Politikus PDIP: BUMN Tidak Dikelola dengan Efisien

MerahPutih Politik - Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkualitas masih rendah. Oleh karena itu Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi perusahaan pelat merah itu dimasukkan ke dalam RAPBN 2016.

"Sebab kalau setiap tahun akan jadi beban negara," kata politikus PDIP Hendrawan Supratikno dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (31/10).

Lebih lanjut, Supratikno menambahkan jika dikelola secara efisien, maka rakyat seharusnya tidak lagi harus menanggung kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak.

"Berarti BUMN tidak dikelola efisien, itu pekerjaan penting di jajaran BUMN," kata anggota Badan Anggaran DPR ini.

Seperti diketahui, DPR telah menyetujui APBN 2016 tadi malam. Adapun postur APBN 2016 adalah belanja negara sebesar Rp2.095 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah Pusat Rp 1.325 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 700 triliun. 

Sementara pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.822 triliun. Penerimaan perpajakan Rp1.546 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp273 triliun, serta penerimaan hibah Rp2 triliun. (mad)

BACA JUGA:

1. 11 Jam Berlalu, Akhirnya DPR Sahkan APBN 2016
2. Fraksi Gerinda Tolak RAPBN 2016
3. Ini Sebabnya Gerindra Tolak RAPBN 2016
4. Disuruh Bubar, Para Buruh Terlihat Santai
5. Massa Buruh Masih Bertahan di Istana Negara