Ahok Tantang DPRD dan BPK Usut Kasus Sumber Waras di KPK

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 29 Oktober 2015
Ahok Tantang DPRD dan BPK Usut Kasus Sumber Waras di KPK

Pemeriksaan Ahok di Bareskrim ANTARA FOTO/Reno Esnir/Rei/foc/15.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik - Rencana panitia khusus (pansus) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) DKI Jakarta yang akan membawa persoalan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras dan melaporkannya ke komisi pemberantasan korupsi (KPK) disikapi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan nada sinis. Menurut Ahok, Pansus bukan bekerja untuk menegakkan hukum, namun lebih karena sentimentil politis. Hal tersebut diungkapkan Ahok di Balaikota Jakarta (29/10).

"Ya memang itu haknya dia kan, saya pikir lapor KPK lebih bagus ya, kenapa pansus? Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temu apa? Scanner? Ada nggak dia bikin pansus? Jadi ini udah pansus politik, udah biasa lah," Nyinyir Ahok.

Ahok meminta persamaan sikap dari Pansus DPRD membawa persoalan RS Sumber Waras ke KPK. Menurut Ahok, seharusnya DPRD juga membuat pansus untuk kasus-kasus yang melibatkan anggota DPRD.

"Terus scanner uninterruptible power supply (UPS), environmental and social management system (ESMS), electronic system management sekolah, ada nggak salah kebijakan umum APBD prioritas dan plafon anggaran sementara (KUAPPAS)? KUAPPAS Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBDP) 2014? Nggak ada. Yang rumah sakit sumber waras ada nggak?, Ada," sindir Ahok.

Untuk diketahui, BPK DKI ingin Pemerintah Provinsi DKI membatalkan membeli lahan RS Sumber Waras. Ada dugaan indikasi kerugian dana daerah terkait pembelian lahan itu. (Aka)

Baca Juga:

  1. Ahok Bakal Terganjal Kasus Sumber Waras
  2. Dibeli Pemprov DKI, Karyawan RS Sumber Waras Pasrah
  3. Dokter dan Staf RS Sumber Waras Siap Pindah Jika Diminta
  4. Gedung Rumah Sakit Sumber Waras Tak Terurus
  5. Pedagang Lingkungan RS Sumber Waras Tunggu Instruksi Pindah
#DPRD Jakarta #BPK #Kasus RS Sumber Waras
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
KPK memeriksa tiga saksi dan menggandeng BPK untuk hitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyewaan mesin EDC senilai Rp 1,2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
Indonesia
Buka Donasi Bencana Sumatra, DPRD DKI: Rp 1.000 pun Kami Terima
Penggalangan dana akan berlangsung pada 13 Desember dalam acara Badan Kehormatan Award di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Buka Donasi Bencana Sumatra, DPRD DKI: Rp 1.000 pun Kami Terima
Indonesia
Kali Ciliwung kembali Meluap dan Rendam Rumah Warga, PSI Minta Pemprov Segerakan Normalisasi
APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 memperlihatkan Pemprov DKI menggangarkan Rp 319 miliar untuk keperluan Pengadaan Tanah Normalisasi Kali.
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Kali Ciliwung kembali Meluap dan Rendam Rumah Warga, PSI Minta Pemprov Segerakan Normalisasi
Berita Foto
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Kepala BPK Isma Yatun memyerahkan IHPS I BPK RI 2025 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 18 November 2025
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Indonesia
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan setiap proses pemanfaatan aset publik berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mencerminkan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Indonesia
Tak Lagi Dibidik, KPK Izinkan Pramono Bangun RS Tipe A di Lahan Sumber Waras
Pengadaan tanah RS Sumber Waras sempat diselidiki KPK pada tahun 2014, namun setelah dianalisis, bukti yang ada dinilai belum cukup untuk melanjutkan proses hukum.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Tak Lagi Dibidik, KPK Izinkan Pramono Bangun RS Tipe A di Lahan Sumber Waras
Indonesia
Pramono Ogah Lepas Lahan RS Sumber Waras, Harga Tanahnya Naik 2 Kali Lipat
"Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah naik tinggi, tidak mungkin tanah Sumber Waras itu untuk dijual atau dilepas karena sudah hampir dua kali lipat," kata Gubernur Pramono
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Pramono Ogah Lepas Lahan RS Sumber Waras, Harga Tanahnya Naik 2 Kali Lipat
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Aksi unjuk rasa Pekerja Hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) dan Gerakan Karyawan Hiburan Jakarta Bersatu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebun sirih, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Oktober 2025
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Indonesia
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Jumlah kursi DPRD saat ini jika dikaji dengan pendekatan demografis, sosiologis, dan politik Jakarta, sebetulnya masih perlu ditambah lagi.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Berita Foto
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kiri) bersama Ketua BPK RI Isma Yatun beserta jajarannya di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Bagikan