Ahok Tantang DPRD dan BPK Usut Kasus Sumber Waras di KPK


Pemeriksaan Ahok di Bareskrim ANTARA FOTO/Reno Esnir/Rei/foc/15.
Merahputih Politik - Rencana panitia khusus (pansus) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) DKI Jakarta yang akan membawa persoalan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras dan melaporkannya ke komisi pemberantasan korupsi (KPK) disikapi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan nada sinis. Menurut Ahok, Pansus bukan bekerja untuk menegakkan hukum, namun lebih karena sentimentil politis. Hal tersebut diungkapkan Ahok di Balaikota Jakarta (29/10).
"Ya memang itu haknya dia kan, saya pikir lapor KPK lebih bagus ya, kenapa pansus? Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temu apa? Scanner? Ada nggak dia bikin pansus? Jadi ini udah pansus politik, udah biasa lah," Nyinyir Ahok.
Ahok meminta persamaan sikap dari Pansus DPRD membawa persoalan RS Sumber Waras ke KPK. Menurut Ahok, seharusnya DPRD juga membuat pansus untuk kasus-kasus yang melibatkan anggota DPRD.
"Terus scanner uninterruptible power supply (UPS), environmental and social management system (ESMS), electronic system management sekolah, ada nggak salah kebijakan umum APBD prioritas dan plafon anggaran sementara (KUAPPAS)? KUAPPAS Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBDP) 2014? Nggak ada. Yang rumah sakit sumber waras ada nggak?, Ada," sindir Ahok.
Untuk diketahui, BPK DKI ingin Pemerintah Provinsi DKI membatalkan membeli lahan RS Sumber Waras. Ada dugaan indikasi kerugian dana daerah terkait pembelian lahan itu. (Aka)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Tak Lagi Dibidik, KPK Izinkan Pramono Bangun RS Tipe A di Lahan Sumber Waras

Pramono Ogah Lepas Lahan RS Sumber Waras, Harga Tanahnya Naik 2 Kali Lipat

Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR

Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106

MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara

Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov

Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing

DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki

Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
