Polemik PT Freeport Pengalihan Isu Kewajiban Divestasi Saham


Effendi Simbolon sedang pegang mic dalam diskusi membahas isu reshuffle jilid dua. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
MerahPutih Bisnis - Polemik terkait perpanjangan PT Freeport Indonesia terus menjadi perbincangan yang hangat belakangan ini, khususnya di kalangan politisi Senayan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengimbau untuk tidak terus membicarakan perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika itu yang nantinya justru malah melupakan kewajiban Freeport untuk mendivestasikan sahamnya.
Menurut Effendi Simbolon perkara yang harus diselesaikan adalah soal divestasi saham.
"Isu ini adalah pengalihan, yang perlu dipantau yaitu kewajibannya (Freeport) melepas sahamnya (divestasi). Jangan sampai kita dialihkan pake cara infotainment," ujar Effendi Simbolon, dalam diskusi publik bertema "Freeport Bikin Repot" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (21/11).
Hal senada pun diungkapkan oleh anggota DPR RI Fraksi Hanura Inas Nasrullah.
"Sekarang itu kita Fokus di divestasi saham, jangan sampai Freeport lupa untuk mendivestasikan sahamnya. Apalgi sekarang ada rencana divestasi melalui skema IPO," tutup Inas.(rfd)
Baca Juga:
- PT Freeport Rekam Pembicaraan dengan Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin Terancam
- Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi dalam Kontrak PT Freeport
- PT Freeport Beberkan Kontribusi di Papua
- Akhirnya Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport
- Pemerintah Tahan Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport
Bagikan
Berita Terkait
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak

Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara

DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini

PSSI Pecat Patrick Kluivert, DPR Minta Cari Pelatih yang Punya Visi Jangka Panjang

Nyawa Angga Melayang Buntut Bullying Ganas di Grobogan, Polisi Diminta Profesional dan Transparan

Komisi III DPR Mau Rombak KUHAP, Intip Jurus Damai Berbasis Nilai Lokal Ala Aceh

Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK

Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?

Firman Soebagyo Dukung Bulog 'Naik Kelas' jadi Kementerian, Demi Kuasai Stok Beras Nasional
