Bermasalah, Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas BPJS Kesehatan

Fadhli Fadhli - Jumat, 27 Februari 2015
Bermasalah, Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas BPJS Kesehatan

Menko Perekonomian Sofjan Djalil (kedua kanan) berdiskusi dengan Seskab Andi Wijayanto (kanan), (Foto: Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menemukan banyak masalah di lapangan terkait dengan pelaksanaan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Saya sendiri melihat di lapangan banyak masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat, terutama pembayaran di rumah sakit misalnya Rp 14 juta hanya dibayar Rp 4 juta. Sisanya harus dibayar sendiri, dan hal-hal yang lainnya,” kata Presiden Jokowi, seperti dikutip dari setkab, saat memimpin rapat terbatas (Ratas) mengenai pelaksanaan BPJS Kesehatan, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/02) siang. (Baca: Wali Kota Bogor Minta Jokowi Tak Takut Ancaman Tony Abbott)

Tampak hadir dalam Ratas BPJS Kesehatan itu antara lain Sofyan Jalil (Menko Perekonomian), Bambang Brodjonegoro (Menteri Keuangan), Nina Moeloek (Menteri Kesehatan), Pratikno (Menteri Sekretaris Negara), Andi Wdijajanto (Sekretaris Kabinet), dan Fahmi Idris (Dirut BPJS Kesehatan). (Baca: Butuh Lahan Konser, Iwan Fals Konsultasi ke Jokowi)

Masalah Likuiditas pada BPJS Kesehatan pun tak luput dipersoalkan oleh Presiden Jokowi. “Saya dengar sudah kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu, ada masalah disitu dan juga solvabilitasnya. Sebab itu, saya ingin mengerti masalah solvabilitas seperti apa?, kemudian masalah solvabililitasnya seperti apa? dan penyebab timbul seperti apa?” ungkapnya.

Presiden Jokowi mengharapkan bahwa Ratas yang dipimpinnya dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah BPJS Kesehatan ini, serta menyempurnakan masalah lapangannya, menyempurnakan regulasinya, hingga masalah likuditasnya.

#Rapat Terbatas #Presiden Jokowi #BPJS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Jakarta sangat besar sehingga pengawasan terhadap etika pelayanan harus diperkuat.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Prabowo Panggil Jaksa Agung hingga Kapolri, Mensesneg Beberkan Alasannya
Presiden RI, Prabowo Subianto, memanggil Jaksa Agung dan Kapolri di tengah kasus eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
Prabowo Panggil Jaksa Agung hingga Kapolri, Mensesneg Beberkan Alasannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
Ratas di Hambalang, Prabowo Bahas Pendidikan hingga Stabilitas Keamanan
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir mendampingi Prabowo dalam rapat terbatas.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Ratas di Hambalang, Prabowo Bahas Pendidikan hingga Stabilitas Keamanan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan akan memangkas anggaran gaji anggota DPR untuk dialihkan ke program sekolah gratis dan BPJS.
Frengky Aruan - Jumat, 24 April 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Indonesia
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Sesuai hasil rapat konsultasi, negara wajib membayarkan iuran bagi 11 juta warga tersebut untuk semua jenis layanan kesehatan, termasuk penyakit kronis
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Indonesia
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap temuan orang kaya terima BPJS gratis. Pemerintah akan alihkan bantuan ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Bagikan