Biro Haji yang Berangkatkan 177 WNI dari Filipina Tidak Berizin

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 23 Agustus 2016
Biro Haji yang Berangkatkan 177 WNI dari Filipina Tidak Berizin

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) M. Yasin saat konferensi pers di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (23/8). (Foto MerahPutih/Muchamad Yani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan ada delapan biro haji yang memberangkatkan 177 jemaah haji asal Indonesia melalui Filipina. Kedelapan biro haji ini dipastikan ilegal.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) M. Yasin mengatakan Kemenag telah melakukan identifikasi biro haji tersebut. Hasilnya ditemukan bahwa dari delapan biro haji terdiri dari enam biro perjalanan dan dua Kantor Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). 

"Ada delapan kelompok yang kita identifikasi yang memberangkatkan jamaah yang berasal dari 8 sampai 10 provinsi. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak berizin, maka semuanya tidak bisa dikategorikan sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus)," jelas M Jasin di Gedung Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/8).

Namun, mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu enggan menyebutkan nama biro perjalanan dan KBIH yang dimaksud. 

"Kita masih terus melakukan pendalaman. Kita tidak boleh menyebutkan karena kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Saat ini, lanjut M Yasin, perusahaan yang memiliki izin PPIU sebanyak 693 penyelenggara dan PIHK sebanyak 269 penyelenggara.

Karena tidak berizin, maka kedelapan penyelenggara tersebut sudah menyalahi hukum pidana, perdata maupun keimigrasian. Bila dalam penyelidikan lebih lanjut ada penyelenggara legal yang ikut berperan maka penyelenggara akan dicabut izinnya.

"Jika penyelenggara itu berizin dan melanggar kami akan berikan sanksi tegas berupa pencabutan izin," tutur M Yasin.

Sebelumnya, sebanyak 177 jemaah haji Indonesia ditangkap otoritas Filipina karena menggunakan paspor palsu. Kebanyakan jemaah yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta itu menggunakan visa wisata. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Calon Haji Asal Wonogiri Meninggal di Pesawat
  2. Calon Haji Nekat Bawa Sambal, Ya Disita Petugas
  3. Ini yang Harus Diperhatikan Calon Haji Saat Tiba di Arab Saudi
  4. Tahun ini Total Calon Haji dari Jateng dan Yogyakarta Berjumlah 26.561
  5. Malam Ini, Asrama Haji Donohudan Mulai Berangkatkan Calhaj ke Mekkah

 

 

 

 

  

#Kemenag #Jemaah Haji
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Beasiswa dan Tunjangan Guru di Bawah Kementerian Agama Bakal Ditambah
Kemenag juga memperluas akses pendidikan tinggi dengan memberikan 156.581 beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, serta 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Beasiswa dan Tunjangan Guru di Bawah Kementerian Agama Bakal Ditambah
Indonesia
Kemenag Tetapkan Standar Bangunan Pesantren Pasca Tragedi Al Khoziny, Prioritaskan Keamanan Santri
Kemenag memiliki kepentingan untuk bekerja sama dengan pesantren
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Kemenag Tetapkan Standar Bangunan Pesantren Pasca Tragedi Al Khoziny, Prioritaskan Keamanan Santri
Indonesia
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
KPK mendalami proses penjualan kuota haji tersebut untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
Indonesia
Kakanwil Kemenag NTB Lempar Mikrofon, DPR Singgung Evaluasi hingga Pemberian Sanksi
Anggota Komisi VIII DPR sebut insiden itu tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut wibawa lembaga dan kepercayaan masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kakanwil Kemenag NTB Lempar Mikrofon, DPR Singgung Evaluasi hingga Pemberian Sanksi
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Indonesia
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, ada sejumlah catatan penting dalam hasil evaluasi penyelenggaran haji 2025.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Bagikan