Masih Dipimpin Megawati, PDIP Tidak Akan Berubah

Fredy WansyahFredy Wansyah - Senin, 13 April 2015
Masih Dipimpin Megawati, PDIP Tidak Akan Berubah

Seorang peserta memotret suasana pengumuman pengurus inti PDI Perjuangan saat Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (10/4). (Foto: Antara/Andika Wahyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Nasib Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipastikan tidak akan banyak mengalami perubahannya. Alasanya, pucuk pimpinan partai berlogo banteng moncong putih itu masih diampu orang yang sama sebelum Kongres IV PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Ketua masih itu, jadi akan seperti itu," kata pengamat politik Siti Zuhro kepada Merahputih.com, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/4).

Kendati demikian, Siti memahami PDIP akan memasang jaring pengaman. Kelak, menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini, PDIP akan lebih ketat menjaga kader-kadernya. (BacaKongres Ke-4 Resmi Ditutup, PDIP Hasilkan 7 Sikap Politik)

PDIP akan bermetamorfosa bila pemimpinnya diganti. Menurut Siti, boleh saja ideologi Bung Karno tetap digunakan, tetapi tidak harus melanggengkan keturunannya sebagai pemimpin parpol. (BacaPDIP: Hanya Allah SWT yang Tahu Megawati Lengser)

"Menurut saya gagasannya, tapi tidak harus keturunya wajib. Ketika mewajibkan keturunannya jadi pimpinan, akhirnya seperti ini enggak bakal dia (kader) nyalonin, tiarap enggak akan berani," katanya. (mad)

#Pengamat Politik #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria
Tantangan global terkait pangan dan perubahan iklim akan mendorong kelahiran petani-petani muda di Indonesia.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria
Indonesia
Regenerasi Petani Mendesak, Tantangan Lahan hingga Teknologi masih Membelit
Banyak petani awalnya ragu bahkan kehilangan rasa percaya diri.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Regenerasi Petani Mendesak, Tantangan Lahan hingga Teknologi masih Membelit
Indonesia
Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menekankan pangan merupakan soal kemanusiaan sekaligus kedaulatan bangsa.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan
Indonesia
Hari Tani Nasional, saatnya Dorong Kebangkitan dan Kemandirian Petani lewat Bibit Lokal
Mengutip pernyataan penting dari Bung Karno soal pangan sebagai penyangga tatanan negara.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Hari Tani Nasional, saatnya Dorong Kebangkitan dan Kemandirian Petani lewat Bibit Lokal
Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan