Susahnya Jadi Nelayan, Mulai Perizinan Berbelit Hingga Sulit Dapat Solar

MerahPutih Bisnis - Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menyediakan ikan dengan harga murah guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan 2/3 wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan.

Ketua Bidang Organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Marzuki Yazid mengatakan penyebab ikan masih mahal di tengah gencarnya pemberantasan Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing karena pemerintah kurang aktif memberikan akses kemudahan kepada nelayan yang akan melaut.

Untuk bisa melaut, sebut Marzuki, nelayan harus memenuhi berbagai perizinan yang berbelit-belit. Seperti terpenuhinya gross akte, surat ukur, surat ukur tahunan ketika tutup tahun, sertifikat kesempurnaan, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perdagangan, Sertifikat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), lalu rekomendasi untuk mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak).

"Itu semua harus dipenuhi,  kalau satu saja tidak punya itu mereka langsung dipidanakan. Belum lagi cap stempel," ujar Marzuki ketika ditemui merahputih.com, di Kantor DPP HNSI, Jakarta Pusat, Jumat (11/12).

Terkait BBM, hingga kini dari sentral seluruh nelayan Indonesia, pemerintah hanya memiliki  sekitar 200 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

"Selebihnya nelayan harus berangkat naik becak, menggunakan mobil ke SPBU buat beli BBM dan itu biayanya nambah lagi. Itu juga kalau dapat kuota, kalau tidak dapat kuota yah itu harus mencari-cari lagi ke orang-orang yang jual solar pasar gelap," sambungnya.

Kemudian setelah siap melaut, nelayan ini bukan menangkap ikan melainkan harus mencari ikan.

"Pemerintah tidak bisa menghitung ada potensi berapa, adanya ikan di mana, musim apa, musim seperti ini ikan apa yang  akan ditangkap, lalu ketika bulan 1-3, ketika musim hujan, ketika pancaroba di mana nangkapnya. Nah itu pemerintah tidak bisa," katanya.

Marzuki menegaskan jika Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti ingin harga ikan turun di kisaran Rp25.000 hingga Rp20.000 per kilogram maka pemerintah harus berperan lebih aktif.

"Bisa saja harga ikan murah seperti permintaan (Menteri KKP Susi Pudjiastuti). Cuma itu baru bisa, kalau pemerintah berperan, dengan cara biaya operasional nelayan atau pengusaha melaut bisa ditekan, dengan mempermudah izin, ketersediaan BBM gampang, dilaut aman tinggal tangkap, jualnya ada jaminan," katanya.

Sebelumnya, Menteri KKP mengatakan ingin harga ikan turun di kisaran Rp 25.000 hingga Rp20.000 per kilogram supaya orang yang makan ikan lebih banyak lagi. Sebab selain bermanfaat bagi pertumbuhan, ikan yang murah juga bisa mendatangkan investor. (rfd)

BACA JUGA:

1. Menteri Susi: Pencurian Ikan di Kalimantan Barat Dilindungi Aparat
2. Menteri Susi Heran Harga Ikan di Dalam Negeri Lebih Mahal
3. Tahun Depan, Menteri Susi Ingin Ekspor Ikan Dibatasi
4. Saat Ditangkap, Nikita Mirzani dan Puty Revita dalam Kondisi Tanpa Busana
5. Luhut Panjaitan: Keluarga Saya Terganggu!