TB Hasanuddin: Pemangkasan Anggaran Kemhan dan TNI Pengaruhi Kesiapan Tempur

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 09 Agustus 2016
TB Hasanuddin: Pemangkasan Anggaran Kemhan dan TNI Pengaruhi Kesiapan Tempur

Presiden Joko Widodo saat HUT TNI ke-70 saat melakukan inspeksi pasukan saat upacara Peringatan HUT ke-70 TNI di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten, Senin (5/10). (Foto Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memangkas anggaran APBN Perubahan 2016 sebesar Rp133 triliun. Namun, anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI diharapkan tidak dipotong.  

Rencana tersebut merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, mengingat pemasukan negara tidak mencapai target. Tapi, jika anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI dipotong akan berdampak pada kesiapan tempur.     

Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin mengatakan, meski sampai sekarang pemerintah belum mendiskusikan soal alokasi anggaran Kemenhan dan TNI dengan DPR, Komisi I tetap berharap agar pemangkasan anggaran Kemenhan/TNI tidak dilakukan, mengingat banyak prioritas yang harus dilakukan.

TB Hasanuddin mengungkap tiga alasan agar Kemenkeu tidak memangkas anggaran di Kemenhan dan TNI. Pertama, anggaran Kemenhan dan TNI menyangkut penguatan pangkalan TNI AU, AD, dan AL di Natuna, mengacu pada situasi di Laut Cina Selatan yang semakin menghangat.

Kedua, untuk melanjutkan pendanaan suku cadang dan senjata dan alutsista yang sudah dibeli.

Ketiga, biaya operasional, khususnya untuk patroli laut dan udara yang akhir-akhir ini yang dibutuhkan dan sangat meningkat, terutama di wilayah perbatasan, dalam rangka mengamankan kedaulatan negara.

"Ketiga alasan itu perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal ini Kemenkeu," pungkas TB Hasanuddin.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas Rp 133 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016.

pemerintah memangkas anggaran lantaran target penerimaan pajak akan meleset Rp219 triliun dari target Rp1.526 triliun.

Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran sehingga defisit tidak melebihi 3 persen yang telah diatur dalam Undang-Undang APBN 2016.

BACA JUGA:

  1. TB Hasanuddin: Keterlibatan TNI Berantas Teroris Jangan Jadi Polemik
  2. TB Hasanuddin: Eksekusi Santoso Keberhasilan Satgas Tinombala Bukan Koprs
  3. TB Hasanuddin Ingatkan Bahaya Main Pokemon Go
  4. Kisah Santoso, dari Penjual Buku Keliling Jadi Teroris Paling Dicari
  5. Teroris yang Tewas Dipastikan Santoso dan Mukhtar, Bukan Basri
#TB Hasanuddin #Kementerian Pertahanan #APBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Pidato Presiden Prabowo Subianto Pengantar RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Pidato Presiden Prabowo Subianto Pengantar RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun, Mengapa Prabowo Patok Target Luar Biasa di 2027?
Sepanjang semester I 2026, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,45 persen (yoy)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun, Mengapa Prabowo Patok Target Luar Biasa di 2027?
Indonesia
IHSG Terbang Tinggi Tembus Level 6.400, Pidato Ekonomi Prabowo Bikin Bursa Efek Bergairah
Penguatan indeks saham mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi pasar terhadap komitmen penegakan disiplin fiskal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
IHSG Terbang Tinggi Tembus Level 6.400, Pidato Ekonomi Prabowo Bikin Bursa Efek Bergairah
Indonesia
Prabowo Ungkap Ekonomi Indonesia Tetap Berdiri Tegak, Pertumbuhan Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun
Prabowo menyebut ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh pada level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pendapatan negara hingga Juli tumbuh 21,3%.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Ungkap Ekonomi Indonesia Tetap Berdiri Tegak, Pertumbuhan Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun
Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Komisi X DPR mendesak pemerintah mempercepat putusan MK soal anggaran MBG di APBN 2027.
Soffi Amira - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Indonesia
Komisi I DPR Bela Kenaikan Tunjangan Kinerja TNI dan Kemhan
Presiden Prabowo Subianto menaikkan tukin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui dua peraturan presiden
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi I DPR Bela Kenaikan Tunjangan Kinerja TNI dan Kemhan
Indonesia
Diklat Bela Negara Koperasi Merah Putih Ditutup, 30 Ribu Manajer Mulai Disebar
Kementerian Pertahanan menutup Diklat Bela Negara SPPI 2026. Sebanyak 33.758 manajer Koperasi Merah Putih lulus pelatihan dan siap disebar ke seluruh Indonesia. Upacara penutupan digelar di Lanud Halim Perdanakusuma.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
Diklat Bela Negara Koperasi Merah Putih Ditutup, 30 Ribu Manajer Mulai Disebar
Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Bagikan