Fraksi PDIP Dilematis Tentukan Capim KPK


Para fungsionaris PDIP bersama Ketua Umum Megawati Sukarnoputri (Foto: ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
MerahPutih Hukum - Komisi III DPR RI, Fraksi PDI-P mengkritisi kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK yang dinilai kurang cermat dalam menseleksi.
Proses seleksi itu kemudian menjadi perdebatan hangat ditengah rapat Komisi III beberapa hari lalu.
Anggota komisi III DPR RI, Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu mengatakan ada sejumlah catatan kritis bagi pansel Capim KPK yang dinilai kurang selektif dan melampaui kewenangan UU KPK.
Diapun membeberkan sejumlah kritikan tersebut yaitu tidak ada unsur jaksa pada 8 orang Capim KPK, ada capim KPK yang tak memiliki pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum, keuangan, ekonomi, dan perbankan, adanya pembagian bidang- bidang dalam struktur organisasi dan terkait perpanjangan waktu pendaftaran capim KPK yang melebihi 14 hari.
Masinton pun menilai Pansel KPK sudah menyalahi dan Melampaui UU.
"Landasan tim pansel, UU no 30 tahun 2002 tentang Lembaga Pemberantsan Korupsi. Tidak boleh melampaui UU. tidak boleh menafsirkan," katanya kepada awak media, di DPR RI, Rabu (24/11).
Dia mengatakan dengan adanya tafsiran sendiri itu, Komisi III menjadi dilematis untuk menentukan dan menetapkan Capim KPK.
Berikut nama Capim KPK yang diserahkan kepada Komisi III DPR RI.
Bidang Pencegahan: Saut Situmorang dan Surya Tjandra.
Bidang Penindakan Hakim: Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan.
Bidang Manajemen: Agus Rahardjo dan Sujanarko.
Bidang Supervisi, Koordinasi, dan Monitoring: Johan Budi SP dan Laode Muhammad Syarif.(fdi)
Baca Juga:
- DPR Pastikan Fit and Proper Test Capim KPK Tepat Waktu
- Capim KPK Basaria Panjaitan Naik Pangkat
- Soal Capim KPK, Kapolri Dukung Basaria Panjaitan
- Bareskrim Segera Panggil Capim KPK Berstatus Tersangka
- Delapan Nama Capim KPK Dibagi Empat Kategori
Bagikan
Berita Terkait
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP

Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru

Presiden Prabowo Berpidato di PBB, Komisi I DPR Sebut Kemerdekaan Palestina Harus segera Terwujud

Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'

Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres

PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal

DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan

Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria

Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal

Regenerasi Petani Mendesak, Tantangan Lahan hingga Teknologi masih Membelit
