Fraksi PDIP Dilematis Tentukan Capim KPK


Para fungsionaris PDIP bersama Ketua Umum Megawati Sukarnoputri (Foto: ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
MerahPutih Hukum - Komisi III DPR RI, Fraksi PDI-P mengkritisi kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK yang dinilai kurang cermat dalam menseleksi.
Proses seleksi itu kemudian menjadi perdebatan hangat ditengah rapat Komisi III beberapa hari lalu.
Anggota komisi III DPR RI, Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu mengatakan ada sejumlah catatan kritis bagi pansel Capim KPK yang dinilai kurang selektif dan melampaui kewenangan UU KPK.
Diapun membeberkan sejumlah kritikan tersebut yaitu tidak ada unsur jaksa pada 8 orang Capim KPK, ada capim KPK yang tak memiliki pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum, keuangan, ekonomi, dan perbankan, adanya pembagian bidang- bidang dalam struktur organisasi dan terkait perpanjangan waktu pendaftaran capim KPK yang melebihi 14 hari.
Masinton pun menilai Pansel KPK sudah menyalahi dan Melampaui UU.
"Landasan tim pansel, UU no 30 tahun 2002 tentang Lembaga Pemberantsan Korupsi. Tidak boleh melampaui UU. tidak boleh menafsirkan," katanya kepada awak media, di DPR RI, Rabu (24/11).
Dia mengatakan dengan adanya tafsiran sendiri itu, Komisi III menjadi dilematis untuk menentukan dan menetapkan Capim KPK.
Berikut nama Capim KPK yang diserahkan kepada Komisi III DPR RI.
Bidang Pencegahan: Saut Situmorang dan Surya Tjandra.
Bidang Penindakan Hakim: Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan.
Bidang Manajemen: Agus Rahardjo dan Sujanarko.
Bidang Supervisi, Koordinasi, dan Monitoring: Johan Budi SP dan Laode Muhammad Syarif.(fdi)
Baca Juga:
- DPR Pastikan Fit and Proper Test Capim KPK Tepat Waktu
- Capim KPK Basaria Panjaitan Naik Pangkat
- Soal Capim KPK, Kapolri Dukung Basaria Panjaitan
- Bareskrim Segera Panggil Capim KPK Berstatus Tersangka
- Delapan Nama Capim KPK Dibagi Empat Kategori
Bagikan
Berita Terkait
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal

Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR

DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih

DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
