Kemenkes Setuju Cukai Rokok Bantu BPJS
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kiri) disambut murid SD saat berkunjung di Puskesmas Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/3). (Foto: Antara/Yusran Ucang)
MerahPutih Nasional - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setuju dengan usulan cukai rokok untuk menalangi iuran BPJS kesehatan. Hal itu dikatakan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes, Akmal Taher, di Senayan City, Jakarta, Minggu (5/4). "Setuju," singkatnya.
Menurut Akmal, regulasi juga memungkinkan cukai rokok untuk mendanai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hanya saja, semua perlu proses. (Baca: Iuran BPJS Naik Tahun Depan)
Semua cukai, lanjut Akmal, harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setelah itu, baru bisa mengusulkan bagian besar dari cukai rokok tersebut.
"Masuk APBN dulu, enggak bisa potong uang rokok, diambil Kemenkes langsung enggak mungkin," katanya. (Baca: Penaikan Cukai Rokok untuk BPJS Tingkatkan Kesehatan)
Dia mencontohkan, sama halnya ketika pemerintah menarik pajak kendaraan, lalu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hendak membangun atau memperbaiki jalan, maka uang pajak tersebut tidak bisa langsung digunakan. Pajak tersebut harus terlebih dahulu masuk APBN baru dibahas seberapa banyak Kemenpupera mendapat jatah. (mad)
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Cegah Virus Nipah, Menkes Imbau Masyarakat tak Konsumsi Buah Terbuka
BPJS Aktif Jadi Kunci Layanan Kesehatan Gratis, Ini Pesan Menkes
Mulai Berlaku Layanan Medis Gratis 15 Hari Setelah CKG Bagi Non-BPJS
Targetkan Pembeli Rokok Ilegal, Purbaya Pertimbangkan Ubah Struktur Cukai Hasil Tembakau
Korban Bencana Sumatra Terancam Kena Campak di Pengungsian, Kemenkes: Penularannya Paling Tinggi
Update Iuran BPJS Kesehatan 2026: Syarat Kenaikan & Tarif Terbaru
RSUD Aceh Tamiang Mulai Aktif lagi, UGD dan Layanan Hemodialisa Siap Beroperasi
Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Kolaka Timur Jadi Pintu bagi KPK Dalami Pembangunan 31 Proyek Lainnya di Seluruh Indonesia
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026