Tak Terima Disebut Penghuni Liar, Warga Kalijodo Akui Taat Bayar Pajak

MerahPutih Megapolitan - Rencana yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta untuk pengembalian ruang terbuka hijau di Kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara ditentang oleh warga. Sebab, selama ini warga patuh membayar pajak.

Menurut warga, tak ada sosialisasi atau diskusi antar warga Kalijodo dan pemerintah untuk melakukan relokasi di kawasan tersebut. Selain itu warga merasa telah melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dengan membayar pajak.

"Kalau kita dibilang warga liar kita punya KTP. Kita juga bayar pajak. Kalau mau relokasi enggak usah rusun, balikin aja pajak yang udah kita bayarin. Mau enggak?," ucap Leonard Eko Wahyu (38) salah satu warga yang tinggal di kawasan tersebut.

Bukan hanya itu, warga pun tak terima atas tuduhan pemerintah DKI yang mengatakan Kawasan Kalijodo adalah sarang perjudian, premanisme, dan prostitusi. Menurut pria yang akrab disapa Leo, tuduhan tersebut tidak berdasar.

"Perjudian sudah tidak ada sejak 15 tahun yang lalu, tapi stigma tersebut selalu disebut-sebut. Kalau untuk prostitusi itu adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam mendidik dan memberikan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Bukan hanya itu alasan pemerintah yang ingin membuat ruang terbuka hijau di Kawasan Kalijodo tidak ada di undang-undang agraria. Pada rilis yang dibagikan warga kepada media, warga mengatakan ruang terbuka hijau di Kalijodo tidak pernah ada.

"Kami tidak pernah tahu adanya apa yang disebut mereka tata ruang terbuka hijau pada saat dulu hingga kini. Karena tiga generasi kami hal itu tidak pernah ada," bunyi rilis tersebut. (Ian)

BACA JUGA: 

1. "Saya Sih Pengennya Penggusuran Kalijodo Enggak Jadi"
2. Di Kalijodo Suara Musik Dangdut Lebih Kencang Ketimbang Suara Azan
3. Bakal Digusur Ahok, Warung Sekitar Kalijodo Terancam Sepi
4. WTS Kalijodo Minta Dana Kompensasi Gusuran 1 Miliar
5. Diancam Gubernur Ahok, Warga Kalijodo Cuek