Sanusi Ajak Warga Tuntut Pemprov DKI Jika Celaka Akibat Banjir

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 25 November 2015
Sanusi Ajak Warga Tuntut Pemprov DKI Jika Celaka Akibat Banjir

Genangan air di depan Hotel Sangrila, Jakarta, yang membuat lalin tersendat (Sumber: Twitter @TMCPoldaMetro)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Tingginya intensitas hujan pasca berakhirnya musim kemarau, merupakan sebuah pertanda bagi warga ibukota Jakarta, jika musim banjir telah tiba.

Memang belakangan ini, setiap hujan turun selalu saja menyebabkan genangan di berbagai jalan di Ibu kota. Akibat genangan itu banyak terjadi kecelakaan, bahkan korban pengendara motor kerap terjatuh hingga hilangnya nyawa.

Dalam diskusi kantor berita di Jakarta, Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohammad Sanusi mengungkapkan, hal ini akibat kurangnya perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak.

Karenanya sebagai pembelajaran bagi pemerintah provinsi, Sanusi mengajak masyarakat melakukan tuntutan kepada pemprov DKI jika menjadi korban atas jalan berlubang yang terjadi karena genangan air.

"Untuk itu perlu dilakukan class action dari masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat, perlu melakukan class action kecelakaan ini akibat kelalaian pemerintah. Karena mereka ada dana untuk menyelesaikan jalan, tapi membiarkan terbengkalai," ujar Sanusi, Selasa (24/11).

Namun sayang, biasanya masyarakat selalu menganggap kecelakaan yang merenggut korban jiwa, dianggap sebagai bagian dari takdir, dan cenderung bersikap pasrah. Terlebih jika pemprov sudah memberikan dana duka cita. Masyarakat biasanya menganggap persoalan berhenti sampai disitu.

"Sayangnya orang Jakarta itu terlalu baik, tidak mau melakukan class action. Padahal, class action perlu buat pelajaran (pemerintah). Sebab Banjir itu ada dua persoalan, banjir dan genangan, kalau banjir itu terkait dengan Dinas PU dan Pemerintah Pusat, tapi kalau genangan itu seratus persen tanggung jawab DKI, jadi jangan cuma mau pasrah kalau itu sudah nasib. Emang takdir, tapi tidak ada pembelajaran bagi pemerintah, sehingga hal serupa selalu berulang kali terjadi setiap tahunnya," ujarnya kesal. (aka)

Baca juga:

  1. Jakarta Sudah Pasrah Diterjang Banjir
  2. Muhammad Sanusi : Ahok Tetap Berpeluang Maju Dalam Pilgub 2017
  3. Muhammad Sanusi: KPK Wajib Tindak Lanjuti Laporan BPK
  4. Kasus RS Sumber Waras Bakal Seret Ahok ke KPK
  5. Hasil Pemeriksaan Ahok Segera Diserahkan kepada KPK
  6. Ahok Minta Maaf kepada BPK
  7. Delapan Jam Digarap BPK, Ahok Ngaku Kenyang

 

 

#Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #DKI Jakarta #Mohammad Sanusi #Banjir
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Potensi Bencana Hidrometeorologi Meningkat, Pemkab Bima NTB Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana 14 Hari
Status tersebut ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/370/07.04 Tahun 2025, yang ditandatangani Bupati Bima Ady Mahyudi tertanggal 8 November 2025.
Frengky Aruan - 42 menit lalu
Potensi Bencana Hidrometeorologi Meningkat, Pemkab Bima NTB Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana 14 Hari
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
DPRD DKI Temukan Potensi Kebocoran Pendapatan Parkir Capai Rp 1,4 Triliun
Pansus Perparkiran DPRD DKI menemukan kebocoran pendapatan parkir Rp1,4 triliun. DPRD minta Pemprov fokus benahi sistem, bukan naikkan tarif.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
DPRD DKI Temukan Potensi Kebocoran Pendapatan Parkir Capai Rp 1,4 Triliun
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
ASN yang murung bikin Gubernur enggak semangat.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
Indonesia
SMAN 72 Kelapa Gading kembali Belajar Tatap Muka setelah Ledakan
Banyak siswa di SMAN 72 yang ingin tetap mengikuti pembelajaran di sekolah.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
SMAN 72 Kelapa Gading kembali Belajar Tatap Muka setelah Ledakan
Indonesia
Pramono Dukung Kejari Geledah Ruang Sudin UMKM Jaktim, Terkait Kasus Korupsi Mesin Jahit
Tidak akan menghalangi proses penyelidikan yang dilakukan kejaksaan.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
Pramono Dukung Kejari Geledah Ruang Sudin UMKM Jaktim, Terkait Kasus Korupsi Mesin Jahit
Indonesia
JakLingko Kerap Dikritik Warga, Pemprov DKI Beri Pelatihan 1.000 Pengemudi
Pelatihan akan dilaksanakan PT Transjakarta selaku BUMD pengelola sistem JakLingko.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
JakLingko Kerap Dikritik Warga, Pemprov DKI Beri Pelatihan 1.000 Pengemudi
Indonesia
Modifikasi Cuaca, Pemprov DKI Tebar Semai 2.400 Kilogram Garam di Hari Keenam
Sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi bencana hidrometeorologi ekstrem di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
Modifikasi Cuaca, Pemprov DKI Tebar Semai 2.400 Kilogram Garam di Hari Keenam
Bagikan