Penaikan Cukai Rokok untuk BPJS Tingkatkan Kesehatan

Fredy WansyahFredy Wansyah - Minggu, 05 April 2015
Penaikan Cukai Rokok untuk BPJS Tingkatkan Kesehatan

Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (Foto: Twitter @TulusAbadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengusulkan agar cukai rokok dinaikkan untuk menyumbang iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, menurut YLKI, potensi dana dari cukai rokok amat besar. (BacaIuran BPJS Naik Tahun Depan)

"Karena potensinya ada. Di regulasi sampai 57 persen, sekarang baru 48 persen dari retailer," ujar Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, di Senayan City, Jakarta, Minggu (5/4).

Menurut Tulus, bila dihitung saat ini cukai rokok yang baru diterima pemerintah sebesar Rp127 triliun. Padahal, bila dinaikkan bisa mencapai Rp250 triliun.
"Kalau peruntukannya enggak bisa, harus diubah regulasinya," kata dia.

Dengan menaikkan cukai rokok, sambung Tulus, sekaligus dapat mengurangi tinggi angka perokok Indonesia. Sehingga, kualitas layanan kesehatan juga meningkat tajam. Sebab, kebanyakan orang sakit juga diakibatkan oleh gaya hidup seseorang. (BacaYLKI: Iuran BPJS Idealnya Rp40.000)

"Ancaman BPJS itu bukan besar kecilnya iuran, tapi gaya hidup tidak sehat. Generasi penerus sakit dan berpotensi sakit-sakitan, bisa jebol mereka (BPJS)," tandasnya. (mad)

#YLKI #Layanan Kesehatan #Cukai Rokok #BPJS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Jakarta sangat besar sehingga pengawasan terhadap etika pelayanan harus diperkuat.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Hak Konsumen Terganggu Imbas Listrik Padam, YLKI Minta Prabowo Turun Tangan
YLKI mendesak Prabowo turun tangan atas pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Gangguan listrik dinilai merugikan konsumen dan perlu evaluasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Hak Konsumen Terganggu Imbas Listrik Padam, YLKI Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Mati Listrik Sumatra, Konsumen Merugi, YLKI Minta PLN Tanggung Jawab
Gangguan kelistrikan tentu menyebabkan kerugian, baik dari PLN maupun masyarakat sebagai konsumen.
Dwi Astarini - Senin, 25 Mei 2026
Mati Listrik Sumatra, Konsumen Merugi, YLKI Minta PLN Tanggung Jawab
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
Prabowo Siap Resmikan 21 RSUD Mei 2026, Warga Daerah Tak Perlu Lagi Berobat Jauh
Sebanyak 21 RSUD siap diresmikan Mei 2026 oleh Presiden Prabowo. Warga daerah kini bisa akses layanan spesialis tanpa harus ke kota besar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 April 2026
Prabowo Siap Resmikan 21 RSUD Mei 2026, Warga Daerah Tak Perlu Lagi Berobat Jauh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan akan memangkas anggaran gaji anggota DPR untuk dialihkan ke program sekolah gratis dan BPJS.
Frengky Aruan - Jumat, 24 April 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Indonesia
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Sesuai hasil rapat konsultasi, negara wajib membayarkan iuran bagi 11 juta warga tersebut untuk semua jenis layanan kesehatan, termasuk penyakit kronis
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Bagikan