Fredy Wansyah
MerahPutih Bisnis - Dalam proyek pengadaan listrik, Perusahaan Listrik Nasional (PLN) hanya mendapat jatah 10.000 MW dari total target pembangunan 35.000 MW Independent Power Producer (IPP). Sementara sisanya, 25.000 MW, Pemerintah menyerahkan ke pihak swasta. (Baca: PLN Bantah Naikkan Tarif Dasar Listrik pada Bulan Mei)
Meski demikian, pihak PLN enggan mempermasalahkan pembagian tersebut. "Yang menjadi masalah itu bukan karena PLN tidak mampu membangun pembangkitnya, tapi karena PLN tidak ada pendanaannya," tutur Direktur Utama PLN di Gedung PLN, Jakarta, (7/4).
Lanjut Sofyan, status PLN sebagai BUMN menjadi pertimbangannya. Keuangannya, imbuh Sofyan, diawasi secara ketat, sehingga berbeda dengan swasta yang bisa begitu saja berinvestasi jika diprediksi investasinya menguntungkan. "Walau pembangkitnya dibangun IPP, jaringannya tetap dikuasai PLN," katanya. (Baca: Jokowi Targetkan Listrik Swasta Capai 21.000 MW Selama 2 Tahun)
Dana yang dibutuhkan untuk membangun kapasitas pembangkit sebesar itu sebesar Rp120 triliun. Namun, tahun ini, PLN baru mengantongi dana senilai Rp50 triliun. Meski demikian, PLN sudah mendapatkan kreditur lima bank asing yang ingin meminjamkan dana untuk proyek listrik tersebut, yakni World Bank, Asian Development Bank (ADB), Japan International Cooperation Agency (JICA), Agence Francaise de Development (AFD), dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Bahkan, guna menutupi kekurangan dana Rp70 triliun, PLN menginginkan adanya tambahan modal dari pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) serta pembebasan setoran deviden untuk tahun berjalan. (rfd)
