PPATK Ungkap Transaksi PT Pelindo II ke 50 Rekening

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 22 Oktober 2015
PPATK Ungkap Transaksi PT Pelindo II ke 50 Rekening

Rieke Diah Pitaloka (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan transaksi mencurigakan dari PT Pelindo II ke sejumlah individu dan perusahaan. Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II merekomendasikan untuk menyelidiki pemilik rekening tersebut.

Pansus Pelindo II kembali mengagendakan pertemuan dengan sejumlah lembaga negara untuk mengusut kasus korupsi di perusahaan Pelindo II, Kamis (22/10). Kali ini, pansus menggelar pertemuan dengan Kepala PPATK M. Yusuf.

Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan dari hasil pertemuan itu terungkap ada sejumlah transaksi mencurigakan.

"Ada sekira 30 nama individu dan 20 rekening perusahaan untuk ditelusuri," katanya kepada awak media, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10). Untuk itu, Pansus akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bareskrim Mabes Polri. 

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, dalam rapat pertemuan yang berlangsung tertutup itu PPATK mengungkapkan ada aliran dana dari PT Pelindo II ke sejumlah rekening tersebut.  

"Ada yang akan diungkap, aliran dana ke sejumlah rekening dan ini bersifat rahasia," katanya lagi. Namun, saat wartawan mencecarnya, Rieke tidak bersedia mengungkapkan. "Ini sedang diselidiki oleh PPATK," ujarnya. (fdi)

BACA JUGA

  1. Dokumen Hilang, Karyawan Pelindo Lapor Bareskrim
  2. 10 Poin Kunci Ungkap Kasus Pelindo II
  3. Rizal Ramli: Pernyataan Buwas di Pansus Pelindo II Menarik
  4. Pansus Pelindo II Janji Bongkar Kasus Sampai ke Akar
  5. Bareskrim Beberkan Kronologi Penggeledahan Pelindo II
#Liputan Khusus #PPATK #Pansus Pelindo II #Rieke Diah Pitaloka
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Kritik Usulan Tambahan Anggaran Kementerian HAM Rp 492,9 Miliar
Rieke Diah Pitaloka menilai usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar masih terlalu besar untuk dukungan manajemen dan belum fokus pada pelayanan HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
Rieke Diah Pitaloka Kritik Usulan Tambahan Anggaran Kementerian HAM Rp 492,9 Miliar
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Dorong Pemerintah tidak Ragu Sikat Mafia Haji
Ada banyak catatan yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan haji seperti kondisi tenda agar lebih lebih baik dan pembenahan di sejumlah fasilitas lainnya.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Rieke Diah Pitaloka Dorong Pemerintah tidak Ragu Sikat Mafia Haji
Indonesia
Dokter Magang Meninggal karena Lelah Bekerja Tanpa Libur, DPR Desak Reformasi Tata Kelola Program Internship Melalui Perpres
Menurut anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, solusi atas persoalan program internship kedokteran tidak cukup hanya melalui peraturan menteri kesehatan saja.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Dokter Magang Meninggal karena Lelah Bekerja Tanpa Libur, DPR Desak Reformasi Tata Kelola Program Internship Melalui Perpres
Indonesia
Tabrakan KRL dan Argo Bromo di Bekasi Timur Jadi Momentum Revolusi Keselamatan Kereta Api
DPR memberikan dukungan penuh kepada Direktur Utama PT KAI (Persero) untuk menginisiasi perbaikan menyeluruh yang mengacu pada akurasi data
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Tabrakan KRL dan Argo Bromo di Bekasi Timur Jadi Momentum Revolusi Keselamatan Kereta Api
Indonesia
DPR Semprot Kemenkum Buntut RUU Kewarganegaraan Amburadul, Berpotensi Jadi Barang Dagangan
Selain masalah transparansi, Rieke menyoroti birokrasi pemberian kewarganegaraan bagi WNA yang sangat berbelit dan melibatkan terlalu banyak lembaga tanpa kepastian waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Maret 2026
DPR Semprot Kemenkum Buntut RUU Kewarganegaraan Amburadul, Berpotensi Jadi Barang Dagangan
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
DPR Dorong PPATK Perkuat Deteksi Kejahatan Keuangan dan Kebocoran Negara
Komisi III DPR RI mendukung penguatan peran PPATK untuk menjaga integritas sistem keuangan dan meningkatkan deteksi transaksi keuangan mencurigakan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Dorong PPATK Perkuat Deteksi Kejahatan Keuangan dan Kebocoran Negara
Bagikan