Rupiah Jeblok, Ini Doa Yusril Ihza Mahendra untuk Jokowi

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 24 Agustus 2015
Rupiah Jeblok, Ini Doa Yusril Ihza Mahendra untuk Jokowi

Seorang petugas memperlihatkan pecahan dolar AS yang akan ditukarkan di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Senin (24/8). (Foto Antara/Wahyu Putro A)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih, Bisnis-Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keprihatinannya terhadap pelemahan rupiah melalui akun Twitter-nya. Mantan Menteri Sekretaris Negara ini berharap Pemerintah Jokowi memiliki cara jitu agar krisis ekonomi seperti 1998 tidak terulang lagi. 

Yusril mendoakan Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengatasi ancaman krisis moneter akibat terus melemahnya rupiah hingga menembus Rp14.000-an per dolar AS.

"Saya mendoakan Pemerintah Presiden Jokowi punya jurus-jurus sakti atasi ancaman krisis ini. Sekian," kata Yusril menutup rangkaian cuitan Twitter-nya menanggapi pelemahan rupiah yang terjadi hari ini, melalui akun @Yusrilihza_Mhd, Senin (24/8) malam.

Dalam rangkaian cuitan Twitter-nya, Yusril menyarankan Pemerintahan Jokowi untuk belajar dari kegagalan Pemerintahan Presiden Suharto dalam mengatasi krisis moneter agar tidak terulang kembali.

"Saya bukan Pemerintah. Tugas Pemerintah mencari solusinya," jawab Yusril kepada akun @syamhadi66 yang berkomentar, "@Yusrilihza_Mhd, solusinya Prof..."

Yusril bahkan khawatir utang luar negeri pemerintah maupun swasta makin membesar, apalagi utang yang akan jatuh tempo September-Oktober. Menurut Yusril, saat rupiah masih Rp13.850 per dolar AS saja, sudah ada bank swasta yang 'merah', apalagi di atas Rp14.000, bisa collaps akibat menanggung cost operasional. 

"Konglomerat yang utangnya dalam USD jatuh tempo September ini mulai kewalahan karena utang tiba-tiba membesar karena kurs," cuit Yusril.

Yusril mengatakan, bahwa cadangan devisa pemerintah tidak terlalu besar untuk mampu intervensi makin melemahnya nilai tukar rupiah. Pemerintah sebaiknya berhati-hati, jangan sampai overconfident masih punya banyak amunisi untuk mengantisipasi ancaman krisis moneter dan ekonomi.

Ketika ada salah satu akun berkomentar, "ahli ekonomi juga Prof..." Profesor bidang hukum kelahiran Belitung Timur ini hanya menjawab, "Saya tidak ahli, tapi ikut terlibat tangani dampak krisis mulai tahun 1999." (Zul)

Baca Juga: 

BI Tidak akan Devaluasi Rupiah

Pengusaha Ekspor Diimbau Jual Valas

Mirip Nomor Telepon Restoran Cepat Saji, Kurs Rupiah Ditutup Rp14.050 per Dollar AS

Presiden Instruksikan Antisipasi Situasi Ekonomi Semakin Memburuk

Rupiah Siang Ini Terpuruk, IHSG Ikut Terseret

 

#Rupiah Melemah #Yusril Ihza Mahendra
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Dijenguk Menko Yusril di Rutan Polda, Delpedro Marhaen Bersikukuh Tidak Bersalah
Delpedro kini berstatus sebagai tersangka dugaan penyebaran hasutan melalui media sosial yang memicu kerusuhan saat demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Dijenguk Menko Yusril di Rutan Polda, Delpedro Marhaen Bersikukuh Tidak Bersalah
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan
Delpedro dituduh menghasut para pelajar dan anak-anak untuk terlibat dalam aksi anarkis di beberapa lokasi unjuk rasa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan
Indonesia
Demo di Indonesia Jadi Sorotan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yusril Pastikan Penuhi Tuntutan 17+8
pemerintah bakal merespons positif 17+8 Tuntutan Rakyat yang dirangkum usai unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah hingga akhir Agustus lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Demo di Indonesia Jadi Sorotan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yusril Pastikan Penuhi Tuntutan 17+8
Indonesia
Kontroversi Permintaan Amnesti Immanuel Ebenezer, Menko Yusril Beri Update Terbaru
Kasus pemerasan di Kemenaker ini dianggap merugikan masyarakat karena biaya sertifikasi K3 melonjak dari Rp275 ribu menjadi Rp6 juta
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Kontroversi Permintaan Amnesti Immanuel Ebenezer, Menko Yusril Beri Update Terbaru
Indonesia
Yusril Sebut Prabowo Tegas Berantas Tambang Ilegal hingga Judi Online Tanpa Pandang Bulu
Presiden RI, Prabowo Subianto, bakal memberantas tambang ilegal hingga judi online tanpa pandang bulu.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Yusril Sebut Prabowo Tegas Berantas Tambang Ilegal hingga Judi Online Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Jadi Pahlawan Nasional
Yusril dukung usulan masyarakat Aceh agar Teungku Muhammad Daud Beureu'eh dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 11 Juli 2025
Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Pejuang dan Tokoh Pendiri DI/TII Daud Beureueh Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Ini Kiprahnya
Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara pada era Orde Lama dan Orde Baru juga pernah dianggap pemberontak PRRI.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 Juli 2025
Pejuang dan Tokoh Pendiri DI/TII Daud Beureueh Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Ini Kiprahnya
Indonesia
Klarifikasi Menko Yusril: Wapres Gibran Tak akan Berkantor di Papua
Yusril sebut Wakil Presiden mempunyai tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 Juli 2025
Klarifikasi Menko Yusril: Wapres Gibran Tak akan Berkantor di Papua
Indonesia
Menko Yusril Luruskan Wapres Gibran Bukan Pindah Kantor ke Papua, Itu Melanggar UUD
Secara konstitusional tempat kedudukan Presiden dan Wapres tidak mungkin terpisah.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 Juli 2025
Menko Yusril Luruskan Wapres Gibran Bukan Pindah Kantor ke Papua, Itu Melanggar UUD
Indonesia
Soal Kematian Juliana Marins, Brasil Diingatkan Jangan Sampai Terjadi Ketegangan Politik dengan Indonesia
Hal ini seperti disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra merespons rencana Brasil menempuh jalur hukum.
Frengky Aruan - Jumat, 04 Juli 2025
Soal Kematian Juliana Marins, Brasil Diingatkan Jangan Sampai Terjadi Ketegangan Politik dengan Indonesia
Bagikan