Preman Jadi Kepala Desa, Transfer Langsung Dana Desa Dipertimbangkan Lagi

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 21 November 2015
Preman Jadi Kepala Desa, Transfer Langsung Dana Desa Dipertimbangkan Lagi

Ratusan kepala desa mengikuti workshop dana desa di Jakarta (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Peristiwa - Pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu poin yang akan dimasukan kedalam revisi adalah pencairan dana desa yang akan langsung diterjunkan ke desa menyusul lambannya penyaluran dana desa beberapa waktu lalu.

Namun poin tersebut tidak dapat serta merta dimasukan kedalamnya lantaran masih adanya beberapa kepala desa yang dirasa kurang kompeten.

"Sebab masih ada di beberapa daerah. mantan preman tiba-tiba jadi Kepala Desa," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati saat acara diskusi publik, di Kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu, (21/11).

Untuk itu Ema Rachmawati menyarankan alangkah baiknya pemerintah menetapkan persyaratan khusus bagi calon kepala desa.

"Harusnya ada persyaratan khusus minimal S1 atau D3. Namun tetap harus disesuaikan dengan daerah-daerah tertentu," pungkas Ema Rachmawati. (rfd)

Baca Juga:

  1. Dua Poin yang Dimasukan Dalam Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014
  2. Marwan Jafar Ajak Kades Se-Sleman Gunakan Dana Desa
  3. Cegah Korupsi, Marwan Jafar akan Bentuk Tim Pengendali Dana Desa
  4. Marwan Jafar Targetkan Dana Desa 100 Persen Cair Minggu Depan
  5. Mahfud MD Desak Ruki Periksa Menteri Marwan Jafar
#Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertingga #Dana Desa #Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 #Kepala Desa
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kemendagri Perintahkan Kepala Daerah Bimbing Ormas Nakal ke Jalan Yang Benar
Kepala daerah harus bertindak tegas terhadap ormas yang melakukan pelanggaran hukum atau meresahkan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
Kemendagri Perintahkan Kepala Daerah Bimbing Ormas Nakal ke Jalan Yang Benar
Indonesia
Maksimal Dana Desa Boleh Dipakai Bayar Notaris untuk Kopdes Merah Putih Cuma Rp 2,5 Juta
Mendes Yandri mengingatkan aturan ini tidak berlaku bagi desa-desa yang mendapatkan bantuan lain di luar dari Pemerintah Pusat
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Mei 2025
Maksimal Dana Desa Boleh Dipakai Bayar Notaris untuk Kopdes Merah Putih Cuma Rp 2,5 Juta
Indonesia
Desa Jateng Digelontor Bankeu Rp 1,2 Triliun, Gubernur Jateng Dorong Kades Kerja Benar
Tidak boleh kades sedikit-sedikit diganggu atau diancam dengan hukuman pidana.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Desa Jateng Digelontor Bankeu Rp 1,2 Triliun, Gubernur Jateng Dorong Kades Kerja Benar
Indonesia
Desa Terbaik Dapat Dana Stimulus Rp 10 Miliar, Wujud Reward and Punishment Pemprov Jabar
Provinsi Jawa Barat saat ini fokus menjadikan desa sebagai titik sentral pembangunan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 April 2025
Desa Terbaik Dapat Dana Stimulus Rp 10 Miliar, Wujud Reward and Punishment Pemprov Jabar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Hapus Jabatan Kepala Desa karena Rawan Korupsi dan Tak Berguna
Unggahan berisi klaim “Prabowo bakal hapus jabatan kepala desa” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
Frengky Aruan - Senin, 21 April 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Hapus Jabatan Kepala Desa karena Rawan Korupsi dan Tak Berguna
Indonesia
KPK Ingatkan Dana Desa Rawan Penyalahgunaan, Perlu Tata Kelola yang Lebih Transparan
Minimnya pengawasan terhadap dana desa, berisiko membuka celah penyalahgunaan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Februari 2025
KPK Ingatkan Dana Desa Rawan Penyalahgunaan, Perlu Tata Kelola yang Lebih Transparan
Indonesia
Imbas Program Makan Bergizi Gratis, Jatah Dana Desa Mau Naik Jadi Rp 8 Miliar
Saat ini tiap desa mendapat jatah dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,1 miliar.
Wisnu Cipto - Jumat, 21 Februari 2025
Imbas Program Makan Bergizi Gratis, Jatah Dana Desa Mau Naik Jadi Rp 8 Miliar
Indonesia
Megawati Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Kader PDIP Ikutin Aturan Partai, Tidak Main Anggaran Biar Tidak Tersandra
Megawati meminta agar para kepala daerah mengingat keluarganya masing-masing, jika ada godaan "main" anggaran.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Februari 2025
Megawati Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Kader PDIP Ikutin Aturan Partai, Tidak Main Anggaran Biar Tidak Tersandra
Indonesia
PPATK Temukan Dana Desa Rp 40 Miliar di Sumut Diselewengkan untuk Judol
PPATK menemukan enam kepala desa di Sumut menggunakan dana desa untuk judol
Wisnu Cipto - Senin, 20 Januari 2025
PPATK Temukan Dana Desa Rp 40 Miliar di Sumut Diselewengkan untuk Judol
Indonesia
Rapat Bareng DPR, Mendes PDT Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal
Komisi V DPR RI menggelar rapat bersama Mendes DPT, Kamis (7/11). Disebutkan, pengawasan dana desa belum maksimal.
Soffi Amira - Kamis, 07 November 2024
Rapat Bareng DPR, Mendes PDT Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal
Bagikan