Pansus Pelindo II Janji Bongkar Kasus Sampai ke Akar


Pekerja pelabuhan melintas di depan mobil "crane" yang diberi batas garis polisi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Jakarta, Kamis (3/9). (Foto Antara/Muhammad Adimaja)
MerahPutih Bisnis - Setelah resmi terbentuk Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang beranggotakan 30 orang akan langsung bekerja. Pansus Pelindo II akan memanggil pihak-pihak terkait dengan sejumlah kasus di Pelindo II.
"Kita akan panggil semua yang terlibat termasuk RJ Lino, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan," kata politisi dari PDI Perjuangan ini seusai rapat paripurna pembentukan Pansus Pelindo II, di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).
Dikatakan Masinton, Pansus Pelindo II akan menggali seluruh kebobrokan Pelindo II hingga ke akar-akarnya.
"Kita akan selidiki semua, mulai dari masalah dwelling time, perpanjangan kontrak dengan Hutchinson Port Holding, perusahaan Hong Kong, yang mengelola JICT sampai pembelian furnitur untuk Menteri BUMN senilai Rp200 juta dari uang perusahaan Pelindo II," jelas Masinton.
Namun, sebelumnya setelah resmi terbentuk hari ini Pansus Pelindo II akan mengadakan rapat internal guna memilih pimpinan internal yang dilanjutkan dengan mengagendakan rapat-rapat, verifikasi info dan data yang telah disampaikan kepada Pansus lalu pemanggilan pihak-pihak terkait dengan kasus di Pelindo II.
Sebelumnya, Pelindo II menjadi perhatian publik setelah Presiden Joko Widodo sempat marah-marah karena lamanya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time) mencapai 7 hari padahal di Singapura hanya 1-2 hari.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli 'mengepret' RJ Lino terkait dugaan mafia pelabuhan.
Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin Komjen Budi Waseso waktu itu menggeledah kantor Dirut Pelindo II RJ Lino terkait pengadaan alat derek (crane). Di saat yang sama, Lino menelepon Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengadukan penggeledahan kantornya. Buntutnya, Komjen Buwas dimutasi ke Badan Narkotika Nasional (BNN).
Berbagai kasus dan isu Lino dibekingi orang kuat membuat DPR gerah dan akhirnya membentuk Pansus Pelindo II. (fdi)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi

Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo

Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
