Polri Sinyalir Keterlibatan WNA dalam Kasus Pemalsuan Dokumen 177 Jamaah Haji Indonesia


Calon Jamaah Haji Indonesia (Foto: MP/Win)
Merahputih Nasional- Kepolisian RI terus menyelidiki kasus pemalsuan dokumen ibadah haji 177 WNI sehingga meraka harus berurusan dengan pihak imigrasi Filipina.
Selain mendalami keterlibatan WNI, Polri juga tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan WNA dalam kasus tersebut.
"Kami mendapat informasi ada keterlibatan warga asing dalam kasus ini," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian, di Jakarta, Jumat (26/8).
Jika ternyata ada dugaan keterlibatan WNA yang berada di luar Indonesia, Kapolri menyatakan akan bekerja sama dengan negara terkait, untuk menyelidiki kasus itu.
Sebelumnya, Polri telah mengirim tim ke Filipina untuk menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dokumen ibadah haji yang mengakibatkan 177 WNI ditahan pemerintah Filipina. Berdasarkan laporan dari Kepolisian RI, 177 Jamaah Haji Indonesia telah diberangkatkan oleh beberapa biro haji Indonesia yang diduga tidak memiliki izin penyelenggaraan dari Kemenag melalui Filipina.
BACA JUGA:
- Jamaah Haji Indonesia Meninggal Dunia Jadi 25 Orang
- Biro Haji yang Berangkatkan 177 WNI dari Filipina Tidak Berizin
- Calon Haji Asal Wonogiri Meninggal di Pesawat
- Silat Beksi Tradisional Haji Hasbullah, Silat yang Ajarkan Rendah Hati
- Calon Haji Nekat Bawa Sambal, Ya Disita Petugas
Bagikan
Berita Terkait
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun

KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji

Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran

Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan

Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu

Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji

BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu

Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah

Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum

KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
