Tak Berfungsinya Sistem Sosial Sebabkan Peristiwa Pasar Gembrong


Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar (Foto MerahPutih/Achmad)
MerahPutih Nasional - Peristiwa kelabu di Pasar Gembrong yang melibatkan oknum organisasi kemasyarakatan disesalkan banyak pihak. Menurut Kepala Subdit Ormas Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar peristiwa itu seharusnya tidak perlu terjadi jika sistem sosial berjalan.
"Misalnya di Pasar Gembrong ada toko, ada ulama, ada orang yang dituakan, mestinya kalau sosial ketika terjadi perbedaan warga tidak selalu diselesaikan dengan kekerasan," kata Bahtiar, di Jakarta, Selasa (11/8).
Bahtiar mempersilahkan siapa saja berorganisasi. Karena itu memang hak warga. "Saya sedih melihatnya, kenapa dengan mudahnya (melakukan kekerasan)," katanya.
Bahtiar mengakui, sistem sosial negeri ini memang tidak berjalan. Ia membandingkan zaman dahulu yang lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
Kata dia, fanatisme kelompok seperti ini sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seberapa pun, orang masuk penjara lantaran berbuat onar tidak akan menyelesaikan masalah. Karena anggota ormas tidak sedikit dan dengan karakter yang berbeda-beda pula.
"Fanatisme kelompok bahaya sekali bagi bangsa kita. Itu bisa mendistorsi sistem sosial kita," tandasnya. (mad)
Baca Juga:
Ekonomi dan Pendidikan Rendah Faktor Adanya Ormas
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri

Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu

Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan

Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol

Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat

Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis

Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah

Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece

300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses

Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
