Luhung Sapto
MerahPutih, Keuangan-Pengampunan pajak (Tax Amnesty) bisa menjadi preseden buruk atau insentif bagi pelaku korupsi di masa yang akan datang jika benar-benar jadi diterapkan.
Hal itu disampaikan Direktur Executive Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pada acara diskusi bertajuk "Menimbang Pro dan Kontra Tax Amnesty" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).
"Kebijakan ini hampir mustahil dapat diwujudkan dan diterima oleh masyarakat luas," kata Yustinus.
Yustinus mengatakan terkait Tax Amnesty, pengampunan hanya diberikan untuk pidana pajak bukan pidana selain pajak. Perluasan pengampunan yang mencakup pidana korupsi tidak dapat diterima, karena alasan moral, legal, dan politik.
"Tax Amnesty justru akan membuat rezim Pemerintahan Jokowi tercatat dalam sejarah bangsa sebagai rezim yang memberikan impunitas (kekebalan) terhadap para koruptor dan meletakan dasar yang buruk bagi Good Governance," tegasnya.
Di lokasi yang sama, Direktur Pelayanan Penyuluhan dari Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama mengatakan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak masih mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait wacana Tax Amnesty. Di antaranya, para penegak hukum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengusaha, dll. (Rfd)
Baca Juga:
Yustinus Prastowo Nilai Tax Amnesty Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial
Yustinus Prastowo: Tax Amnesty Belum Bisa Diterapkan di Indonesia
Forum Pajak Berkeadilan Gelar Diskusi Terkait Tax Amnesty
