Rencana Kenaikan Cukai Rokok Hambat Pertumbuhan Ekonomi


Petani memetik pucuk tembakau untuk menjaga kualitas di areal persawahan Desa Bawangan, Ploso, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/8). (Foto Antara/Syaiful Arif)
MerahPutih, Bisnis-Pemerintah akan menaikkan cukai rokok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sebesar 23,5 persen menjadi Rp148,85 triliun. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun mengatakan kebijakan pemerintah dapat berdampak negatif bagi industri rokok.
"Target cukai rokok naik yang 23 persen itu akan memberikan kontraksi negatif untuk para pengusaha," ucapnya dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9).
Terlebih, pada beberapa tahun belakangan ini untuk pertama kalinya industri rokok di Indonesia mengalami penurunan, baik dalam segi nilai ataupun volume. Hal tersebut membuat beberapa perusahaan rokok gulung tikar.
Sementara itu pakar ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan kenaikan cukai rokok akan mematikan industri rokok. Dampaknya, akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.
Menurutnya, industri rokok saat ini harus mendapatkan relaksasi dari pemerintah. Didik sependapat bahwa cukai rokok memang harus naik, namun kenaikan tersebut harus mengikuti laju inflasi.
"Cukai rokok memang harus naik, karena untuk pengendalian. Namun kenaikannya harus mengikuti plus minus inflasi," katanya.
Seperti diketahui, Pemerintah akan menaikkan cukai rokok sebesar 23,5 persen pada tahun 2016. Padahal, Pada awal tahun ini, target cukai hasil tembakau telah dinaikkan dari Rp120,6 triliun dalam APBN 2015 menjadi Rp139,1 triliun dalam APBN-P 2015. (yni)
Baca Juga:
- Kemenkes Setuju Cukai Rokok Bantu BPJS
- Penaikan Cukai Rokok untuk BPJS Tingkatkan Kesehatan
- Aturan Rokok Makin Ketat, Industri Rokok Bakal Anjlok?
Bagikan
Berita Terkait
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Dukung Satgas Rokok Ilegal, Jaga Penerimaan Negara dan Lindungi Industri Legal

Donald Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Gelombang PHK di Indonesia Diprediksi Naik

DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret

Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global Ditentukan oleh KTR, Sudah Saatnya Bebas Rokok

Bukan Solusi, Raperda KTR DKI Dinilai Malah Perparah Pengangguran dan Hantam Daya Beli Masyarakat

DPR Soroti Bencana 'Bekasi Pasti Kerja': Saat 25.000 Harapan Bertemu 3.000 Lowongan

Nasib Pekerja Jakarta di Tengah Badai PHK, DPRD DKI Desak Langkah Konkret Pemprov

Angka PHK Tembus 24 Ribu, Puan Minta Pemerintah Siapkan Ekosistem Usaha bagi Pekerja Terdampak

Legislator Minta Pemerintah Lindungi Perusahaan Nasional dari Tekanan Global Demi Hindari PHK Massal
