Eddy Flo
Merahputih Bisnis - Terkait revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), PT PLN (Persero) mengklaim menyanggupi permintaan pemerintah untuk dapat menyelesaikannya pada akhir tahun ini.
Sekretaris Perusahaan PLN Adi Soepriono mengatakan, perusahaan listrik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mengkaji berapa porsi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam pembangunan mega proyek 35 ribu megawatt (mw).
"Kemungkinan penyusunan revisi RUPTL selesai Desember," kata Adi, di Jakarta, Jumat (6/11).
Adi Soepriono melanjutkan, PLN menginginkan porsi cukup besar dalam pembangunan ini, yakni 10 ribu mw, PLN masih menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dan mengikuti arahan Pemerintah.
"PLN tergantung dari permintaan pemerintah karena kucuran uangnya dari pemerintah," ujarnya.
Disisi lain, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Alihudin Sitompul memaparkan, agar PLN ebih fokus kepada pembangunan jaringan transmisi, Pemerintah menugaskan PLN untuk hanya membangun pembangkit berkapasitas 5.000 mw saja.
"Porsi PLN masih sekitar 10.000 mw. Nanti jadi 5.000 mw direvisi RUPTL," pungkas Alihudin.
Perlu diketahui, belum rampungnya revisi RUPTL PLN mengakibatkan lambatnya investasi kelistrikan untuk megaproyek 35 ribu mw. Tidak hanya itu, Investor juga ragu untuk berinvestasi dikarenakan RUPTL PLN yang digunakan kepada para investor merupakan RUPTL yang lama yakni RUPTL 2015-2024 yang mengalami perbedaan titik-titik proyek pembangunan 35 ribu megawatt.
"Kalau RUPTL lama ya enggak bisa. Investasinya terhambat," Pungkas Alihudin.
Baca Juga:
