Ahok Tantang DPRD dan BPK Usut Kasus Sumber Waras di KPK

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 29 Oktober 2015
Ahok Tantang DPRD dan BPK Usut Kasus Sumber Waras di KPK

Pemeriksaan Ahok di Bareskrim ANTARA FOTO/Reno Esnir/Rei/foc/15.

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih Politik - Rencana panitia khusus (pansus) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) DKI Jakarta yang akan membawa persoalan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras dan melaporkannya ke komisi pemberantasan korupsi (KPK) disikapi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan nada sinis. Menurut Ahok, Pansus bukan bekerja untuk menegakkan hukum, namun lebih karena sentimentil politis. Hal tersebut diungkapkan Ahok di Balaikota Jakarta (29/10).

"Ya memang itu haknya dia kan, saya pikir lapor KPK lebih bagus ya, kenapa pansus? Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temu apa? Scanner? Ada nggak dia bikin pansus? Jadi ini udah pansus politik, udah biasa lah," Nyinyir Ahok.

Ahok meminta persamaan sikap dari Pansus DPRD membawa persoalan RS Sumber Waras ke KPK. Menurut Ahok, seharusnya DPRD juga membuat pansus untuk kasus-kasus yang melibatkan anggota DPRD.

"Terus scanner uninterruptible power supply (UPS), environmental and social management system (ESMS), electronic system management sekolah, ada nggak salah kebijakan umum APBD prioritas dan plafon anggaran sementara (KUAPPAS)? KUAPPAS Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBDP) 2014? Nggak ada. Yang rumah sakit sumber waras ada nggak?, Ada," sindir Ahok.

Untuk diketahui, BPK DKI ingin Pemerintah Provinsi DKI membatalkan membeli lahan RS Sumber Waras. Ada dugaan indikasi kerugian dana daerah terkait pembelian lahan itu. (Aka)

Baca Juga:

  1. Ahok Bakal Terganjal Kasus Sumber Waras
  2. Dibeli Pemprov DKI, Karyawan RS Sumber Waras Pasrah
  3. Dokter dan Staf RS Sumber Waras Siap Pindah Jika Diminta
  4. Gedung Rumah Sakit Sumber Waras Tak Terurus
  5. Pedagang Lingkungan RS Sumber Waras Tunggu Instruksi Pindah
#DPRD Jakarta #BPK #Kasus RS Sumber Waras
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Bahkan, politisi Partai NasDem itu juga mengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Indonesia
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Para petugas damkar itu nantinya akan berstatus sebagai penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) Pemprov DKI.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Indonesia
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
CKG Sekolah dapat menjadi sumber data kesehatan yang penting bagi pemerintah
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Indonesia
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Indonesia
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Pemprov DKI memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Paljaya dalam rangka membantu pembangun septic tank yang dibutuhkan di beberapa tempat itu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Indonesia
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
Tarif parkir di Jakarta saat ini sudah terbilang tinggi, yakni Rp 5.000 per jam. Kenaikan tarif justru berisiko menimbulkan ketimpangan dan tidak serta-merta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
Indonesia
DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Khoirudin
Wisnu Cipto - Minggu, 22 Juni 2025
DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum
Indonesia
Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
Aplikasi Sirukim yang baru diluncurkan ulang itu bisa mengentaskan masalah pungutan liar (pungli) bagi warga ketika ingin mencari tempat tinggal.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Mei 2025
Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
Bagikan