Taufik Gerindra: Jangan Keliru Definisikan Hak Angket


Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Muhammad Taufik (kiri), Triwisaksana (kanan) memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2). (Antara Foto)
MerahPutih Politik - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik menyarankan agar jangan keliru mendefinisikan arti Hak Mengatakan Pendapat (HMP). Karena menurutnya, HMP bukan berarti pemakzulan.
Karena menurutnya HMP ini Hak Menyatakan Pendapat yang dimana ini adalah sebuah forum untuk menyatakan pendapat dimana nantinya orang bisa berdebat untuk menyatakan pendapat, bisa juga memakzulkan atau mungkin bisa juga hanya sebagai peringatan.
"Jangan Keliru definiskan HMP. HMP itukan bukan berarti dimakzulan," tuturnya, di Jakarta, (16/4). (Baca: Ahok Ungkap Hak Menyatakan Pendapat PDIP Batal)
Sementara terkait pernyataan Ahok bahwa PDI Perjuangan tidak mendukung HMP, hal itu tidak dapat disimpulkan. Karena menurutnya, selama belum ada pernyataan resmi dari PDI Perjuangannya HMP akan terus bergulir.
"Kalau semua kompak, sadari bahwa hak angket itu keputusan institusi. Keputusan angket adalah keputusan institusi bukan perorangan," tambahnya. (Baca: Masih Dipimpin Megawati, PDIP Tidak Akan Berubah)
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama memastikan Fraksi PDI Perjuangan tidak akan melanjutkan HMP sebagaimana yang di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
Bagaimanapun Paripurna tetap harus bergulir, namun Ahok pastikan PDI Perjuangan dipastikan tidak akan hadir. Bahkan pimpinan lainnya pun oke (tidak ikut HMP).
"Pak pras ya ada sedikit masalah, cuma pak Taufik dan Haji Lulung nih yang ngotot," tutupnya. (rfd)
Bagikan
Widi Hatmoko
Berita Terkait
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki

Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?

DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP

Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa

Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra

Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal

DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia

DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum

Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
