Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi dalam Kontrak PT Freeport

Eddy FloEddy Flo - Senin, 16 November 2015
Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi dalam Kontrak PT Freeport

Ketua DPR RI Setya Novanto (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri). (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Menteri ESDM Sudirman Said, Senin (16/11) siang mendatangi Majelis Kehormatan Dewan (MKD), guna memberikan nama politisi Senayan yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi dalam rencana perjanjian kontrak kerja PT Freeport Indonesia.

Dalam kesempatan itu Sudirman menyerahkan dua nama kepada MKD terkait pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Kedua nama itu terdiri dari satu orang anggota DPR dan seorang pengusaha.

Menanggapi laporan Sudirman Said, Ketua DPR Setya Novanto di kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/11) langsung membantah keterlibatannya dalam mencatut nama presiden Jokowi. 

Sebelumnya sempat santer beredar kabar bahwa politisi yang mencatut nama presiden Jokowi adalah Ketua DPR Setya Novanto. Namun hal tersebut langsung dibantah Setya Novanto. Munculnya nama Setya Novanto lantaran kedekatannya dengna Wapres Jusuf Kalla. Keduanya berasal dari partai yang sama. Politisi Golkar itu menegaskan dirinya bukanlah orang yang mencatut nama presiden.

Nama Setya Novanto mulai kencang beredar manakala dalam sebuah wawancara dengan media, Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan ada seorang politisi berpengaruh di tanah air yang telah mencatut nama presiden Jokowi. Sudirman menambahkan bahwa politisi tersebut berasal dari partai besar. Kontan saja nama Setya Novanto jadi sorotan.

Bantahan Setya Novanto menyebabkan hanya MKD yang tahu siapa politisi pencatut nama presiden Jokowi dalam perjanjian kontrak PT Freeport. Selanjutnya publik tinggal menunggu hasil kerja MKD, apakah kedua nama itu akan diumumkan ke publik, sebab sudah banyak desakan agar politisi pencatut nama presiden diumumkan kepada khalayak ramai.

Baca Juga:

  1. PT Freeport Beberkan Kontribusi di Papua
  2. Akhirnya Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport
  3. Pemerintah Tahan Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport
  4. Empat Alasan Kontrak PT Freeport Harus Dibatalkan
  5. Bukan Sengketa, BANI tidak Dapat Tangani Perpanjangan Kontrak Izin PT Freeport

 

 

 

#Liputan Khusus #Setya Novanto Catut Nama Presiden #Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #Sudirman Said #Ketua DPR RI #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Ketua DPR Ingatkan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia membutuhkan perhatian khusus.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
Imbas Tekanan Publik, MKD DPR Hentikan Gaji Eko Patrio Hingga Uya Kuya
Para wakil rakyat yang dinonaktifkan mencakup anggota biasa, pimpinan komisi, hingga Pimpinan DPR RI.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Imbas Tekanan Publik, MKD DPR Hentikan Gaji Eko Patrio Hingga Uya Kuya
Indonesia
Formappi: MKD Harus Proses Sahroni yang Hina Pendemo dengan Sebutan Tolol
Formappi tegaskan MKD memiliki tugas menjaga marwah, wibawa, dan kehormatan DPR melalui penerapan kode etik.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Agustus 2025
Formappi: MKD Harus Proses Sahroni yang Hina Pendemo dengan Sebutan Tolol
Indonesia
Puan Minta Insiden Driver Ojol Tewas ‘Dilindas’ Rantis Diusut hingga Tuntas
Puan juga menyebut seluruh tuntutan demonstran dapat mendorong DPR dalam memperbaiki kinerja dalam membangun bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Agustus 2025
Puan Minta Insiden Driver Ojol Tewas ‘Dilindas’ Rantis Diusut hingga Tuntas
Indonesia
Skandal Nakes di Sukabumi, Puan Maharani Tegaskan Dunia Kesehatan Tak Boleh Ternodai Narkoba
Puan menyebut, butuh komitmen bersama untuk memberantas narkoba, terutama di kalangan tenaga medis
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Skandal Nakes di Sukabumi, Puan Maharani Tegaskan Dunia Kesehatan Tak Boleh Ternodai Narkoba
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Bagikan