Rencana Kenaikan Cukai Rokok Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 26 September 2015
Rencana Kenaikan Cukai Rokok Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Petani memetik pucuk tembakau untuk menjaga kualitas di areal persawahan Desa Bawangan, Ploso, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/8). (Foto Antara/Syaiful Arif)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih, Bisnis-Pemerintah akan menaikkan cukai rokok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sebesar 23,5 persen menjadi Rp148,85 triliun. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun mengatakan kebijakan pemerintah dapat berdampak negatif bagi industri rokok.

"Target cukai rokok naik yang 23 persen itu akan memberikan kontraksi negatif untuk para pengusaha," ucapnya dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9).

Terlebih, pada beberapa tahun belakangan ini untuk pertama kalinya industri rokok di Indonesia mengalami penurunan, baik dalam segi nilai ataupun volume. Hal tersebut membuat beberapa perusahaan rokok gulung tikar.

Sementara itu pakar ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan kenaikan cukai rokok akan mematikan industri rokok. Dampaknya, akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

Menurutnya, industri rokok saat ini harus mendapatkan relaksasi dari pemerintah. Didik sependapat bahwa cukai rokok memang harus naik, namun kenaikan tersebut harus mengikuti laju inflasi.

"Cukai rokok memang harus naik, karena untuk pengendalian. Namun kenaikannya harus mengikuti plus minus inflasi," katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah akan menaikkan cukai rokok sebesar 23,5 persen pada tahun 2016. Padahal, Pada awal tahun ini, target cukai hasil tembakau telah dinaikkan dari Rp120,6 triliun dalam APBN 2015 menjadi Rp139,1 triliun dalam APBN-P 2015. (yni)

Baca Juga:  

  1. Kemenkes Setuju Cukai Rokok Bantu BPJS
  2. Penaikan Cukai Rokok untuk BPJS Tingkatkan Kesehatan
  3. Aturan Rokok Makin Ketat, Industri Rokok Bakal Anjlok?

 

#Ancaman PHK Massal #Mukhamad Misbakhun #Didik J Rachbini #Cukai Rokok
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Dukung Satgas Rokok Ilegal, Jaga Penerimaan Negara dan Lindungi Industri Legal
Kebijakan ini merupakan upaya serius pemerintah untuk menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi industri legal dari praktik-praktik curang yang makin merajalela.
Dwi Astarini - Jumat, 11 Juli 2025
Dukung Satgas Rokok Ilegal, Jaga Penerimaan Negara dan Lindungi Industri Legal
Dunia
Donald Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Gelombang PHK di Indonesia Diprediksi Naik
Presiden AS, Donald Trump, menetapkan kenaikan tarif impor sebesar 32 persen. Hal ini pun memicu gelombang PHK di Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 08 Juli 2025
Donald Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Gelombang PHK di Indonesia Diprediksi Naik
Indonesia
DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Kita harus bisa mencarikan solusinya agar apa yang disampaikan itu tidak terjadi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 27 Juni 2025
DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Indonesia
Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global Ditentukan oleh KTR, Sudah Saatnya Bebas Rokok
Kalau KTR saja belum ada, kota global masih jauh dari angan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Juni 2025
Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global Ditentukan oleh KTR, Sudah Saatnya Bebas Rokok
Indonesia
Bukan Solusi, Raperda KTR DKI Dinilai Malah Perparah Pengangguran dan Hantam Daya Beli Masyarakat
Peningkatan angka PHK akan memperparah daya beli masyarakat dan menekan pendapatan, khususnya bagi kelas menengah ke bawah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Juni 2025
Bukan Solusi, Raperda KTR DKI Dinilai Malah Perparah Pengangguran dan Hantam Daya Beli Masyarakat
Indonesia
DPR Soroti Bencana 'Bekasi Pasti Kerja': Saat 25.000 Harapan Bertemu 3.000 Lowongan
Nurhadi juga meminta pemerintah mengevaluasi ketersediaan dan kesesuaian lapangan kerja dengan keterampilan pencari kerja
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 Juni 2025
DPR Soroti Bencana 'Bekasi Pasti Kerja': Saat 25.000 Harapan Bertemu 3.000 Lowongan
Indonesia
Nasib Pekerja Jakarta di Tengah Badai PHK, DPRD DKI Desak Langkah Konkret Pemprov
Jakarta harus menjadi kota yang tangguh, inklusif, dan mampu melindungi tenaga kerjanya dari ketidakpastian ekonomi global.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Mei 2025
Nasib Pekerja Jakarta di Tengah Badai PHK, DPRD DKI Desak Langkah Konkret Pemprov
Indonesia
Angka PHK Tembus 24 Ribu, Puan Minta Pemerintah Siapkan Ekosistem Usaha bagi Pekerja Terdampak
Kita perlu sistem yang komprehensif, mulai dari pendampingan hingga integrasi dengan pasar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 06 Mei 2025
Angka PHK Tembus 24 Ribu, Puan Minta Pemerintah Siapkan Ekosistem Usaha bagi Pekerja Terdampak
Indonesia
Legislator Minta Pemerintah Lindungi Perusahaan Nasional dari Tekanan Global Demi Hindari PHK Massal
Karena tidak ada regulasi yang mengawasi kualitas barang impor
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 April 2025
Legislator Minta Pemerintah Lindungi Perusahaan Nasional dari Tekanan Global Demi Hindari PHK Massal
Bagikan