Penaikan Cukai Rokok untuk BPJS Tingkatkan Kesehatan


Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (Foto: Twitter @TulusAbadi)
MerahPutih Nasional - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengusulkan agar cukai rokok dinaikkan untuk menyumbang iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, menurut YLKI, potensi dana dari cukai rokok amat besar. (Baca: Iuran BPJS Naik Tahun Depan)
"Karena potensinya ada. Di regulasi sampai 57 persen, sekarang baru 48 persen dari retailer," ujar Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, di Senayan City, Jakarta, Minggu (5/4).
Menurut Tulus, bila dihitung saat ini cukai rokok yang baru diterima pemerintah sebesar Rp127 triliun. Padahal, bila dinaikkan bisa mencapai Rp250 triliun.
"Kalau peruntukannya enggak bisa, harus diubah regulasinya," kata dia.
Dengan menaikkan cukai rokok, sambung Tulus, sekaligus dapat mengurangi tinggi angka perokok Indonesia. Sehingga, kualitas layanan kesehatan juga meningkat tajam. Sebab, kebanyakan orang sakit juga diakibatkan oleh gaya hidup seseorang. (Baca: YLKI: Iuran BPJS Idealnya Rp40.000)
"Ancaman BPJS itu bukan besar kecilnya iuran, tapi gaya hidup tidak sehat. Generasi penerus sakit dan berpotensi sakit-sakitan, bisa jebol mereka (BPJS)," tandasnya. (mad)
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Harga Beras di Retail Moderen Bisa Capai Rp 130 Per 5 Kilogram, YLKI Pertanyakan Stok Beras Melimpah

Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran

Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !

Dukung Satgas Rokok Ilegal, Jaga Penerimaan Negara dan Lindungi Industri Legal

3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN

Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden

Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global Ditentukan oleh KTR, Sudah Saatnya Bebas Rokok

55 Pasien dari Berbagai Daerah Jalani Operasi Bibir Sumbing di RSUD Kalideres

Bukan Solusi, Raperda KTR DKI Dinilai Malah Perparah Pengangguran dan Hantam Daya Beli Masyarakat

Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan
