Taufik Gerindra: Jangan Keliru Definisikan Hak Angket
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Muhammad Taufik (kiri), Triwisaksana (kanan) memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2). (Antara Foto)
MerahPutih Politik - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik menyarankan agar jangan keliru mendefinisikan arti Hak Mengatakan Pendapat (HMP). Karena menurutnya, HMP bukan berarti pemakzulan.
Karena menurutnya HMP ini Hak Menyatakan Pendapat yang dimana ini adalah sebuah forum untuk menyatakan pendapat dimana nantinya orang bisa berdebat untuk menyatakan pendapat, bisa juga memakzulkan atau mungkin bisa juga hanya sebagai peringatan.
"Jangan Keliru definiskan HMP. HMP itukan bukan berarti dimakzulan," tuturnya, di Jakarta, (16/4). (Baca: Ahok Ungkap Hak Menyatakan Pendapat PDIP Batal)
Sementara terkait pernyataan Ahok bahwa PDI Perjuangan tidak mendukung HMP, hal itu tidak dapat disimpulkan. Karena menurutnya, selama belum ada pernyataan resmi dari PDI Perjuangannya HMP akan terus bergulir.
"Kalau semua kompak, sadari bahwa hak angket itu keputusan institusi. Keputusan angket adalah keputusan institusi bukan perorangan," tambahnya. (Baca: Masih Dipimpin Megawati, PDIP Tidak Akan Berubah)
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama memastikan Fraksi PDI Perjuangan tidak akan melanjutkan HMP sebagaimana yang di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
Bagaimanapun Paripurna tetap harus bergulir, namun Ahok pastikan PDI Perjuangan dipastikan tidak akan hadir. Bahkan pimpinan lainnya pun oke (tidak ikut HMP).
"Pak pras ya ada sedikit masalah, cuma pak Taufik dan Haji Lulung nih yang ngotot," tutupnya. (rfd)
Bagikan
Widi Hatmoko
Berita Terkait
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra