Ahok Tantang DPRD dan BPK Usut Kasus Sumber Waras di KPK

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 29 Oktober 2015
Ahok Tantang DPRD dan BPK Usut Kasus Sumber Waras di KPK

Pemeriksaan Ahok di Bareskrim ANTARA FOTO/Reno Esnir/Rei/foc/15.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik - Rencana panitia khusus (pansus) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) DKI Jakarta yang akan membawa persoalan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras dan melaporkannya ke komisi pemberantasan korupsi (KPK) disikapi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan nada sinis. Menurut Ahok, Pansus bukan bekerja untuk menegakkan hukum, namun lebih karena sentimentil politis. Hal tersebut diungkapkan Ahok di Balaikota Jakarta (29/10).

"Ya memang itu haknya dia kan, saya pikir lapor KPK lebih bagus ya, kenapa pansus? Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temu apa? Scanner? Ada nggak dia bikin pansus? Jadi ini udah pansus politik, udah biasa lah," Nyinyir Ahok.

Ahok meminta persamaan sikap dari Pansus DPRD membawa persoalan RS Sumber Waras ke KPK. Menurut Ahok, seharusnya DPRD juga membuat pansus untuk kasus-kasus yang melibatkan anggota DPRD.

"Terus scanner uninterruptible power supply (UPS), environmental and social management system (ESMS), electronic system management sekolah, ada nggak salah kebijakan umum APBD prioritas dan plafon anggaran sementara (KUAPPAS)? KUAPPAS Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBDP) 2014? Nggak ada. Yang rumah sakit sumber waras ada nggak?, Ada," sindir Ahok.

Untuk diketahui, BPK DKI ingin Pemerintah Provinsi DKI membatalkan membeli lahan RS Sumber Waras. Ada dugaan indikasi kerugian dana daerah terkait pembelian lahan itu. (Aka)

Baca Juga:

  1. Ahok Bakal Terganjal Kasus Sumber Waras
  2. Dibeli Pemprov DKI, Karyawan RS Sumber Waras Pasrah
  3. Dokter dan Staf RS Sumber Waras Siap Pindah Jika Diminta
  4. Gedung Rumah Sakit Sumber Waras Tak Terurus
  5. Pedagang Lingkungan RS Sumber Waras Tunggu Instruksi Pindah
#DPRD Jakarta #BPK #Kasus RS Sumber Waras
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Akan mendatangi 44 kecamatan di Ibu Kota untuk menggali persoalan wilayah yang selama ini belum tersentuh.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Indonesia
BPK Temukan Rekening Ganda di 75 SPPG, BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara
BGN mengembalikan Rp 160,37 miliar ke kas negara atas temuan BPK RI. Hal itu terkait penemuan rekening ganda di 75 SPPG.
Soffi Amira - Kamis, 22 Oktober 2026
BPK Temukan Rekening Ganda di 75 SPPG, BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara
Indonesia
Temuan BPK: Dana KIP Kuliah Rp2,7 Miliar Disalurkan kepada 320 Mahasiswa yang Telah Meninggal Dunia
Total dana yang disalurkan kepada 320 mahasiswa yang sudah wafat mencapai Rp2,70 miliar.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Temuan BPK: Dana KIP Kuliah Rp2,7 Miliar Disalurkan kepada 320 Mahasiswa yang Telah Meninggal Dunia
Indonesia
Prabowo Sebut BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp 112 Triliun, Kepercayaan Dunia Meningkat
Presiden RI, Prabowo Subianto menyebutkan, BPK telah menyelamatkan uang negara Rp 112 triliun.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Sebut BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp 112 Triliun, Kepercayaan Dunia Meningkat
Indonesia
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Legislatif menyambut baik rencana eksekutif terkait penerbitan obligasi, selama penggunaannya benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Indonesia
Kasus Suap Opini WTP Muara Enim, KPK Pertimbangkan Augusz Jadi Justice Collaborator
KPK buka peluang Augusz jadi justice collaborator dalam kasus dugaan suap BPK di Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Kasus Suap Opini WTP Muara Enim, KPK Pertimbangkan Augusz Jadi Justice Collaborator
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
Indonesia
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi diperiksa KPK selama 9 jam terkait dugaan suap audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Indonesia
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Diduga Ubah Hasil Audit Pemkab Muara Enim
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Rizaldi. Hal itu terkait dugaan hasil audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Diduga Ubah Hasil Audit Pemkab Muara Enim
Indonesia
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Terkait Kasus Audit Muara Enim
KPK menggeledah rumah Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi terkait dugaan suap hasil audit BPK di Pemkab Muara Enim. Penyidik menyita sejumlah bukti elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Terkait Kasus Audit Muara Enim
Bagikan