Penaikan Cukai Rokok untuk BPJS Tingkatkan Kesehatan

Fredy WansyahFredy Wansyah - Minggu, 05 April 2015
Penaikan Cukai Rokok untuk BPJS Tingkatkan Kesehatan

Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (Foto: Twitter @TulusAbadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengusulkan agar cukai rokok dinaikkan untuk menyumbang iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, menurut YLKI, potensi dana dari cukai rokok amat besar. (Baca: Iuran BPJS Naik Tahun Depan)

"Karena potensinya ada. Di regulasi sampai 57 persen, sekarang baru 48 persen dari retailer," ujar Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, di Senayan City, Jakarta, Minggu (5/4).

Menurut Tulus, bila dihitung saat ini cukai rokok yang baru diterima pemerintah sebesar Rp127 triliun. Padahal, bila dinaikkan bisa mencapai Rp250 triliun.
"Kalau peruntukannya enggak bisa, harus diubah regulasinya," kata dia.

Dengan menaikkan cukai rokok, sambung Tulus, sekaligus dapat mengurangi tinggi angka perokok Indonesia. Sehingga, kualitas layanan kesehatan juga meningkat tajam. Sebab, kebanyakan orang sakit juga diakibatkan oleh gaya hidup seseorang. (Baca: YLKI: Iuran BPJS Idealnya Rp40.000)

"Ancaman BPJS itu bukan besar kecilnya iuran, tapi gaya hidup tidak sehat. Generasi penerus sakit dan berpotensi sakit-sakitan, bisa jebol mereka (BPJS)," tandasnya. (mad)

#YLKI #Layanan Kesehatan #Cukai Rokok #BPJS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dalam Satu Dekade 172,3 Juta Kasus Penyakit Jantung Pakai BPJS Kesehatan, Biaya Capai Rp 100 Triliun
Pada rentang waktu yang sama, katanya, gagal ginjal menduduki urutan kedua, dengan total biaya sebesar Rp 83,8 triliun yang dikeluarkan untuk membayar pelayanan kesehatan 81,2 juta kasus.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Dalam Satu Dekade 172,3 Juta Kasus Penyakit Jantung Pakai BPJS Kesehatan, Biaya Capai Rp 100 Triliun
Indonesia
Perubahan Desil Tekah Berdampak Pada Penerima Bantuan JKN dan KIP Kuliah
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan dalam Peraturan Pemerintah 76 tahun 2015, disebutkan bahwa pemutakhiran data setiap bulan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Perubahan Desil Tekah Berdampak Pada Penerima Bantuan JKN dan KIP Kuliah
Indonesia
Bos-Bos Rokok Ilegal Sudah Dirangkul Menkeu Purbaya, Ini Hasilnya!
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah bertemu dengan sejumlah pengusaha rokok ilegal untuk membicarakan rencana peralihan ke ekosistem legal.
Wisnu Cipto - Rabu, 02 September 2026
 Bos-Bos Rokok Ilegal Sudah Dirangkul Menkeu Purbaya, Ini Hasilnya!
Indonesia
Kemenkeu Buka Opsi Jadikan Rokok Ilegal Jadi Legal Dengan Bayar Cukai Dengan Tarif Tertentu
Terkait potensi terjadinya downtrading atau peralihan konsumsi ke rokok dengan harga yang lebih murah, Purbaya mengatakan hal tersebut bergantung pada kondisi pasar
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Agustus 2026
Kemenkeu Buka Opsi Jadikan Rokok Ilegal Jadi Legal Dengan Bayar Cukai Dengan Tarif Tertentu
Indonesia
TNI AL Kerahkan KRI dr. Soeharso-990 ke NTT, Bawa Fasilitas Medis Lengkap
TNI AL mengerahkan KRI dr. Soeharso-990 ke NTT untuk mendukung layanan kesehatan pascagempa.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 23 Agustus 2026
TNI AL Kerahkan KRI dr. Soeharso-990 ke NTT, Bawa Fasilitas Medis Lengkap
Indonesia
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Pemberian santunan tidak seharusnya menjadi akhir dari perlindungan sosial, tetapi dapat dilanjutkan melalui pendampingan agar dana tersebut menghasilkan sumber pendapatan berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Indonesia
Program CKG Sudah Jangkau 108 Juta Orang, Prabowo Ungkap Upaya Perkuat Layanan Kesehatan
Prabowo menyebut program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 108 juta orang hingga Juni 2026. CKG kini tersedia di 10.255 Puskesmas di 38 provinsi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Program CKG Sudah Jangkau 108 Juta Orang, Prabowo Ungkap Upaya Perkuat Layanan Kesehatan
Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Jakarta sangat besar sehingga pengawasan terhadap etika pelayanan harus diperkuat.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Bagikan