Kemenkes Setuju Cukai Rokok Bantu BPJS

Fredy WansyahFredy Wansyah - Minggu, 05 April 2015
Kemenkes Setuju Cukai Rokok Bantu BPJS

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kiri) disambut murid SD saat berkunjung di Puskesmas Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/3). (Foto: Antara/Yusran Ucang)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setuju dengan usulan cukai rokok untuk menalangi iuran BPJS kesehatan. Hal itu dikatakan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes, Akmal Taher, di Senayan City, Jakarta, Minggu (5/4). "Setuju," singkatnya.

Menurut Akmal, regulasi juga memungkinkan cukai rokok untuk mendanai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hanya saja, semua perlu proses. (BacaIuran BPJS Naik Tahun Depan)

Semua cukai, lanjut Akmal, harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setelah itu, baru bisa mengusulkan bagian besar dari cukai rokok tersebut.

"Masuk APBN dulu, enggak bisa potong uang rokok, diambil Kemenkes langsung enggak mungkin," katanya. (BacaPenaikan Cukai Rokok untuk BPJS Tingkatkan Kesehatan)

Dia mencontohkan, sama halnya ketika pemerintah menarik pajak kendaraan, lalu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hendak membangun atau memperbaiki jalan, maka uang pajak tersebut tidak bisa langsung digunakan. Pajak tersebut harus terlebih dahulu masuk APBN baru dibahas seberapa banyak Kemenpupera mendapat jatah. (mad)

#Cukai Rokok #Kementerian Kesehatan #Layanan Kesehatan #BPJS
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Menko Airlangga Hartarto sebut program magang bagi lulusan perguruan tinggi akan dilakukan pertama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Irma mendorong BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Indonesia
Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !
Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kesehatan tak henti-hentinya menuai kritik.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !
Indonesia
Dukung Satgas Rokok Ilegal, Jaga Penerimaan Negara dan Lindungi Industri Legal
Kebijakan ini merupakan upaya serius pemerintah untuk menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi industri legal dari praktik-praktik curang yang makin merajalela.
Dwi Astarini - Jumat, 11 Juli 2025
Dukung Satgas Rokok Ilegal, Jaga Penerimaan Negara dan Lindungi Industri Legal
Indonesia
Kurikulum Baru untuk Bidan Diluncurkan, Kado untuk Hari Bidan Nasional 2025
Hari Bidan Nasional 2025 jadi momen refleksi perjuangan bidan Indonesia. Kurikulum baru diluncurkan untuk memperkuat peran mereka dalam menekan angka kematian ibu dan bayi.
Hendaru Tri Hanggoro - Selasa, 24 Juni 2025
Kurikulum Baru untuk Bidan Diluncurkan, Kado untuk Hari Bidan Nasional 2025
Indonesia
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
7,39 juta peserta PBI JKN yang dinonaktifkan tidak tercatat dalam DTSEN dan dinilai sudah sejahtera.
Wisnu Cipto - Selasa, 24 Juni 2025
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
Indonesia
Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden
Mulai bulan Mei 2025 penetapan peserta PBI akan menggunakan basis data DTSEN
Wisnu Cipto - Selasa, 24 Juni 2025
Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden
Indonesia
Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global Ditentukan oleh KTR, Sudah Saatnya Bebas Rokok
Kalau KTR saja belum ada, kota global masih jauh dari angan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Juni 2025
Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global Ditentukan oleh KTR, Sudah Saatnya Bebas Rokok
Indonesia
55 Pasien dari Berbagai Daerah Jalani Operasi Bibir Sumbing di RSUD Kalideres
Operasi bibir sumbing gratis menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Juni 2025
55 Pasien dari Berbagai Daerah Jalani Operasi Bibir Sumbing di RSUD Kalideres
Bagikan