Polri Akan Awasi Ujaran Kebencian Selama Pilkada Serentak 2015

MerahPutih Politik - Potensi bahaya laten dan massif mengintai Pilkada Serentak 2015. Aparat keamanan termasuk kepolisian siaga menghadapi potensi gangguan pilkada.

Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti menegaskan bahwa ujaran kebencian dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk itu, pihaknya akan lebih mengantisipasi ujaran kebencian yang bisa menimbulkan konflik selama penyelenggaraan pilkada serentak 2015.

"Sudah ada laporan di Depok, terkait masalah SARA. Ini bisa dikenakan hate speech, karena menyangkut masalah suku, agama dan ras. Kalau ini di bawa ke kampanye yang menimbulkan kekerasan dan diskriminasi, ini bisa dikenakan sanksi atas ujaran kebencian," ujar Badrodin di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11).

Menurut Badrodin, masalah kampanye hitam menjadi salah satu akar permasalahan yang dapat menimbulkan konflik. Berbagai bentuk ujaran kebencian yang disampaikan untuk menjatuhkan lawan kampanye akan ditindak tegas oleh Polri.

Masih kata Badrodin, sejak 27 Agustus 2015, terjadi 689 kasus terkait pilkada. Hal itu mulai dari penganiayaan terhadap penyelengara, terhadap calon, terhadap pendukung, penganiayaan, perusakan kantor, perusakan alat peraga, hingga penghasutan terhadap pemilih.

Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut, Polri akan menurunkan sebanyak 194.942 personel. Pelanggaran diperkirakan masih akan terjadi dan menimbulkan catatan kurang baik terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2015.(gms)

Baca Juga:

1. KPU: Anggaran Pilkada di 167 Daerah Belum Cair 100 Persen
2. Ketua KPU: Ada Lima Persoalan Jelang Pilkada Serentak 2015
3. Kapolri: Ketidakakuratan DPT Akar Konflik Pilkada Serentak
4. Rakornas Jelang Pilkada Serentak 2015
5. Pilkada Serentak, Jokowi: PNS Harus Netral!