Tax Amnesty Bisa Jadi Preseden Buruk Pemerintahan Jokowi


Forum Pajak Berkeadilan gelar diskusi Pro Dan Kontra Tax Amnesty di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Jumat (5/6). (Foto: MerahPutih/Restu Fadilah)
MerahPutih, Keuangan-Pengampunan pajak (Tax Amnesty) bisa menjadi preseden buruk atau insentif bagi pelaku korupsi di masa yang akan datang jika benar-benar jadi diterapkan.
Hal itu disampaikan Direktur Executive Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pada acara diskusi bertajuk "Menimbang Pro dan Kontra Tax Amnesty" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).
"Kebijakan ini hampir mustahil dapat diwujudkan dan diterima oleh masyarakat luas," kata Yustinus.
Yustinus mengatakan terkait Tax Amnesty, pengampunan hanya diberikan untuk pidana pajak bukan pidana selain pajak. Perluasan pengampunan yang mencakup pidana korupsi tidak dapat diterima, karena alasan moral, legal, dan politik.
"Tax Amnesty justru akan membuat rezim Pemerintahan Jokowi tercatat dalam sejarah bangsa sebagai rezim yang memberikan impunitas (kekebalan) terhadap para koruptor dan meletakan dasar yang buruk bagi Good Governance," tegasnya.
Di lokasi yang sama, Direktur Pelayanan Penyuluhan dari Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama mengatakan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak masih mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait wacana Tax Amnesty. Di antaranya, para penegak hukum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengusaha, dll. (Rfd)
Baca Juga:
Yustinus Prastowo Nilai Tax Amnesty Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial
Yustinus Prastowo: Tax Amnesty Belum Bisa Diterapkan di Indonesia
Forum Pajak Berkeadilan Gelar Diskusi Terkait Tax Amnesty
Bagikan
Berita Terkait
Menkeu Tunda Penunjukan E-Commerce Untuk Memungut Pajak Penghasilan 22 dari Pedagang

84 Dari 200 Penunggak Pajak Sudah Bayar Dengan Total Rp 5,1 Triliun, Sisanya Terus Dikejar

Menkeu Diminta Hati-Hati Kejar Pengemplang Pajak, Tak Semua Pengusaha Punya Uang

Menkeu Kejar Ratusan Penunggak Pajak, Ingatkan Anak Buah: Kalau sudah Bayar jangan Diperas

KPK Siap Bersama Kemenkeu Kejar 200 Penunggak Pajak Rp 60 Triliun

Pemprov DKI Beri Keringanan 6 Jenis Pajak di Jakarta hingga Akhir 2025, dari PBB-P2 hingga Pajak Reklame

Menkeu Purbaya Buru 200 Penunggak Pajak Besar: Mereka Nggak Akan Bisa Lari

Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan

Tidak Setuju Tax Amnesty Jilid 3, Menkeu Purbaya: Insentif untuk Kibul-Kibul

Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit
