Politisi PDIP Bantah Pemecatan Fahri Hamzah dari PKS "Pesanan" Jokowi

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 04 April 2016
Politisi PDIP Bantah Pemecatan Fahri Hamzah dari PKS

Politikus PKS Fahri Hamzah (Foto @fahrihamzah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Wakil Ketua DPR RI dan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah kerap melontarkan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo. Namun, pemecatan dirinya dari seluruh jabatan kepartaian oleh PKS dipastikan tidak ada intervensi dari Presiden Joko Widodo. 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin menepis tudingan pemecatan Fahri merupakan pesanan Jokowi. Ia menilai kritikan yang kerap dilontarkan Fahri terhadap kinerja pemerintahan Jokowi masih sebatas normal.

"Terlalu jauh kalau Fahri dipecat karena permintaan Presiden. Justru, di mata Presiden Jokowi, Fahri bukan ancaman atau orang yang bisa merontokan posisi presiden. Lalu kenapa harus dipecat?" ujar TB Hasanuddin di Jakarta, Senin (4/4). "Naif sekali kalau presiden meminta mencopotnya, lalu presiden PKS dengan enteng mengabulkan  permintaan tersebut. Apa manfaatnya?" lanjutnya.

Bahkan, lanjut TB Hasanuddin, kritikan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR tidak sebegitu keras dibanding dengan para anggota DPR.  

"Bagi anggota DPR sikap Fahri terhadap pemerintah itu dianggap biasa saja. Padahal banyak kritik anggota DPR yang lebih keras daripada Fahri, tapi disampaikan secara tertutup dalam acara RDP dan Raker," ungkap TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin berpendapat, pemecatan Fahri Hamzah dari partai berbasis Islam itu lebih dikarenakan persoalan internal. Oleh karena itu, TB Hasanuddin berharap agar semua pihak dapat secara jernih melihat masalah itu dengan tidak mengaitkan dengan hal di luar dari partai.

"Saya melihat ini lebih pada urusan intern PKS setelah ada perubahan pimpinan di lingkungan intern PKS. Dan mari kita saling menghormati masalah intern masing-masing, tak perlu harus ada kambing hitam," pungkas TB Hasanuddin.

BACA JUGA:

  1. Fahri Hamzah: Tentu Publik Ingin Tahu, Dosa Saya Apa Sih?
  2. Dipecat, Fahri Hamzah Ogah Mundur dari PKS
  3. Fahri Hamzah: Janganlah Kau Titipkan Nasibmu pada Manusia
  4. Presiden PKS Sudah Teken Surat Pemecatan Fahri Hamzah
  5. Pelanggaran Ini Jadi Alasan Fahri Hamzah Dipecat PKS

 

 

 

 

 

     

#PKS #TB Hasanudin #Fahri Hamzah Dipecat #Joko Widodo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Pesan Jokowi untuk Putranya
Jokowi merespons kabar Gibran mundur dari jabatan Wapres. Ia menyebut jabatan politik bersifat sementara dan menegaskan dukungan kepada pemerintahan Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 12 November 2026
Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Pesan Jokowi untuk Putranya
Indonesia
Keberatan Dicecar Pertanyaan Kuliah di Sidang Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi: Serasa Ngetes Mahasiswa Baru
Jokowi keberatan saat ditanya detail riwayat kuliah UGM oleh pengacara Roy Suryo dalam sidang ijazah di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Keberatan Dicecar Pertanyaan Kuliah di Sidang Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi: Serasa Ngetes Mahasiswa Baru
Indonesia
Roy Suryo Kaget Lihat Ijazah Jokowi di Sidang, Sebut Ada Perbedaan dengan Dokumen Sebelumnya
Roy Suryo menduga ijazah Jokowi yang ditampilkan dalam persidangan berbeda dari dokumen yang pernah dilihatnya di Polda Metro Jaya. soroti kondisi fisik dan watermark.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Roy Suryo Kaget Lihat Ijazah Jokowi di Sidang, Sebut Ada Perbedaan dengan Dokumen Sebelumnya
Fashion
Jokowi Hadiri Sidang Ijazah Palsu Pakai Batik Parang, Intip Filosofi di Balik Motifnya
Jokowi mengenakan batik parang saat menghadiri sidang kasus ijazah palsu di PN Jakarta Timur. Simak sejarah dan filosofi motif batik parang.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Jokowi Hadiri Sidang Ijazah Palsu Pakai Batik Parang, Intip Filosofi di Balik Motifnya
Indonesia
Jokowi Ungkap Alasan Lapor Polisi, Sebut Tuduhan Ijazah Palsu Sudah Kebablasan
Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi menilai tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepadanya sudah kebablasan.
Yusuf Abdillah - Kamis, 05 November 2026
Jokowi Ungkap Alasan Lapor Polisi, Sebut Tuduhan Ijazah Palsu Sudah Kebablasan
Indonesia
Jokowi Bersaksi di Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Ribuan Aparat Jaga Gedung PN Jaktim
Sebanyak 6.770 personel TNI dan Polri berjaga di PN Jaktim, di mana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi saksi dalam sidang kasus fitnah ijazah dengan terdakwa Roy Suryo.
Frengky Aruan - Kamis, 05 November 2026
Jokowi Bersaksi di Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Ribuan Aparat Jaga Gedung PN Jaktim
Indonesia
Link Live Streaming Gratis Sidang Kasus Ijazah Palsu: Detik-detik Kesaksian Jokowi
Cari link live streaming sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa hari ini? Tonton langsung kesaksian eksklusif Presiden ke-7 RI Jokowi di PN Jaktim lewat tautan resmi ini.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 November 2026
Link Live Streaming Gratis Sidang Kasus Ijazah Palsu: Detik-detik Kesaksian Jokowi
Indonesia
Jokowi Bersaksi di Persidangan Roy Suryo Hari Ini, Ruangan Pengadilan Dibatasi demi Kenyamanan
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) hari ini, Kamis (5/11).
Frengky Aruan - Kamis, 05 November 2026
Jokowi Bersaksi di Persidangan Roy Suryo Hari Ini, Ruangan Pengadilan Dibatasi demi Kenyamanan
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Bagikan