TB Hasanuddin: Pemangkasan Anggaran Kemhan dan TNI Pengaruhi Kesiapan Tempur

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 09 Agustus 2016
TB Hasanuddin: Pemangkasan Anggaran Kemhan dan TNI Pengaruhi Kesiapan Tempur

Presiden Joko Widodo saat HUT TNI ke-70 saat melakukan inspeksi pasukan saat upacara Peringatan HUT ke-70 TNI di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten, Senin (5/10). (Foto Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memangkas anggaran APBN Perubahan 2016 sebesar Rp133 triliun. Namun, anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI diharapkan tidak dipotong.  

Rencana tersebut merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, mengingat pemasukan negara tidak mencapai target. Tapi, jika anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI dipotong akan berdampak pada kesiapan tempur.     

Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin mengatakan, meski sampai sekarang pemerintah belum mendiskusikan soal alokasi anggaran Kemenhan dan TNI dengan DPR, Komisi I tetap berharap agar pemangkasan anggaran Kemenhan/TNI tidak dilakukan, mengingat banyak prioritas yang harus dilakukan.

TB Hasanuddin mengungkap tiga alasan agar Kemenkeu tidak memangkas anggaran di Kemenhan dan TNI. Pertama, anggaran Kemenhan dan TNI menyangkut penguatan pangkalan TNI AU, AD, dan AL di Natuna, mengacu pada situasi di Laut Cina Selatan yang semakin menghangat.

Kedua, untuk melanjutkan pendanaan suku cadang dan senjata dan alutsista yang sudah dibeli.

Ketiga, biaya operasional, khususnya untuk patroli laut dan udara yang akhir-akhir ini yang dibutuhkan dan sangat meningkat, terutama di wilayah perbatasan, dalam rangka mengamankan kedaulatan negara.

"Ketiga alasan itu perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal ini Kemenkeu," pungkas TB Hasanuddin.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas Rp 133 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016.

pemerintah memangkas anggaran lantaran target penerimaan pajak akan meleset Rp219 triliun dari target Rp1.526 triliun.

Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran sehingga defisit tidak melebihi 3 persen yang telah diatur dalam Undang-Undang APBN 2016.

BACA JUGA:

  1. TB Hasanuddin: Keterlibatan TNI Berantas Teroris Jangan Jadi Polemik
  2. TB Hasanuddin: Eksekusi Santoso Keberhasilan Satgas Tinombala Bukan Koprs
  3. TB Hasanuddin Ingatkan Bahaya Main Pokemon Go
  4. Kisah Santoso, dari Penjual Buku Keliling Jadi Teroris Paling Dicari
  5. Teroris yang Tewas Dipastikan Santoso dan Mukhtar, Bukan Basri
#TB Hasanuddin #Kementerian Pertahanan #APBN
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
Dana kedaruratan SAR nasional yang dapat digunakan dalam waktu 1x24 jam setelah terjadi bencana atau kecelakaan besar.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 November 2025
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
Indonesia
Spesifikasi, Daya Angkut, dan Kecepatan Pesawat Terbesar TNI-AU Airbus A400M
Airbus A400M merupakan pesawat multiperan yang dapat meningkatkan kemampuan taktis udara.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
Spesifikasi, Daya Angkut, dan Kecepatan Pesawat Terbesar TNI-AU Airbus A400M
Indonesia
TNI-AU Perdana Kedatangan Pesawat Terbesar nan Canggih Jenis Airbus A400, Bisa Angkut Muatan 30 Ton hingga Daya Jelajah Jauh
Nantinya, pesawat tersebut akan ditempatkan di Skuadron 31 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
TNI-AU Perdana Kedatangan Pesawat Terbesar nan Canggih Jenis Airbus A400, Bisa Angkut Muatan 30 Ton hingga Daya Jelajah Jauh
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Indonesia
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Pemerintah menyetujui anggaran Rp 148 triliun untuk pembelian jet tempur Chengdu J-10 dari China dalam APBN 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Bagikan