Dipecat, Fahri Hamzah Ogah Mundur dari PKS

Eddy FloEddy Flo - Senin, 04 April 2016
Dipecat, Fahri Hamzah Ogah Mundur dari PKS

Fahri Hamzah Politikus PKS menyatakan dirinya tidak akan mundur dari PKS (Foto/Fahrihamzah.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Fahri Hamzah telah resmi dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera(PKS). Politisi asal Nusa Tenggara Barat itu dianggap melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Pemecatan Fahri Hamzah dikeluarkan melalui keputusan DPP PKS tangal 11 Maret 2016.

Meski dipecat, Fahri Hamzah mengaku dirinya tidak akan mundur dari PKS. Fahri mengklaim dirinya adalah salah satu pendiri dan deklarator PKS.

"Saya ini pendiri partai, dan sebelum itu saya adalah eksponen dari gerakan yang melawan otoriterianisme," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/4).

Keputusan pemecatan Fahri diambil dalam sidang Majelis Tahkim atau mahkamah partai tersebut pada 11 Maret 2016. Putusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan DPP PKS Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016.

Lebih lanjut Fahri Hamzah mengungkapkan, PKS berdiri atas dasar sebuah pemufakatan untuk membangun demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu pendiri partai, ia merasa memiliki kewajiban untuk membesarkan dan mempertahankan eksistensi PKS di kancah politik.

Saat disinggung mengenai adanya tawaran partai politik lain yang mengajaknya bergabung, Fahri tak secara tegas menjawabnya.

"Kalau saya jawab nanti ramai. Yang jelas, saya adalah pendiri partai dan deklarator," ucapnya.

Fahri Hamzah dipecat dari semua jenjang jabatan di kepartaian. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 lalu berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.

Pemecatan Fahri Hamzah sudah ditandatangani dan disahkan oleh DPP PKS. Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan pemecatan tersebut.

"Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO yaitu memberhentikan Saudara FH (Fahri Hamzah) dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera," kata Sohibul Iman dalam keterangan pers yang dirilis melalui situs resmi PKS.

BACA JUGA:

  1. Fahri Hamzah: Janganlah Kau Titipkan Nasibmu pada Manusia
  2. Presiden PKS Sudah Teken Surat Pemecatan Fahri Hamzah
  3. Fahri Hamzah Ditendang dari PKS?
  4. Bos Freeport Mengundurkan Diri, Fahri Hamzah Curiga
  5. Tifatul Sembiring Minta Fahri Hamzah Hadapi BPDO
#Presiden PKS #Sohibul Iman #PKS #Fahri Hamzah Dipecat #Fahri Hamzah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Setelah mengemban jabatan sebagai pemimpin MPR RI, dia mengatakan akan langsung mengikuti dinamika yang terjadi di MPR RI.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Bagikan