Sanusi: Ahok Enggak Usah Panik


Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi. (Foto: MP/Fachruddin Chalik)
MerahPutih Megapolitan - Pasca Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merampungkan laporan hasil audit investigasi terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 November 2015 mendatang, KPK akan menindaklanjuti laporan BPK tersebut dan memeriksa berbagai pihak termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahok).
Kendati begitu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi menyarankan agar Ahok tidak perlu panik dalam menghadapi pemeriksaan dari KPK tersebut. Hal itu diungkapkan Mohammad Sanusi seusai acara diskusi tentang "Banjir" yang diinisiasi oleh R-Mol, Selasa (24/11).
"BPK itu lembaga negara orangnya disumpah oleh negara, jadi antara sesama lembaga negara tidak boleh saling tuding, nanti silakan didebatkan, enggak usah panik kan enggak ada yang tersangka, cuma nulis ada kerugian negara, silakan dilanjutkan dalam proses penyedikan, kalau nanti ada tersangka kan tinggal SP3 selesai, jadi ga perlu panik," ujar Sanusi.
Bukan tanpa alasan Sanusi berujar demikian, pasalnya jika Ahok sebagai pimpinan pasti mengetahui semua standard operasional prosedur (SOP) seluruh jajarannya, terlebih dengan jam terbang Ahok yang sudah empat tahun memimpin Jakarta.
"Ya pasti tahu lah, Pak Ahok jadi gubernur bukan sekarang saja, sebelumnya beliau pernah jadi Wagub (wakil gubernur), jadi usianya sudah empat tahun pimpin Jakarta, jadi pasti tahu, kalau mengaku tidak tahu, SOP managerialnya seluruh pejabat itu di fit and proper oleh dia, jadi dia pasti tahu pejabat bagaimana, apa yg dilakukan bagaimana, pasti ada standardisasi," jelasnya. (aka)
Baca Juga:
- Kasus RS Sumber Waras Bakal Seret Ahok ke KPK
- Hasil Pemeriksaan Ahok Segera Diserahkan kepada KPK
- Ahok Minta Maaf kepada BPK
- Delapan Jam Digarap BPK, Ahok Ngaku Kenyang
- Ahok Marah Petugas Humasnya Dilarang Rekam oleh Satpam BPK
Bagikan
Berita Terkait
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki

Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?

DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP

Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa

Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra

Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal

DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia

DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum

Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
