Bermasalah, Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas BPJS Kesehatan


Menko Perekonomian Sofjan Djalil (kedua kanan) berdiskusi dengan Seskab Andi Wijayanto (kanan), (Foto: Antara Foto)
MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menemukan banyak masalah di lapangan terkait dengan pelaksanaan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Saya sendiri melihat di lapangan banyak masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat, terutama pembayaran di rumah sakit misalnya Rp 14 juta hanya dibayar Rp 4 juta. Sisanya harus dibayar sendiri, dan hal-hal yang lainnya,” kata Presiden Jokowi, seperti dikutip dari setkab, saat memimpin rapat terbatas (Ratas) mengenai pelaksanaan BPJS Kesehatan, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/02) siang. (Baca: Wali Kota Bogor Minta Jokowi Tak Takut Ancaman Tony Abbott)
Tampak hadir dalam Ratas BPJS Kesehatan itu antara lain Sofyan Jalil (Menko Perekonomian), Bambang Brodjonegoro (Menteri Keuangan), Nina Moeloek (Menteri Kesehatan), Pratikno (Menteri Sekretaris Negara), Andi Wdijajanto (Sekretaris Kabinet), dan Fahmi Idris (Dirut BPJS Kesehatan). (Baca: Butuh Lahan Konser, Iwan Fals Konsultasi ke Jokowi)
Masalah Likuiditas pada BPJS Kesehatan pun tak luput dipersoalkan oleh Presiden Jokowi. “Saya dengar sudah kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu, ada masalah disitu dan juga solvabilitasnya. Sebab itu, saya ingin mengerti masalah solvabilitas seperti apa?, kemudian masalah solvabililitasnya seperti apa? dan penyebab timbul seperti apa?” ungkapnya.
Presiden Jokowi mengharapkan bahwa Ratas yang dipimpinnya dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah BPJS Kesehatan ini, serta menyempurnakan masalah lapangannya, menyempurnakan regulasinya, hingga masalah likuditasnya.
Bagikan
Berita Terkait
Utang BPJS Tembus Rp10 Triliun, Pemerintah Malah Mau Susun Skema Pemutihan Tunggakan

Bakal Diputihkan, Jumlah Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 10 Triliun

Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran

Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut

Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Warga

Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik

Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy

Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran

Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !

Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
