Fraksi PDIP Dilematis Tentukan Capim KPK
Para fungsionaris PDIP bersama Ketua Umum Megawati Sukarnoputri (Foto: ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
MerahPutih Hukum - Komisi III DPR RI, Fraksi PDI-P mengkritisi kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK yang dinilai kurang cermat dalam menseleksi.
Proses seleksi itu kemudian menjadi perdebatan hangat ditengah rapat Komisi III beberapa hari lalu.
Anggota komisi III DPR RI, Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu mengatakan ada sejumlah catatan kritis bagi pansel Capim KPK yang dinilai kurang selektif dan melampaui kewenangan UU KPK.
Diapun membeberkan sejumlah kritikan tersebut yaitu tidak ada unsur jaksa pada 8 orang Capim KPK, ada capim KPK yang tak memiliki pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum, keuangan, ekonomi, dan perbankan, adanya pembagian bidang- bidang dalam struktur organisasi dan terkait perpanjangan waktu pendaftaran capim KPK yang melebihi 14 hari.
Masinton pun menilai Pansel KPK sudah menyalahi dan Melampaui UU.
"Landasan tim pansel, UU no 30 tahun 2002 tentang Lembaga Pemberantsan Korupsi. Tidak boleh melampaui UU. tidak boleh menafsirkan," katanya kepada awak media, di DPR RI, Rabu (24/11).
Dia mengatakan dengan adanya tafsiran sendiri itu, Komisi III menjadi dilematis untuk menentukan dan menetapkan Capim KPK.
Berikut nama Capim KPK yang diserahkan kepada Komisi III DPR RI.
Bidang Pencegahan: Saut Situmorang dan Surya Tjandra.
Bidang Penindakan Hakim: Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan.
Bidang Manajemen: Agus Rahardjo dan Sujanarko.
Bidang Supervisi, Koordinasi, dan Monitoring: Johan Budi SP dan Laode Muhammad Syarif.(fdi)
Baca Juga:
- DPR Pastikan Fit and Proper Test Capim KPK Tepat Waktu
- Capim KPK Basaria Panjaitan Naik Pangkat
- Soal Capim KPK, Kapolri Dukung Basaria Panjaitan
- Bareskrim Segera Panggil Capim KPK Berstatus Tersangka
- Delapan Nama Capim KPK Dibagi Empat Kategori
Bagikan
Berita Terkait
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah