Presiden Pertanyakan Hak Angket Ahok


Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (tengah) memberikan keterangan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara Foto)
MerahPutih Nasional - Pada pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang tadi (27/2), Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi mempertanyakan mengenai Hak Angket yang diajukan oleh DPRD DKI.
Walau pun Presiden Jokowi mempertanyakan Hak Angket yang tengah dihadapi, Ahok menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak akan mencampuri. “Beliau tidak mungkin mencampuri hukum dong,” ujar Ahok. (Baca: GMJ Desak DPRD DKI Tegas Turunkan Ahok)
Presiden Jokowi sempat bertanya mengenai bagaimana hak angket itu. “Kalau angket, saya salah, lapor ke Mahkamah Agung ya saya dipecat Pak. Bapak yang harus keluarin Surat Keputusan,” kata Ahok menjawab pertanyaan tersebut. (Baca: Rencana Ahok Mengenai Kepemilikan Kendaraan Pribadi)
Presiden juga bertanya apakah dirinya bisa menolak Hak Angket itu. Menurut Ahok, hal itu tidak dapat dilakukan. “Paling tahun depan Pak dipecatnya,” ucap Ahok kepada Presiden Jokowi. (Baca: Bermasalah, Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas BPJS Kesehatan)
Bagikan
Berita Terkait
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser

Gubernur Pramono Sambangi KPK, Bahas Penguatan Upaya Antikorupsi di Jakarta

Tanggapi BMKG soal Cuaca Ekstrem, Gubernur Pramono: Jakarta Aman, yang Penting Hatinya Enggak Panas

Jakarta Peringkat ke-18 Kota Paling Bahagia di Dunia, Gubenur Pramono: Semangat Kebersamaan Jadi Kuncinya

Antusiasme Warga Membludak ke Wisata Malam Ragunan, Pramono Janji Tata Ulang Parkir

Gubernur Pramono Targetkan Jembatan Cincin Donat di Dukuh Atas Rampung pada 2026

Pramono Tegaskan hanya Jadi Gubernur DKI Satu Periode

LRT Jakarta akan Diperpanjang hingga PIK 2, Gubernur Pramono: Proyeknya Sudah Disetujui

RDF Plant Rorotan Masih Belum Beroperasi, Gubernur Pramono: Masih Uji Coba Olah Sampah Jadi Bahan Bakar Alternatif

Hadiri Rakornas APIP, Gubernur Pramono Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
