Pansus Pelindo II Janji Bongkar Kasus Sampai ke Akar

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 13 Oktober 2015
Pansus Pelindo II Janji Bongkar Kasus Sampai ke Akar

Pekerja pelabuhan melintas di depan mobil "crane" yang diberi batas garis polisi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Jakarta, Kamis (3/9). (Foto Antara/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Setelah resmi terbentuk Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang beranggotakan 30 orang akan langsung bekerja. Pansus Pelindo II akan memanggil pihak-pihak terkait dengan sejumlah kasus di Pelindo II. 

"Kita akan panggil semua yang terlibat termasuk RJ Lino, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan," kata politisi dari PDI Perjuangan ini seusai rapat paripurna pembentukan Pansus Pelindo II, di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).

Dikatakan Masinton, Pansus Pelindo II akan menggali seluruh kebobrokan Pelindo II hingga ke akar-akarnya. 

"Kita akan selidiki semua, mulai dari masalah dwelling time, perpanjangan kontrak dengan Hutchinson Port Holding, perusahaan Hong Kong, yang mengelola JICT sampai pembelian furnitur untuk Menteri BUMN senilai Rp200 juta dari uang perusahaan Pelindo II," jelas Masinton. 

Namun, sebelumnya setelah resmi terbentuk hari ini Pansus Pelindo II akan mengadakan rapat internal guna memilih pimpinan internal yang dilanjutkan dengan mengagendakan rapat-rapat, verifikasi info dan data yang telah disampaikan kepada Pansus lalu pemanggilan pihak-pihak terkait dengan kasus di Pelindo II.

Sebelumnya, Pelindo II menjadi perhatian publik setelah Presiden Joko Widodo sempat marah-marah karena lamanya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time) mencapai 7 hari padahal di Singapura hanya 1-2 hari.  

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli 'mengepret' RJ Lino terkait dugaan mafia pelabuhan. 

Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin Komjen Budi Waseso waktu itu menggeledah kantor Dirut Pelindo II RJ Lino terkait pengadaan alat derek (crane). Di saat yang sama, Lino menelepon Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengadukan penggeledahan kantornya. Buntutnya, Komjen Buwas dimutasi ke Badan Narkotika Nasional (BNN). 

Berbagai kasus dan isu Lino dibekingi orang kuat membuat DPR gerah dan akhirnya membentuk Pansus Pelindo II. (fdi) 

Baca Juga:

  1. Pansus Pelindo II Resmi Diketuk Palu
  2. Pansus Pelindo II Belum Bekerja Efektif
  3. Pansus Pelindo II Tunggu Pimpinan DPR Pulang Haji
  4. Pansus Pelindo II Masih Dirapatkan di Bamus DPR
  5. Pelindo II Dituding Lakukan Tender Tertutup
#Rini Soemarno #Dirut Pelindo RJ Lino #Pansus Pelindo II #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Bagikan