Sanusi: Ahok Enggak Usah Panik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 24 November 2015
Sanusi: Ahok Enggak Usah Panik

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi. (Foto: MP/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Pasca Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merampungkan laporan hasil audit investigasi terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 November 2015 mendatang, KPK akan menindaklanjuti laporan BPK tersebut dan memeriksa berbagai pihak termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahok).

Kendati begitu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi menyarankan agar Ahok tidak perlu panik dalam menghadapi pemeriksaan dari KPK tersebut. Hal itu diungkapkan Mohammad Sanusi seusai acara diskusi tentang "Banjir" yang diinisiasi oleh R-Mol, Selasa (24/11).

"BPK itu lembaga negara orangnya disumpah oleh negara, jadi antara sesama lembaga negara tidak boleh saling tuding, nanti silakan didebatkan, enggak usah panik kan enggak ada yang tersangka, cuma nulis ada kerugian negara, silakan dilanjutkan dalam proses penyedikan, kalau nanti ada tersangka kan tinggal SP3 selesai, jadi ga perlu panik," ujar Sanusi.

Bukan tanpa alasan Sanusi berujar demikian, pasalnya jika Ahok sebagai pimpinan pasti mengetahui semua standard operasional prosedur (SOP) seluruh jajarannya, terlebih dengan jam terbang Ahok yang sudah empat tahun memimpin Jakarta.

"Ya pasti tahu lah, Pak Ahok jadi gubernur bukan sekarang saja, sebelumnya beliau pernah jadi Wagub (wakil gubernur), jadi usianya sudah empat tahun pimpin Jakarta, jadi pasti tahu, kalau mengaku tidak tahu, SOP managerialnya seluruh pejabat itu di fit and proper oleh dia, jadi dia pasti tahu pejabat bagaimana, apa yg dilakukan bagaimana, pasti ada standardisasi," jelasnya. (aka)

 

Baca Juga:

  1. Kasus RS Sumber Waras Bakal Seret Ahok ke KPK
  2. Hasil Pemeriksaan Ahok Segera Diserahkan kepada KPK
  3. Ahok Minta Maaf kepada BPK
  4. Delapan Jam Digarap BPK, Ahok Ngaku Kenyang
  5. Ahok Marah Petugas Humasnya Dilarang Rekam oleh Satpam BPK

 

#Kasus RS Sumber Waras #Gubernur Ahok #DPRD Jakarta #Mohammad Sanusi
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Tak Lagi Dibidik, KPK Izinkan Pramono Bangun RS Tipe A di Lahan Sumber Waras
Pengadaan tanah RS Sumber Waras sempat diselidiki KPK pada tahun 2014, namun setelah dianalisis, bukti yang ada dinilai belum cukup untuk melanjutkan proses hukum.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Tak Lagi Dibidik, KPK Izinkan Pramono Bangun RS Tipe A di Lahan Sumber Waras
Indonesia
Pramono Ogah Lepas Lahan RS Sumber Waras, Harga Tanahnya Naik 2 Kali Lipat
"Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah naik tinggi, tidak mungkin tanah Sumber Waras itu untuk dijual atau dilepas karena sudah hampir dua kali lipat," kata Gubernur Pramono
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Pramono Ogah Lepas Lahan RS Sumber Waras, Harga Tanahnya Naik 2 Kali Lipat
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Aksi unjuk rasa Pekerja Hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) dan Gerakan Karyawan Hiburan Jakarta Bersatu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebun sirih, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Oktober 2025
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Indonesia
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Jumlah kursi DPRD saat ini jika dikaji dengan pendekatan demografis, sosiologis, dan politik Jakarta, sebetulnya masih perlu ditambah lagi.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Indonesia
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Indonesia
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp 95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Bahkan, politisi Partai NasDem itu juga mengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Indonesia
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Para petugas damkar itu nantinya akan berstatus sebagai penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) Pemprov DKI.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Bagikan