Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pansus Pelindo II Janji Bongkar Kasus Sampai ke Akar

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 13 Oktober 2015
Pansus Pelindo II Janji Bongkar Kasus Sampai ke Akar

Pekerja pelabuhan melintas di depan mobil "crane" yang diberi batas garis polisi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Jakarta, Kamis (3/9). (Foto Antara/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Setelah resmi terbentuk Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang beranggotakan 30 orang akan langsung bekerja. Pansus Pelindo II akan memanggil pihak-pihak terkait dengan sejumlah kasus di Pelindo II. 

"Kita akan panggil semua yang terlibat termasuk RJ Lino, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan," kata politisi dari PDI Perjuangan ini seusai rapat paripurna pembentukan Pansus Pelindo II, di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).

Dikatakan Masinton, Pansus Pelindo II akan menggali seluruh kebobrokan Pelindo II hingga ke akar-akarnya. 

"Kita akan selidiki semua, mulai dari masalah dwelling time, perpanjangan kontrak dengan Hutchinson Port Holding, perusahaan Hong Kong, yang mengelola JICT sampai pembelian furnitur untuk Menteri BUMN senilai Rp200 juta dari uang perusahaan Pelindo II," jelas Masinton. 

Namun, sebelumnya setelah resmi terbentuk hari ini Pansus Pelindo II akan mengadakan rapat internal guna memilih pimpinan internal yang dilanjutkan dengan mengagendakan rapat-rapat, verifikasi info dan data yang telah disampaikan kepada Pansus lalu pemanggilan pihak-pihak terkait dengan kasus di Pelindo II.

Sebelumnya, Pelindo II menjadi perhatian publik setelah Presiden Joko Widodo sempat marah-marah karena lamanya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time) mencapai 7 hari padahal di Singapura hanya 1-2 hari.  

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli 'mengepret' RJ Lino terkait dugaan mafia pelabuhan. 

Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin Komjen Budi Waseso waktu itu menggeledah kantor Dirut Pelindo II RJ Lino terkait pengadaan alat derek (crane). Di saat yang sama, Lino menelepon Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengadukan penggeledahan kantornya. Buntutnya, Komjen Buwas dimutasi ke Badan Narkotika Nasional (BNN). 

Berbagai kasus dan isu Lino dibekingi orang kuat membuat DPR gerah dan akhirnya membentuk Pansus Pelindo II. (fdi) 

Baca Juga:

  1. Pansus Pelindo II Resmi Diketuk Palu
  2. Pansus Pelindo II Belum Bekerja Efektif
  3. Pansus Pelindo II Tunggu Pimpinan DPR Pulang Haji
  4. Pansus Pelindo II Masih Dirapatkan di Bamus DPR
  5. Pelindo II Dituding Lakukan Tender Tertutup
#Rini Soemarno #Dirut Pelindo RJ Lino #Pansus Pelindo II #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Prosesi Pemakaman Anggota DPR Rachmat Gobel di TMP Kalibata Jakarta
Prosesi pemakaman Anggota DPR RI Rachmat Gobel di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Jum'at (10/7/2026).
Didik Setiawan - 2 jam, 44 menit lalu
Prosesi Pemakaman Anggota DPR Rachmat Gobel di TMP Kalibata Jakarta
Indonesia
Presiden ke-7 Joko Widodo Bertakziah ke Rumah Duka Rachmat Gobel
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bertakziah ke rumah duka anggota DPR RI Rachmat Gobel di Jalan Supomo Nomor 55A, Jakarta Selatan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 10 Juli 2026
Presiden ke-7 Joko Widodo Bertakziah ke Rumah Duka Rachmat Gobel
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Berita Foto
Gedung DPR Perketat Keamanan, Wajibkan Biometrik Face Recognition Bagi Pengunjung
Pengendara motor melakukan scan wajah (Biometrik Face Recognition) saat memasuki Gedung DPR/MPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 08 Juli 2026
Gedung DPR Perketat Keamanan, Wajibkan Biometrik Face Recognition Bagi Pengunjung
Berita Foto
Kunjungan Kenegaraan PM India Narendra Modi ke Parlemen RI Perkuat Hubungan Indonesia–India
Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Juli 2026
Kunjungan Kenegaraan PM India Narendra Modi ke Parlemen RI Perkuat Hubungan Indonesia–India
Indonesia
PM Modi Paparkan Visi Gangga-Mahakam di Senayan, Era Baru Hubungan Dengan Indonesia
Modi merujuk pada jarak antara Sabang di Aceh dengan Proyek Great Nicobar, yang sedang dikembangkan India untuk mendukung industri maritim dan konektivitasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
PM Modi Paparkan Visi Gangga-Mahakam di Senayan, Era Baru Hubungan Dengan Indonesia
Indonesia
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
MK telah memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, dan bukan merupakan revisi undang-undang, paling lambat Oktober 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
Berita Foto
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Pekerja membersihkan Patung Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno di Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Juli 2026
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Indonesia
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
DPR mendukung program manasik kesehatan haji 2027, namun mengingatkan agar tidak sekadar formalitas. Program harus komprehensif untuk menekan angka kedaruratan medis dan kematian jemaah.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
Bagikan