Fraksi PDIP Dilematis Tentukan Capim KPK

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 25 November 2015
Fraksi PDIP Dilematis Tentukan Capim KPK

Para fungsionaris PDIP bersama Ketua Umum Megawati Sukarnoputri (Foto: ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Komisi III DPR RI, Fraksi PDI-P mengkritisi kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK yang dinilai kurang cermat dalam menseleksi.

Proses seleksi itu kemudian menjadi perdebatan hangat ditengah rapat Komisi III beberapa hari lalu.

Anggota komisi III DPR RI, Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu mengatakan ada sejumlah catatan kritis bagi pansel Capim KPK yang dinilai kurang selektif dan melampaui kewenangan UU KPK.

Diapun membeberkan sejumlah kritikan tersebut yaitu tidak ada unsur jaksa pada 8 orang Capim KPK, ada capim KPK yang tak memiliki pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum, keuangan, ekonomi, dan perbankan, adanya pembagian bidang- bidang dalam struktur organisasi dan terkait perpanjangan waktu pendaftaran capim KPK yang melebihi 14 hari.

Masinton pun menilai Pansel KPK sudah menyalahi dan Melampaui UU.

"Landasan tim pansel, UU no 30 tahun 2002 tentang Lembaga Pemberantsan Korupsi. Tidak boleh melampaui UU. tidak boleh menafsirkan," katanya kepada awak media, di DPR RI, Rabu (24/11).

Dia mengatakan dengan adanya tafsiran sendiri itu, Komisi III menjadi dilematis untuk menentukan dan menetapkan Capim KPK.

Berikut nama Capim KPK yang diserahkan kepada Komisi III DPR RI.

Bidang Pencegahan: Saut Situmorang dan Surya Tjandra.

Bidang Penindakan Hakim: Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan.

Bidang Manajemen: Agus Rahardjo dan Sujanarko.

Bidang Supervisi, Koordinasi, dan Monitoring: Johan Budi SP dan Laode Muhammad Syarif.(fdi)

Baca Juga:

  1. DPR Pastikan Fit and Proper Test Capim KPK Tepat Waktu
  2. Capim KPK Basaria Panjaitan Naik Pangkat
  3. Soal Capim KPK, Kapolri Dukung Basaria Panjaitan
  4. Bareskrim Segera Panggil Capim KPK Berstatus Tersangka
  5. Delapan Nama Capim KPK Dibagi Empat Kategori

 

 

#DPR RI #Seleksi Pimpinan KPK #PDIP #Capim KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Bagikan