Hak Cipta adalah ranah keperdataan antar pihak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Indonesia
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Dari total jiwa terdampak, sebanyak 1.497 jiwa (455 KK) terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Lifestyle
Rush Hour 4 Resmi Digarap: Jackie Chan dan Chris Tucker Comeback
Rush Hour 4 akhirnya maju dengan Paramount sebagai distributor. Jackie Chan dan Chris Tucker kembali, sementara Brett Ratner memimpin penyutradaraan setelah intervensi Presiden Donald Trump.
ImanK - Kamis, 27 November 2025
Rush Hour 4 Resmi Digarap: Jackie Chan dan Chris Tucker Comeback
Indonesia
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memerlukan izin dari pengadilan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Sepanjang tahun 2025, sebanyak 21 RUU telah berhasil disahkan menjadi undang-undang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Indonesia
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Secara teknis, memberikan hak PAW kepada konstituen sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Indonesia
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Komisi I berencana melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah tugas prioritas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Indonesia
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Khozin menyatakan bahwa ia sepakat dengan spirit yang terkandung dalam fatwa MUI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Indonesia
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
DPR juga dapat terhindar dari citra buruk
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
Indonesia
Pembahasan RUU Penyadapan Harus Berhati-Hati Demi Jaga Hak Privasi
UU KUHAP yang baru tidak mengatur isu penyadapan secara spesifik
Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 November 2025
Pembahasan RUU Penyadapan Harus Berhati-Hati Demi Jaga Hak Privasi
Bagikan