PLN Pastikan Tidak Ada Lagi Istilah Gedung Pemerintah Nunggak

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 15 Juli 2015
PLN Pastikan Tidak Ada Lagi Istilah Gedung Pemerintah Nunggak

Petugas PLN memeriksa kabel dari sambungan listrik ilegal menggunakan pengukur ampere di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (25/3). (Foto: Antara/Fanny)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - General Manager PT.PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang menegaskan bahwa dalam waktu dekat ini pemerintah daerah di DKI Jakarta akan segera melunasi tunggakannya terhadap PLN. Karena, rencananya, tunggakan yang dimiliki oleh pemda setempat akan dibayarkan dulu oleh Bank DKI.

"Iya memang, tapi ini sudah ada itikad membaik dari pemerintah daerah. Maka dalam waktu dekat tidak ada lagi istilah gedung pemerintah nunggak," tuturnya di Jakarta, Selasa, (14/7).

Ketika disinggung terkait berapa kisaran tunggakan yang dimiliki pemda kepada PLN? Dirinya enggan membeberkannya. "Enggak hafal saya. Tapi yang jelas masih ada," jawabnya.

Dia menambahkan, selama ini seluruh masyarakat di DKI Jakarta memiliki tunggakan sekitar Rp. 400 Milliar/bulan atau 10 Persen dari Omset yang mencapai Rp. 4,1 Triliun/Bulan.

"Omset Rp. 4,1 Triliun setiap bulan, tunggakan ada 10 persen dari omzet," katanya.

Seperti diketahui, 158 lokasi yang berkaitan dengan pemerintah DKI Jakarta menunggak tagihan listrik sekitar Rp. 134 miliar. Tagihan tersebut merupakan tagihan dari bulan Januari-April 2015 kemarin. Tunggakan tersebut juga diakibatkan karena mangkraknya APBD DKI yang belum kunjung cair beberapa bulan lalu.(rfd)

 

Baca Juga:

Ditinggal Mudik PLN Rugi Miliaran Rupiah

PLN Wajibkan Calon Pelanggan Golongan 450-900 VA Punya SKTM

PLN Perbolehkan Pemilik Rumah Mewah Gunakan Listrik Bersubsidi

Kalah dengan Swasta, Proyek Pembangunan PLN Kurang Dana

Atasi Kekurangan Listrik, Jokowi Setujui Service Company PLN

 

 

#Tunggakan Listrik DKI #PLN
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Indonesia
Listrik Padam Bergilir, Pengusaha Senang Pemerintah Bakal Ubah Harga DMO Batu Barat Buat PLN
Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Listrik Padam Bergilir, Pengusaha Senang Pemerintah Bakal Ubah Harga DMO Batu Barat Buat PLN
Indonesia
Pembangkit Listrik Pulih, Bos PLN Klaim Mati Lampu di Jawa Bisa Diminimalisasi
Dari dua pembangkit listrik milik mitra swasta atau independent power producer (IPP) yang sebelumnya mengalami gangguan, satu sudah berhasil dipulihkan.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Pembangkit Listrik Pulih, Bos PLN Klaim Mati Lampu di Jawa Bisa Diminimalisasi
Indonesia
Hak Konsumen Terganggu Imbas Listrik Padam, YLKI Minta Prabowo Turun Tangan
YLKI mendesak Prabowo turun tangan atas pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Gangguan listrik dinilai merugikan konsumen dan perlu evaluasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Hak Konsumen Terganggu Imbas Listrik Padam, YLKI Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
Listrik Padam Rugikan UMKM, Komisi VII DPR Desak PLN Beri Kompensasi
Komisi VII DPR RI meminta PLN bertanggung jawab atas kerugian UMKM akibat pemadaman listrik berkepanjangan, termasuk dengan menyiapkan skema kompensasi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Listrik Padam Rugikan UMKM, Komisi VII DPR Desak PLN Beri Kompensasi
Indonesia
Dipanggil Prabowo ke Istana, Dirut PLN Minta Maaf soal Pemadaman Bergilir di Jawa
Dirut PLN Darmawan Prasodjo dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara usai pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Dipanggil Prabowo ke Istana, Dirut PLN Minta Maaf soal Pemadaman Bergilir di Jawa
Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
Pemadaman Listrik di Jatim, PLN Akui 2 Unit Pembangkit Besar Tidak Beroperasi Sementara
Menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Pemadaman Listrik di Jatim, PLN Akui 2 Unit Pembangkit Besar Tidak Beroperasi Sementara
Bagikan