Sanusi: Ahok Enggak Usah Panik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 24 November 2015
Sanusi: Ahok Enggak Usah Panik

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi. (Foto: MP/Fachruddin Chalik)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Megapolitan - Pasca Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merampungkan laporan hasil audit investigasi terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 November 2015 mendatang, KPK akan menindaklanjuti laporan BPK tersebut dan memeriksa berbagai pihak termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahok).

Kendati begitu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi menyarankan agar Ahok tidak perlu panik dalam menghadapi pemeriksaan dari KPK tersebut. Hal itu diungkapkan Mohammad Sanusi seusai acara diskusi tentang "Banjir" yang diinisiasi oleh R-Mol, Selasa (24/11).

"BPK itu lembaga negara orangnya disumpah oleh negara, jadi antara sesama lembaga negara tidak boleh saling tuding, nanti silakan didebatkan, enggak usah panik kan enggak ada yang tersangka, cuma nulis ada kerugian negara, silakan dilanjutkan dalam proses penyedikan, kalau nanti ada tersangka kan tinggal SP3 selesai, jadi ga perlu panik," ujar Sanusi.

Bukan tanpa alasan Sanusi berujar demikian, pasalnya jika Ahok sebagai pimpinan pasti mengetahui semua standard operasional prosedur (SOP) seluruh jajarannya, terlebih dengan jam terbang Ahok yang sudah empat tahun memimpin Jakarta.

"Ya pasti tahu lah, Pak Ahok jadi gubernur bukan sekarang saja, sebelumnya beliau pernah jadi Wagub (wakil gubernur), jadi usianya sudah empat tahun pimpin Jakarta, jadi pasti tahu, kalau mengaku tidak tahu, SOP managerialnya seluruh pejabat itu di fit and proper oleh dia, jadi dia pasti tahu pejabat bagaimana, apa yg dilakukan bagaimana, pasti ada standardisasi," jelasnya. (aka)

 

Baca Juga:

  1. Kasus RS Sumber Waras Bakal Seret Ahok ke KPK
  2. Hasil Pemeriksaan Ahok Segera Diserahkan kepada KPK
  3. Ahok Minta Maaf kepada BPK
  4. Delapan Jam Digarap BPK, Ahok Ngaku Kenyang
  5. Ahok Marah Petugas Humasnya Dilarang Rekam oleh Satpam BPK

 

#Kasus RS Sumber Waras #Gubernur Ahok #DPRD Jakarta #Mohammad Sanusi
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Bahkan, politisi Partai NasDem itu juga mengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Indonesia
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Para petugas damkar itu nantinya akan berstatus sebagai penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) Pemprov DKI.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Indonesia
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
CKG Sekolah dapat menjadi sumber data kesehatan yang penting bagi pemerintah
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Indonesia
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Indonesia
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Pemprov DKI memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Paljaya dalam rangka membantu pembangun septic tank yang dibutuhkan di beberapa tempat itu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Indonesia
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
Tarif parkir di Jakarta saat ini sudah terbilang tinggi, yakni Rp 5.000 per jam. Kenaikan tarif justru berisiko menimbulkan ketimpangan dan tidak serta-merta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
Indonesia
DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Khoirudin
Wisnu Cipto - Minggu, 22 Juni 2025
DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum
Indonesia
Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
Aplikasi Sirukim yang baru diluncurkan ulang itu bisa mengentaskan masalah pungutan liar (pungli) bagi warga ketika ingin mencari tempat tinggal.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Mei 2025
Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
Bagikan