Rapat Pleno Keputusan Kelayakan Capim KPK Ditunda

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 26 November 2015
 Rapat Pleno Keputusan Kelayakan Capim KPK Ditunda

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyatakan rapat pleno seleksi Capim KPK ditunda. (Foto: Fachurddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Komisi III DPR RI menyepakati penundaan keputusan Fit and Proper test Calon Pimpinan (Capim) KPK dalam sidang pleno, Rabu (24/11).

Dalam sidang tersebut sejumlah anggota dan fraksi menyatakan perlu pendalaman dan riset untuk memutuskan kelayakan Capim KPK agar dapat diuji dalam Fit and proper test nanti.

Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan atas dasar permintaan tersebut akhirnya pleno pengambilan keputusan ditunda.

"Dari beberapa fraksi dan anggota meminta untuk dapat dilakukan penundaan keputusan. Berdasarkan pandangan fraksi itu pengambilan keputusan terhadap capim KPK ditunda," katanya kepada awak media, di ruang rapat Komisi III, Rabu (24/11).

Penundaan pengambilan keputusan akan berlangsung hingga minggu depan.

"Ditunda hingga minggu depan sekira hari senin," lanjut Aziz Syamsuddin.

Terkait aksi penundaan itu, Aziz pun membantah adanya unsur mengulur-ngulur waktu pengambilan keputusan.

"Kami tidak berniat mengulur-ngulur waktu. Bahkan keinginan kami agar pemberantasan korupsi oleh KPK, Polisi dan Kejaksaan terus dan cepat berlanjut," ucap politikus Golkar itu.(fdi)

Baca Juga:

  1. Fit and Proper test Capim KPK, PDIP Yes
  2. Fraksi PDIP Dilematis Tentukan Capim KPK
  3. DPR Pastikan Fit and Proper Test Capim KPK Tepat Waktu
  4. Capim KPK Basaria Panjaitan Naik Pangkat
  5. Soal Capim KPK, Kapolri Dukung Basaria Panjaitan
#Aziz Syamsudin #Komisi III DPR #Seleksi Pimpinan KPK #Capim KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Sidang Perdana Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik soal Ijazah Jokowi Digelar, Anggota Komisi III DPR Harap Polemik Segera Berakhir
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah berharap sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi memberi kepastian hukum dan mengakhiri polemik di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Juli 2026
Sidang Perdana Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik soal Ijazah Jokowi Digelar, Anggota Komisi III DPR Harap Polemik Segera Berakhir
Indonesia
Komisi III DPR Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Penyekapan 3 Karyawan Percetakan di Senen
Komisi III DPR RI meminta polisi mengusut tuntas kasus penyekapan tiga karyawan percetakan di Senen, Jakarta Pusat.
Soffi Amira - Senin, 29 Juni 2026
Komisi III DPR Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Penyekapan 3 Karyawan Percetakan di Senen
Berita
DPR Usul Taufik Hidayat Dihukum Kebiri, Minta Polisi Usut Kemungkinan Korban Lain
Komisi III DPR meminta tersangka penganiayaan di Bandung, Taufik Hidayat, dihukum kebiri.
Soffi Amira - Kamis, 25 Juni 2026
DPR Usul Taufik Hidayat Dihukum Kebiri, Minta Polisi Usut Kemungkinan Korban Lain
Indonesia
DPR Desak Pelaku Penyiksaan YTR di Bandung Dihukum Berat, Usul Sanksi Kebiri
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengecam kasus penyekapan dan penyiksaan YTR di Bandung. Ia meminta proses hukum tegas, semaksimal mungkin.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 Juni 2026
DPR Desak Pelaku Penyiksaan YTR di Bandung Dihukum Berat, Usul Sanksi Kebiri
Indonesia
Komisi III DPR Minta Taufik Hidayat Dijerat Pasal Berlapis, Bukan Hanya demi Keadilan tetapi sebagai Peringatan Keras
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pengawalan terhadap kasus penyekapan dan penganiayaan dilakukan agar pelaku, Taufik Hidayat (30), mendapat hukuman maksimal sesuai perbuatannya.
Frengky Aruan - Rabu, 24 Juni 2026
Komisi III DPR Minta Taufik Hidayat Dijerat Pasal Berlapis, Bukan Hanya demi Keadilan tetapi sebagai Peringatan Keras
Indonesia
DPR Kecam Kasus Penyekapan dan Penyiksaan Wanita di Bandung, Minta Pelaku Dihukum Berat
Komisi III DPR RI mengecam keras kasus penyekapan dan penyiksaan wanita di Bandung. Pelaku pun harus dihukum berat.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kecam Kasus Penyekapan dan Penyiksaan Wanita di Bandung, Minta Pelaku Dihukum Berat
Indonesia
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
DPR turut mengundang sejumlah ahli, kelompok masyarakat, dan organisasi mahasiswa.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendukung usulan perpanjangan masa pensiun anggota Polri hingga 60 tahun dalam pembahasan revisi UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Bagikan